Merdeka.com - Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015, berencana menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 48 triliun untuk 35 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika ditotal dengan PMN yang telah disediakan sebelumnya, maka sepanjang tahun pemerintah akan menghabiskan Rp 72,9 triliun untuk BUMN.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melihat kebijakan pemerintah ini tidak sehat. Pasalnya, PMN yang besar dan deviden BUMN yang dipotong bakal menjadi beban APBN.

"Kalau itu disetujui oleh DPR maka BUMN menjadi beban negara," kata Anggota BPK Achsanul Qosasi di Jakarta, Jumat (23/1).

Dia menjelaskan, penerimaan negara yang berasal dari deviden dari 142 BUMN cuma sebesar Rp 34 triliun. Terlebih, 10 dari 35 perusahaan BUMN yang diajukan untuk mendapatkan PMN, merupakan perusahaan yang sudah berstatus perusahaan terbuka (Tbk).

Achsanul menegaskan, 10 BUMN tersebut belum pantas menerima PMN. Maka itu, pihaknya mendesak agar pemerintah dan DPR dapat mengkaji ulang terkait dengan penambahan PMN pada 35 perusahaan BUMN tersebut.

"Kalau listed company kenapa mesti minta PMN kan bisa melalui mekanisme pasar modal," tutupnya.

Merdeka.com - Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 meminta tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 48 triliun. Jika ditambah dengan anggaran sebelumnya, PMN yang dikucurkan pemerintah sepanjang tahun 2015 mencapai Rp 72,9 triliun.

Anggaran PMN sebesar ini akan diberikan kepada 35 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di dunia perbankan, Bank Mandiri merupakan satu-satunya bank penerima suntikan modal tersebut.

Melihat kenyataan ini, Bank Negara Indonesia (BNI) mengaku tak merasa iri atas pemilihan Bank Mandiri sebagai penerima PMN. Dirut BNI Gatot Suwondo menuturkan, pihaknya sebenarnya juga ditawarkan pemerintah, namun menolaknya.

"BNI sendiri pernah ditawarkan, tapi sekarang belum memerlukan karena perhitungan kami cukup. Mungkin membutuhkannya di tahun 2016-2017," kata Gatot di Jakarta, Jumat (23/1).

Menurut Gatot, BNI juga tidak terlalu berharap dengan suntikan modal pemerintah lantaran merasa sudah berkecukupan. Terlebih, saat ini saham pemerintah sedang terdelusi."Kalaupun itu, kami menggunakan pasar modal tidak gunakan APBN,"ungkapnya.

Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad menyebut rencana pemberian PMN yang diajukan pemerintah terlalu gendut. Pihaknya bahkan kaget saat melihat nominal yang diserahkan pemerintah kepada DPR.

Untuk itu, pada Rabu (28 Januari 2015) nanti, komisi XI DPR bakal melakukan rapat terbuka dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurutnya, pemerintah sejauh ini beralasan suntikan modal itu karena kebutuhan dan membuat BUMN mempunyai profit yang besar ke depannya. "Kita akan membahas ini di hari Rabu," ujar Fadel.