JAKARTA (Pos Kota) – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengklaim, lembaganya saat ini telah mengusung era keterbukaan. Menurutnya, saat ini semua rapat di DPRD, termasuk rapat yang terkait dengan pembahasan anggaran, berlangsung terbuka.

Hal tersebut dikatakan Prasetio berkaitan dengan adanya dugaan anggaran “siluman” sebesar Rp8,8 triliun pada rencana APBD tahun 2015 yang saat i ni dibahas dewan.

“Selama saya memimpin DPRD, semua dilakukan dengan lebih terbuka. Setiap rapat Banggar (Badan Anggaran) kan saya ketok selalu terbuka untuk umum. Jadi, teman-teman media silakan melihat,” kata Prasetio usai pertemuan dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, di gedung DPRD DKI, Senin (19/1).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menjamin bahwa anggaran “siluman” tidak akan muncul lagi pada masa mendatang. Sebab, DPRD dan Pemprov DKI telah semakin mengintensifkan pertemuan, dalam upaya mempercepat pengesahan APBD.

“Tadi Pak Gubernur juga mengundang tim anggaran pemda, dipimpin oleh Pak Sekda, Kepala BPKD, Bappeda, dan juga inspektorat wilayah supaya komunikasi antara DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah dalam menyusun anggaran ini klop, sehingga tidak ada kesalahpahaman seperti yang selama ini diduga,” ujar politisi PKS itu.

Mencuatnya masalah anggaran “siluman” berawal dari pernyataan Ahok yang menyebut adanya anggaran titipan dari DPRD. Menurut Ahok, anggaran tersebut muncul secara tiba-tiba saat Pemerintah Provinsi DKI telah menyelesaikan pengesahan RAPBD.

“Kami (DKI) sudah selesai menyusun RAPBD. Tiba-tiba enggak tahu dari mana, ada yang kirim surat kepada kami, bilang ada program titipan dari DPRD, program anggaran visi misi, dan harus diisi. Sementara itu, DPRD tidak ada yang mengaku,” kata dia, di gedung Smesco, Jakarta, Minggu (18/1/2015).

Menurut Ahok, RAPBD seharusnya sudah segera disahkan menjadi APBD pada 23 Januari 2014 mendatang. Namun, karena adanya temuan anggaran “siluman” itu, ia tak bisa memprediksi kapan waktu pengesahan akan dilaksanakan. (john)

Sumber

TS : Gw malah tertarik sama surat-nya, bisa gak ya kita lihat suratnya, pengen tau gw panjang-nya berapa supaya bisa muat planning 8.8 T

Kebiasaan nih langsung ngebacot di media, padahal tinggal klarifikasi aja ke DPRD, gw yakin ahok punya nomer telp ketua dan wakil DPRD.

kalaupun mau ketemu tinggal nyebrang gedung doang