Menteri Pendidikan China, Jumat (30/1/2015), meminta universitas-universitas untuk menghindari buku-buku pelajaran yang mempromosikan nilai-nilai Barat.

Kantor berita Xinhua melaporkan Yuan Guiren mengatakan, universitas harus mempertahankan integritas politik dan menjaga agar kritik atas kepemimpinan atau sistem politik China tidak masuk ke ruang kuliah.

Dalam beberapa bulan belakangan, pemerintah Beijing tampaknya meningkatkan pembatasan atas kehidupan akademis.

Pada Desember lalu, pakar hukum Profesor Zhang Xuehong diberhentikan dari Universitas Ilmu Hukum dan Politik Shanghai setelah menolak meminta maaf terkait tulisannya yang dianggap mengkritik pemerintah.

Sebelum itu, seorang pakar ekonomi yang memperjuangkan kebebasan mengungkapkan pendapat, Xia Yeliang, juga dipecat dari Universitas Peking di Beijing.

Xia merupakan salah satu penanda tangan dokumen yang menyerukan reformasi demokrasi yang terkenal, yang disebut dengan Piagam 08.

Sementara itu, seorang akademisi dari suku Uighur, Ilham Tohti—yang mendesak agar adanya dialog lebih baik antara pemerintah Beijing dan warga minoritas Uighur di Xinjiang—dihukum penjara karena dakwaan separatisme tahun lalu. Beberapa mahasiswanya juga dipenjara.

Akhir tahun lalu, Presiden Xi Jinping menyerukan pengawasan ideologis yang lebih besar di universitas-universitas dan mendesak pihak berwenang meningkatkan kepemimpinan serta arahan partai.