Armein Firmansyah (Paling kanan)

Kementerian Pariwisata membatalkan delegasi Indonesia untuk mengisi pasar film yang berbarengan dengan perhelatan di Festival Film Berlin 5-15 Februari mendatang. Meski ada kerugian, namun menurut Direktur Pengembangan Industri Perfilman Armein Firmansyah belum ada uang negara yang keluar.

Armein membenarkan pihaknya memiliki anggaran RP 1,5 miliar untuk berpartisipasi mempromosikan dan menjual film Indonesia di Berlin. Meskipun sudah keluar uang untuk membeli tiket dan membayar sebagian biaya booth di Festival Film Berlin, menurutnya tak ada uang negara yang dikeluarkan.

"Kita talangi dulu, jadi belum ada uang negara yang keluar," katanya kepada detikHOT, Rabu (4/2).

Bagaimana rinciannya? Dari dokumen yang bocor berisi daftar 10 orang rombongan delegasi yang rencananya berangkat, menurut Armein hanya 4 orang yang sudah beli tiket. Sementara untuk booth promosi film Indonesia di Berlin, ia menyebut dana awal yang keluar, "Baru sekitar 5 ribuan Euro lah," katanya.

Lebih lanjut Armein menjelaskan bahwa anggaran RP 1,5 M belum sempat cair, jadi biaya awal untuk keikutsertaan delegasi Indonesia ke pasar film di Berlin ditalangi oleh pihaknya. Uang pribadi?

"Ada dana lain," jawabnya tanpa merinci, lalu kembali menegaskan, "Jadi anggaran RP 1,5 M itu belum dipakai sama sekali, belum keluar. Lagi pula dari anggaran Rp 1,5 M nggak kepakai semua, jadi disesuaikan aja nanti dikembalikan," jelas pria berkacamata itu.

Armein mengatakan polemik yang terjadi setelah dokumen yang disebutnya 'rahasia negara' itu bocor disebabkan karena kurang komunikasi. Meski demikian ia mengakui ada kesalahan perihal penunjukan delegasi.

BACA JUGA: Diskusi JiFFest 2014: Badan Perfilman Indonesia Butuh Dukungan Pemerintah

Saat disinggung apakah pihaknya berkoordinasi dengan Badan Perfilman Indonesia (BPI) dalam menjalankan agenda-agenda untuk memajukan industri film, Armein mengakui komunikasi antar dua pihak memang kurang baik. Padahal BPI memiliki kaitan erat dengan industri karena dibentuk masyarakat perfilman dan mendapatkan fasilitasi dari negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

"BPI lembaga independen, kita bermitra," katanya.

Tetapi meskipun disebut mitra, Armein sebagai Direktur Pengembangan Industri Perfilman juga mengaku tak bisa memberikan banyak dukungan bagi BPI menjalankan agendanya. Ia beralasan terkendala dana yang belum cair. Padahal menurut Alex Komang pemerintah berjanji menyiapkan anggaran sejumlah Rp 6 miliar untuk BPI melanjutkan program-programnya tahun ini.

"Itu dia dananya belum ada. Kasihan juga BPI setahun nggak ada gaji, mereka hanya dipinjamkan kantor oleh pemerintah. Rp 6 M itu bukan untuk gaji," kata Armein.

sumber
=======

dia kira masalahnya bakal selesai dengan batal?
padahal bertahun-tahun sebelumnya mereka sukses pake modus ini buat jalan2 ke luar negeri
KPK ada sasaran baru nih :