JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)- RI, Sukur Nababan mengingatkan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan untuk mengatasi masalah aset-aset milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), baik yang berwujud maupun tidak.

Sukur bilang, masalah aset ini tidak hanya dialami oleh Kemenhub, tetapi juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menuturkan, urusan aset BUMN pun selalu dilematis, sebab tidak jelas kepemilikannya

apakah dimiliki negara, BUMN, atau masyarakat. "Dari internal kadang sengaja memasukkan masyarakat di sana, sehingga terjadi pendudukan. Karena aset ini menyangkut pihak ketiga, Menteri harus menemukan pola yang lebih bisa diterima masyarakat," ucap Sukur, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Sukur pun menegaskan, pola yang bisa diterima masyarakat itu adalah pola yang tidak seperti yang dilakukan Jonan, ketika menjadi Direktur Utama PT KAI (Persero). Sukur bilang, Jonan memang berhasil dalam membebaskan jalan-jalan kereta api.

"Tapi, jangan terjadi lagi, di stasiun, pedagang tradisional itu justru terusir, dan digantikan dengan gerai-gerai modern seperti CK," kata Sukur.

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...campaign=Kknwp