JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana memertanyakan kredibilitas hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk menangani gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dia delapan kali diadukan ke KY. Ini aneh ya. Kenapa hakim dengan track record begitu bisa menangani praperadilan yang strategis," ujar Denny dalam diskusi di kantor YLBHI Jakarta, Minggu (1/2/2015) sore.

Diketahui, hakim praperadilan Budi bernama Sarpin Rizaldi. Selain pernah diadukan atas sejumlah kasus ke KY, Sarpin juga ditengarai bermasalah terkait vonis bebas dia terhadap terdakwa kasus korupsi Waduk Rawa Babon, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Denny berpendapat, kasus praperadilan Budi atas KPK adalah kasus besar. Hal itu terkait dengan kredibilitas Presiden Joko Widodo di dalam mengambil keputusan.

"Harusnya, yang pegang praperadilan adalah hakim yang kredibilitasnya dihormati. Kan kalau begini, jadi pertanyaan, ada apa?" ujar Denny.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut menengarai penempatan hakim bermasalah dalam praperadilan Budi addalah dalam rangka memuluskan gugatan Budi atas KPK. Dia berharap publik memantau sidang praperadilan tersebut.

Seperti diberitakan, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka tak lama setelah Presiden Joko Widodo menyerahkan nama mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Budi dijerat Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, hampir semua saksi beserta Budi Gunawan mangkir dari pemeriksaan KPK. KPK sampai harus melayangkan surat ke Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti untuk memerintahkan anak buahnya memenuhi pemanggilan.

Budi lalu melayangkan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus gratifikasi dan suap oleh KPK. Pada Senin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan sidang perdana gugatan praperadilan tersebut.

sumber: http://nasional.kompas.com/read/2015....Dipertanyakan

Ini Kata KY Soal Track Record Hakim Tunggal Praperadilan Komjen BG Vs KPK

Jakarta - Hakim Sarpin Rizaldi ditunjuk untuk menjadi hakim tunggal dalam persidangan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan (BG) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Rupanya hakim Sarpin adalah sosok kontroversial.

Soal kekayaan, Sarpin Rizaldi baru dua kali melaporkan LHKPN, tahun 2002 dan 2009. Tahun 2002 dia melaporkan kekayaan sebesar Rp 739.837.870, dan pada tahun 2009 sebesar Rp 1.279.866.843.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Tim Advokasi Anti Kriminalisasi (Taktis) mengaku pernah memiliki 3 temuan putusan hakim Sarpin yang dinilai kontroversial. Salah satunya terjadi pada tahun 2009, Sarpin pernah membebaskan terdakwa korupsi di PN Jaktim.

Dia membebaskan Camat Ciracas M Iwan dalam kasus dugaan korupsi Rp 17,9 miliar. Padahal, jaksa menuntut 7 tahun penjara. Pada tahun 2014, Sarpin juga pernah dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) terkait putusannya dalam perkara sengketa paten 'Boiler 320 Derajat Celcius' di PN Medan. Total ada 8 laporan terkait Sarpin ke KY.

"Tentu itu semua jadi referensi (tim pemantau). Dalam SOP KY itu, kita punya standar penilaian dan pemantauan memperhatikan referensi," kata Ketua KY Suparman Marzuki kepada detikcom, Senin (2/2/2015).

"Kita ingin lihat, pertama, apakah proses persidangan berjalan dengan baik sesuai kode etik perilaku hakim maupun pihak lainnya dalam persidangan," tambahnya.

http://news.detik.com/read/2015/02/0...mjen-bg-vs-kpk

dari sekian banyak hakim kenapa yang pernah bermasalah dengan hukum yang dipiih.