Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) menemui Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, Rabu (21/1).


Dalam pertemuan tersebut, Ical mengaku tak bicara soal politik atau polemik Kapolri. Ical hanya memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan hingga ke daerah.


Menurut Ical, pemerintah jangan hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga pemerataan. "Ratio (pertumbuhan) kita sudah pada 0,43 persen di atas batas aman 0,40 persen," kata Ical usai bertemu Luhut di Bina Graha, Istana Kepresidenan.


Karena itu menurut Ical, program peningkatkan kesejahteraan rakyat mesti digulirkan bersamaan dengan program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Program pemerataan tersebut, kata Ical, bisa bermacam-macam bentuk, misalnya pemerataan di bidang pendidikan dan usaha.


Ia bahkan menyebutkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang telah bergulir sejak 2007 sangat digandrungi masyarakat."Saya sarankan program PNPM, Presiden mengatakan PNPM harus jalan terus," kata Ical.


Ia pun menyampaikan kepada Luhut mengenai bagaimana caranya agar program pembangunan infrastruktur tak hanya terpusat di provinsi dan pusat kota saja.


Pemerintah diharap Ical tak melulu bicara pembangunan lapangan terbang dan pelabuhan, tetapi juga infrastruktur desa. "Infrastruktur desa justru akan membuat pemerataan lebih baik," kata Ical.


Meski akhir-akhir ini beberapa kali melakukan komunikasi dengan pemerintah, Ical membantah ini adalah bentuk merapatnya Golkar ke pemerintah. Ia menegaskan, partai beringin akan tetap sebagai penyeimbang.


"Bukan berarti penyeimbang harus oposisi. Memberikan masukan seperti ini suatu tugas yang harus dilakukan warga negara," kata dia.


Ia meyakinkan bahwa Golkar akan mendukung segala langkah baik yang diambi pemerintah. "Kalau menurut kami kurang baik, kita bicarakan," ujarnya.


Selain itu, usulan yang ia ungkapkan sebelumnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pentingnya pertumbuhan dengan melihat tambahan dana pembangunan sebesar Rp 290 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Itu jumlah uang yang sangat banyak. Harus diutamakan pula pemerataannya," kata dia.

Ical mengaku tidak memberikan usulan apapun kepada Luhut mengenai polemik Kapolri.

"Tidak bicara itu. Tidak ada," ujar dia.