Memahami peta masalah dan solusi Papua

Tidak mesti menjadi orang Papua untuk bersolidaritas membela Papua. Bagi orang non Papua seperti saya, Papua adalah kita. Mengenal masalah Papua akan memperkenalkan kita pada Indonesia yang sebenarnya: suatu negeri yang proses negosiasi kebangsaannya belum selesai, apalagi harga mati. Membicarakan Papua berarti memikirkan apa yang harus diubah oleh Indonesia terhadap Papua, dan bukan sebaliknya. Karena masalah sekaligus solusi bagi persoalan Papua terletak di Jakarta, pusat kekuasaan Indonesia.

Banyak sekali tawaran cara menilai masalah Papua dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi orang Papua maupun orang Indonesia. Di tahun 1996, dalam manifestonya, Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah yang pertama mengakui adanya persoalan kebangsaan di Maubere, Aceh dan Papua[1] sekaligus memberi keberpihakan pada upaya-upaya penentuan nasib sendiri rakyat Papua. Demikian halnya dengan Gus Dur yang tidak ragu mengembalikan nama Papua pada 1 Januari tahun 2000, dan penggunaan simbol bintang kejora sebagai identitas orang Papua. Oleh karena itu, sepertinya, Gus Dur lah satu-satunya elit Indonesia yang mendapat penghargaan dari orang Papua atas keberpihakan demokrasinya untuk Papua.[2]

Namun setelah era Gus Dur, khususnya akibat implementasi Otsus (UU No. 21/2001) dan pemekaran Provinsi Papua (Inpres No.1 tahun 2003), hubungan Papua-Jakarta semakin memburuk. Frans Maniagasi, dari Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua (Pokja Papua), di tahun 2004, memandang persoalan Papua berakar pada ketiadaan kepercayaan antara Indonesia terhadap Papua, dan sebaliknya.[3] Ketidakpercayaan itu timbul oleh karena inkonsistensi kebijakan pemerintah Jakarta terhadap Papua.

Amiruddin al Rahab, dalam bukunya Heboh Papua (2010: ix) menyebutkan tak ada yang baru dalam landscape HAM dan sosial politik di Papua. Sejak 40 tahun yang lalu masalah dasar di Papua sama, yaitu ‘seputar kemiskinan, ketidakadilan dan trauma akibat tindakan kekerasan, yang terjadi karena pemerintah dan tokoh-tokoh Papua disandera oleh sengketa – yang dalam literatur politik disebut gerakan separatisme.’

Sebelumnya, di dalam Papua Road Map yang diterbitkan oleh LIPI (2009), satu pengakuan sekaligus harapan terobosan jalan keluar terhadap persoalan Papua tersaji di atas meja. Terdapat empat kategori persoalan: sejarah integrasi, status politik, dan identitas politik; kekerasan politik dan pelanggaran HAM; kegagalan pembangunan; inkonsistensi kebijakan Otsus dan marjinalisasi orang Papua.

Secara historis, penafsiran terhadap sejarah integrasi, status politik, dan identitas politik Papua muncul sebagai hasil pertarungan politik kekuasaan pada masa dekolonisasi Papua. Sedangkan kekerasan politik dan kegagalan pembangunan merupakan implikasi dari rezim otoritarianisme Orde Baru. Sementara itu, inkonsistensi pemerintah dalam implementasi Otonomi Khusus lebih merupakan persoalan yang muncul pada masa pasca-Orde Baru. (LIPI 2009: 7)

Moderasi, negosiasi, dan kompromi antara nasionalis Indonesia dengan nasionalis Papua merupakan salah satu kunci penyelesaian konflik Papua menurut tim LIPI. Berdasarkan analisis konflik tersebut Jaringan Damai Papua (JDP) hadir mengusung agenda dialog. Pemerintah merespon wacana dialog, yang disampaikan dalam pidato Presiden SBY tanggal 16 Agustus 2010 bahwa: ‘Pemerintah dengan saksama terus mempelajari dinamika yang ada di Papua, dan akan terus menjalin komunikasi yang konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih baik.’[4]

Pada tanggal 5-7 Juli 2011 di Jayapura Papua diselenggarakan Konferensi Damai Papua yang dihadiri oleh 500 perwakilan rakyat Papua dan 300 orang peninjau. Namun hasil rekomendasi dialog damai tidak disikapi dengan positif oleh pemerintah. Bahkan berbagai kekerasan masih terus berlangsung ketika masyarakat Papua mengajak berdialog dengan Jakarta. Komunikasi konstruktif tidak pernah terjadi. Dengan demikian, solusi yang paling visible ini pun semakin hari semakin suram karena tidak ada keberpihakan dan perubahan pendekatan dari Jakarta.

Di tengah sulitnya meyakinkan Jakarta akan kepentingan terhadap dialog dengan Papua, Socratez Sofyan Yoman (2011), menambahkan bahwa dialog damai yang harus dilakukan antara pemerintah Papua dan rakyat Papua Barat haruslah tanpa syarat, dan dimediasi oleh pihak ketiga (internasional). Hal ini dilandasi oleh sejarah politik integrasi Papua ke Indonesia yang cacat partisipasi demokratis serta pelanggaran pemerintahan Orde Baru terhadap perjanjian New York, 15 Agustus 1962.[5]

Artinya, di tengah syarat dan tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat Papua terhadap dialog yang dimaksud, pemerintahan di Jakarta bahkan telah lebih dulu mundur teratur dan tak menujukkan sikap-sikap kompromi dalam bentuk apapun. Peningkatan kekerasan di Papua oleh militer Indonesia justru menjadi jawaban pemerintah atas tuntutan rakyat Papua, yang sebetulnya tidak berhasil ‘diintegrasikan’ selama kekuasaan Orde Baru.

Menurut Herman Katmo,[6] seorang intelektual Papua dari National Papua Solidarity: ‘untuk memperoleh konsensus politik terkait format dialog di antara orang Papua, ruang demokrasi harus dibuka seluasnya agar ada kesempatan bagi seluruh masyarakat Papua mengkonsolidasikan diri. Intimidasi, ancaman, campur tangan, dan bentuk-bentuk kamuflase politik yang sengaja diadakan untuk menghambat proses ini harus ditiadakan. Protes damai orang Papua jangan disikapi dengan kekerasan. Para tahanan politik Papua harus dibebaskan tanpa syarat agar mengikuti proses ini. Tidak perlu menyangkal atau menutupi keberadaan para tapol Papua ke publik internasional. Seluruh pasukan non-organik harus ditarik dari tanah Papua, kiat pembangunan milisi harus dihentikan, dan pendekatan militeristik harus diganti. Tanpa semua itu, sulit membayangkan adanya kata sepakat untuk penyelesaian Papua secara damai. Jakarta akan jalan sesuai maunya, demikian juga rakyat Papua akan jalan dengan kebenarannya sendiri, ibarat kata pepatah “anjing menggonggong kafilah tetap berlalu.”

Oleh sebab itulah, pada kenyataannya, suka tidak suka, persoalan Papua menurut kacamata sebagian besar orang Papua, dan orang Indonesia, tidaklah sama. Norman Vob, koordinator WestPapua Network, sebuah perkumpulan solidaritas Papua berbasis di Jerman, dalam satu kunjungannya ke sekretariat NAPAS, mencontohkan betapa sulitnya meyakinkan orang Papua terhadap kemungkinan peluang reformasi kebijakan dan pemerintahan di Jakarta dan di Papua dalam mengatasi, sekalipun parsial, persoalan-persoalan rakyat Papua. Sementara bagi para pekerja HAM dan gerakan sosial Indonesia perubahan pendekatan Jakarta dalam menangani Papua, sekecil apapun, adalah target advokasi politik yang sangat penting, tidak saja bagi Papua namun bagi iklim demokrasi seluruh rakyat Indonesia. Di sinilah tepatnya dimensi dialektis dalam peta masalah Papua kita letakkan: dialektika antara kehendak orang Papua dengan pembukaan ruang politik di Indonesia.

Kini, setelah 50 tahun penyerahan administrasi Papua ke Indonesia sejak 1 Mei 1963, hampir seluruh spektrum politik di Papua bersepakat bahwa situasi Papua semakin memburuk. Mereka bersepakat bahwa persoalan Papua begitu kompleks meliputi sejarah dan status politik, diskriminasi dan marjinalisasi masyarakat asli, konflik agraria dan lingkungan, serta pelanggaran hak-hak sipil-politik dan ekonomi, sosial, budaya. Memposisikan satu masalah lebih utama dari yang lain adalah tindakan yang merugikan, khususnya di tengah situasi kemanusiaan yang semakin memburuk bagi rakyat Papua di berbagai sisi saat ini. Demikian pula kerugian ketika memisahkan dan mengisolasi satu masalah dari masalah lainnya, karena justru solusi yang dikehendaki mayoritas rakyat tidak akan ditemukan.