Bank Indonesia bersama dengan Komisi XI DPR RI bersepakat untuk menurunkan asumsi pertumbuhan ekonomi baru yang diturunkan dari asumsi dalam draft RAPBN-P 2015, penurunan ini disebabkan kondisi perekonomian global yang masih melambat pertumbuhannya.

Dalam rapat lanjutan bersama Bank Indonesia dengan Komisi XI DPR RI membahas asumsi dasar makro RAPBN-P semalam yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, asumsi pertumbuhan ekonomi yang baru sebesar 5,7 persen, lebih rendah dari asumsi yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah dalam RAPBN-P 2015 sebesar 5,8 persen.

Menurut Agus Martowardojo sebagai gubernur BI usai rapat tersebut menyebutkan, kedua pihak sama-sama memahami kondisi ekonomi global sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri dimana pandangan pemerintah dan DPR ekonomi luar sedang dalam koreksi.

Namun menurut Vibiz Research Center asumsi tersebut bisa direvisi dalam enam bulan kedepan jika pemerintah memanfaatkan dengan efektif turunnya harga harga minyak dunia yang diprediksi akan terus turun. Momentum ini bisa digunakan pemerintah untuk mengalokasikan ruang fiskal yang ada untuk meningkatkan pendapatan negara dan juga meningkatkan investasi.

Baru-baru ini pemerintah memberikan suntikan dana kepada 35 perusahaan BUMN dari ruang fiskal yang dimiliki oleh pemerintah oleh realokasi subsidi energi pasca penurunan harga minyak dunia, dana tersebut dimonitor untuk lebih efektif khususnya pembangunan penopang investasi yaitu pembangunan infrastruktur.

Untuk meningkatkan investasi ini, Presiden Jokowi terus berupaya mengaplikasikan rencananya meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Kemarin (26/01) Presiden Jokowi telah membuka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di gedung pusat BKPM untuk memberikan kemudahan bagi investor mendapatkan ijin dari kementrian dan lembaga yang terkait. Dan ini akan mempercepat pertumbuhan invesatsi dan memikat investor untuk berinvestasi di dalam negeri.



sumber