FASTNEWS, Jakarta (2/2)-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai pemenang pemilu. Karena itu, mereka mengajukan Jokowi-JK sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2014. Karena mengajukan calon, ada transaksi politik yang terjadi antara PDIP dengan Jokowi. Hal ini diakui Divisi Hukum PDIP, Alteria Dahlan. Ia membongkar adanya transaksi politik dalam pencalonan Presiden Jokowi di Pilpres 2014. Dalam kesepakatan awal PDIP akan mengisi mayoritas kursi menteri di kabinet.

"Jatahnya menteri PDIP itu sebenarnya 15 (kursi menteri), tapi diturunkan lagi jadi delapan, tapi yang diambil cuma empat, itu menunjukan kita tidak intervensi," kata Alteria

Dengan jumlah menteri dari PDIP yang ‘hanya’ 4 orang menunjukan tidak ada intervensi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Dengan bukti tersebut, Alteria menunjukkan bahwa persepsi publik salah terhadap PDIP dan Megawati. Hal ini karena publik selalu mengaitkan peranan kuat Megawati dalam setiap keputusan Presiden Jokowi termasuk soal pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri yang disebut-sebut adalah titipan dari Megawati.

Menurutnya, Megawati selalu menjunjung tinggi aturan yang ada. Bahkan dalam berpolitik Megawati selalu menerapkan politik yang tulus. "Ini sudah domainnya pak Jokowi sebagai presiden, Ibu Mega paham itu," tegasnya.

Mengenai ada transaksi politik antara PDIP dengan Jokowi, Eva Sundari mengakui tidak mengetahui proses transaksi itu terjadi. “ Saya tidak tau pastinya,” terang Eva. FN-07/09

- See more at: http://fastnewsindonesia.com/article....psXoVGDJ.dpuf

jatahnya 15 kursi, cuma dapat 4 mentri, itu artinya "tidak ada intervensi"

pantes pdip mulai "menggoyang"