RI Diam-diam Bayar Ganti Rugi 600 Juta Gulden ke Belanda

DEN HAAG - Tanpa banyak diketahui publik, penghisapan Belanda terhadap Indonesia ternyata terus berlangsung. Secara diam-diam, Indonesia malah membayar beban ganti rugi kepada Belanda sejak negeri itu hengkang dari republik. Beban itu baru terlunasi tahun 2003 ini.

Konstruksi pihak terjajah wajib membayar ganti-rugi kepada pihak penjajah, itu terkuak setelah sertifikat dana Claimindo dan Belindo ditutup di bursa efek AEX Amsterdam per tanggal 17 Maret 2003, dalam artian kewajiban Indonesia membayar ganti-rugi telah lunas.

Rupanya melalui pendanaan Claimindo dan Belindo itulah arus uang pembayaran dari Indonesia dikelola dan disalurkan kepada para pihak di Belanda dalam bentuk sertifikat danareksa atau efek.

Seorang diplomat senior mengungkapkan kepada detikcom bahwa beban ganti-rugi yang harus ditanggung Indonesia itu tepatnya dikaitkan dengan keputusan Presiden Soekarno menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di seluruh wilayah Indonesia pada 1956. Ketika itu semua jenis perusahaan Belanda, dari manufaktur sampai perkebunan tanpa kecuali, diambil alih menjadi milik Indonesia. Sebuah langkah politik Soekarno yang berani dan dalam sekejap memberi modal awal bagi republik yang baru lahir.

Namun masa manis mengalirnya pundi-pundi uang ke kas republik yang dihasilkan perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi itu hanya bertahan 13 tahun. Setelah Soekarno dijatuhkan dan rezim Orde Baru Soeharto naik, keadaan jadi berbalik. Pemerintah Soeharto tidak berdaya menghadapi Belanda dan bertekuk lutut memenuhi klaim negeri bekas penjajah itu agar membayar ganti-rugi.

Besarnya klaim ganti rugi yang harus dibayar Indonesia mencapai 600 juta gulden, suatu jumlah yang luar biasa besar untuk kurs masa itu. Perjanjian sanggup membayar ganti rugi atas perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi itu diteken pada 1969. Pihak pemerintah Indonesia diwakili Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Karena jumlah ganti-rugi untuk ukuran saat itu sangat besar, Indonesia hanya menyanggupi membayar dalam jangka waktu 35 tahun.

Sejarawan pun tak tahu adanya perjanjian pelunasan ganti rugi tersebut. Maka itu pemerintah diminta memberikan penjelasan.

Tak Tahu

Sejarawan dan peneliti Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI) Asvi Warman mengaku tak tahu adanya perjanjian yang mewajibkan Indonesia menyetor 600 juta gulden ke Belanda.

Setahu Asvi, Indonesia memang pernah terkena kasus kewajiban membayar Belanda sebesar 4,5 miliar gulden terkait Konferensi Meja Bundar (KMB). Namun untuk kasus itu Indonesia berhasil membatalkan kewajiban membayar. "Saya tak tahu kalau tahun 1969 kasus itu terulang. Saya sungguh tak mengetahui kalau ada data perjajian lain. Ini sangat menarik," kata Asvi.

Asvi juga merasa aneh jika Indonesia yang pernah dijajah Belanda justru bersedia membayar ganti rugi tersebut. "Meski Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Tapi tahun 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan Belanda artinya Indonesia sudah diakui kemerdekaannya oleh Belanda," kata Asvi. Untuk kejelasan kasus setoran itu, menurut Asvi pemerintah terutama menteri terkait harus memberikan klarifikasi kepada masyarakat.

Rp 1,4 Miliar Gulden

Selain kewajiban 600 juta gulden, ternyata pada 1949-an, Belanda telah sukses memeras Indonesia dengan kewajiban setor mencapai 4,5 miliar gulden! Kisah ini bermula dari Konferensi Meja Bundar (KMB), yang memutuskan sebagai imbalan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia, Belanda mendapat bayaran sejumlah 4,5 miliar gulden dari pihak Indonesia.

Harian Kompas pada Agustus 2000 lalu pernah menulis bahwa lewat tulisannya di De Groene Amsterdammer Januari 2000 berjudul De Indonesische Injectie (Sumbangan Indonesia), sejarawan Lambert Giebels mengungkapkan, sebelumnya Belanda menuntut jumlah yang lebih banyak, yakni 6,5 miliar gulden.

Dari mana angka itu diperoleh? Katanya, itulah total utang Hindia Belanda kepada Pemerintah Belanda yang berkedudukan di Den Haag. Itu berarti, uang yang dikeluarkan Belanda untuk menindas Indonesia, khususnya dua kali agresi militer, justru harus dibayar oleh pemerintah baru Republik Indonesia.

Namun, perjanjian KMB itu kini telah dibatalkan Indonesia secara sepihak karena menilai persetujuan itu berat sebelah. Meski demikian, Indonesia sudah terlanjur setor 4 miliar Gulden selama 1950-1956!

Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda Abdul Irsan pada 24 Agustus 2001 pada Radio Nederland menyentil hal itu. Dia mengungkapkan, barangkali kesepakatan itu diteken karena para perunding itu ingin cepat-cepat supaya Indonesia diakui. Tapi, mengapa hal ini tidak tertoreh di buku sejarah? (16)

sumber: http://www.suaramerdeka.com/harian/0...06/19/nas5.htm

mENGUAK TABIR PERISTIWA 1 OKTOBER 1965 - MENCARI KEADILAN 4
13 Mei 2013 pukul 13:10

- dr.tchaniago-
--------------------
"Hong Gie" <ouwehoer@centrin.net.id>
Herr Tchaniago,
Cukup mengesankan proloog mengenai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tentang Kemerdekaan Azasi Bangsa Indonesia dari penindasan kolonial Belanda, namun sayang semua itu sama sekali tidak ada relevansi mauoun ada kaitannya dengan tema diskusi "Fakta-Fakta Keterlibatan PKI Dalam Peristiwa G30S.
Yang menyedihkan adalah, disamping memiliki dendam politik khronis terhadap TNI dan Orde Baru, akurasi mengenai data dan fakta sejarah yang Anda miliki amat lah miskin, seperti halnya beberapa koreksi saya terhadap tulisan Anda terdahulu, yang tidak mampu Anda justifikasikan. lagi kalau mencampur-adukan urusan perjuangan melawan kolonialisme Belanda dengan peristiwa G30S/PKI, disitulah asal-muasal terciptanya kekacauan memori dan kerancuan nalar, yang membuat sistimatika dan fakta sejarah RI, terdengar seperti sebuah lenong rumpi.
Tapi baiklah, mari kita mundur sedikit, dimasa periode sebelum PKI melunjak, khususnya soal "da­na kompensasi" Belanda; salah satu butir hasil keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB); 23 Agust - 02 Nov 1949 diselenggarakan di Den Haag. Dibawah tekanan dunia internasional, Belanda menuntut kompensasi sebesar 6,5 miliar gulden untuk menerima pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), yang akhirnya disepakati menjadi 4,5 miliar gulden. Jadi bukan sebesar 6,5 miliar gulden seperti yang di mark-up oleh Anda --- [Koreksi 1.].
Pada 27 Desember 1949 di Paleis op de Dam (Amsterdam), Ratu Juliana melimpahkan kedaulatan (soevereniteits overdracht) kepada Perdana Menteri RIS. Mohammad Hatta, dan paralel dilakukan di Batavia/Jakarta, dimana Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon (Wakil Tinggi Mahkota) Lovink menyerahkan kedaulatan kepada Wakil Perdana Menteri RIS. Hamengku Buwono IX. Entah karena kurangnya pengetahuan atau ingin menyembunyikan fakta sejarah, Anda tidak menyebutkan bahwa antara tahun 1950-1956 pemerintah Sukarno telah melakukan pembayaran sekitar 4 milyar gulden -baca tulisan Lambert Giebels: "De indonesische injectie" dalam majalah Belanda "De Groene Amsterdamer" 5 Januari 2000- -- [Koreksi 2.].
Ketika dimulainya konfrontasi (1961?) mengenai masalah Irian Barat, Pemerintah Sukarno membatalkan hasil Persetujuan KMB mengenai Uni Indonesia-Belanda, menghentikan pembayaran "dana kompensasi" dan menasionalisasi perusahaan dan perkebunan . Pemerintah Orde Baru yang diwarisi segala macam kekacauan didalam negeri, termasuk pembatalan sepihak (tanpa perundingan diplomatik) hasil keputusan KMB, maka tahun 1969 terpaksa dikabulkan tuntutan ganti-rugi sebesar 600 juta gulden, atas perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi di masa pemerintahan Sukarno, yang nilai nominalnya tidak sebanding dengan 4 milyar gulden yang sudah dibayarkan oleh Pemerintahan Sukarno.
Statement Anda yang dikamuflagekan dalam bentuk pertanyaan: "Penyerangan/ Agresi Belanda I & II, ataukah itu dilakukan dengan Bantuan para Perwira TNi AD seperti Zulkifli lubis, A.H.Nasutio, Ahmad Husen, dll. seperti itu, ataukah dengan Pengkhianatan Pemerintahan Hatta-Sukiman yang bertanggungjawab atas persetujuan KMB...", adalah bentuk suatu kemunafikan. Kemunafikan, karena "pertanyaan" dilontarkan menjurus pada suatu tuduhan. Seandainya Anda memiliki sedikit kehormatan, saya beri kesempatan untuk menunjukan referensi data atau bukti atas keterlibatan para Perwira TNI AD (Zulkifli lubis, A.H. Nasution, Ahmad Husen, dll.), yang membantu Belanda dalam Agresi Militer I & II.
Begitu gagahnya Anda menyebut "kekuatan utama NASAKOM". Numpang tanya Bung, dimana dan apa yang dilakukan kaum Nasionalis dan Agama ketika ('65-'66) terjadi pembantaian terhadap PKI dan onderbouwnya? engapa Anda takut mengatakan secara jujur, kelompok mana yang melakukan pembantaian terhadap PKI di Jawa Timur dan di Bali? --- [Koreksi 3.]
Didalam pleidoinya dimuka Mahmilub (19 Februari 1966), Nyono mengatakan: "Bahwasanya G30S bukanlah suatu pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah yang ada, tetapi suatu gerakan pembersihan, hal ini tidak hanya dinyatakan dalam pengumuman dan dekrit Dewan Revolusi, juga dibuktikan oleh perbuatan - perbuatan konkritnya". Sehubungan dengan pernyataan Anda: "saya adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang menolak dan mengutuk Genoside", maka supaya "jangan ada dusta diantara kita" tolong dijawab: Apakah Anda mengutuk atau mendukung "gerakan pembersihan" terhadap para Pahlawan Revolusi?
Tentang berbagai tuduhan Anda terhadap saya, itu bukan fenomena baru. Ketika orang melakukan koreksi terhadap kebohongan dan manipulasi sejarah, pada umumnya simpatisan PKI yang intelektualnya kurang, mudah menjadi kalap sehingga melontarkan bermacam-macam fitnah murahan. Mirip dengan isu yang dilontarkan PKI tentang "Dewan Jenderal" ....
Walaupun saya belum pernah mendengar tentang "Aliansi Perjuangan Rakyat". Apabila adapun, gerakan itu perlu kita waspadai, karena sudah terlalu banyak pihak-pihak yang menjual nama "Rakyat", untuk kepentingan politik, jabatan (kekuasaan) dan uang.
Kesimpulan Anda bahwa, antara Anda dan saya terdapat pandangan politik yang bertentangan secara diametral, masih kurang tepat. Karena perbedaan pandangan politik kita bertentangan secara fundamental! --- [Koreksi 4.]
Wassalam, yhg.
--------------------
Waruno Mahdi <mahdi@fhi-berlin.mpg.de>
Bung Hong Gie,
bukan maksud saya membela salah satu sebelah dalam "pertukaran fikiran" anda dengan "Herr Tchaniago", yang kebetulan saya baca dan harus saya akui memang ada nilai entertainmentnya yang tidak dapat disangkal.
Dari saya hanya satu koreksi kecil, yaitu dalam hal:
> Tchaniago,
.....<snip>
> karena kurangnya pengetahuan atau ingin menyembunyikan fakta sejarah, Anda tidak menyebutkan bahwa antara tahun 1950-1956 pemerintah Sukarno telah melakukan pembayaran sekitar 4 milyar gulden -baca tulisan
Sesungguhnya, antara tahun 1950-1956 di Indonesia, kalau saya tidak salah hitung, ada enam (6) pemerintah silih berganti (yah, agar tidak salah, katakanlah sekurangnya 5, paling banyak 7), tetapi tidak satupun di antaranya itu pemerintah Sukarno. Dalam periode tersebut, yang berlaku bukan UUD 1945 yang menetapkan struktur pemerintahan presidensiil, melainkan yang berlaku itu mula-mula UUD RIS selama beberapa bulan, kemudian UUD 1950, dan sesuai rumusan kedua-duanya, yang menentukan dalam kekuasaan eksekutif itu perdana menteri yang silih berganti. Baru setelah kembali ke UUD 45, Bung Karno pun jadi kepala pemerintah kembali.
Sekian saja dari saya. Silakan anda dengan "dr.tchaniago" lanjutkan satu sama lain.
Wassalam

sumber: https://www.facebook.com/notes/opa-p...26779447350102