Perdana Menteri Swedia, Stefan Loefven, menegaskan negaranya akan memberikan dukungan penuh untuk mengakui Palestina meskipun terus dikritik oleh Israel dan para pemimpin oposisi di negerinya.

Menurut Loefven, dukungan kepada Palestina dikarenakan apa yang dilakukan Israel telah melewati batas. "Saya ingin menjadi menjelaskan tentang hal ini. Sudah waktunya untuk mengambil langkah itu," kata Loefven, dilansir theLocal, Ahad (18/1).

Meski begitu, ia menegaskan bahwa dukungannya kepada Palestina tidak berarti mereka melawan Israel. "Kita mendukung solusi dua-negara di mana Israel dapat hidup dalam damai, dan Palestina memiliki negara mereka sendiri dan hidup dengan damai," sambungnya.

Kendati begitu, Loefven berharap hubungan Swedia dengan Israel masih dapat diperbaiki. "Kami adalah teman dari Israel. Ada banyak yang kita dapat bekerja bersama-sama."

Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom pekan lalu membatalkan rencana kunjungan ke Israel setelah pemerintah Israel baik itu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atau Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman menolak kedatangannya.

Roma, 26 Rabi’uul Awwal 1436/17 Januari 2014 (MINA) – Duta Besar Palestina untuk Italia, Mai Al-Kaila mengatakan, Parlemen Italia telah mengadakan pertemuan pendahuluan untuk membahas pengakuan Negara Palestina di perbatasan tahun 1967.

Kaila mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Palestine News Network (PNN) sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Sabtu, ia menghadiri pertemuan sidang di Parlemen yang diadakan untuk membahas proposal pengakuan Palestina yang diajukan oleh tiga partai kiri (partai-partai minoritas di parlemen) pada Jumat (16/1) sorewaktu setempat.

Kaila mengatakan, hal itu adalah jelas bahwa pihak sayap kanan Italia mengadopsi pidato Netanyahu di Paris karena mereka fokus pada terorisme dan hubungannya dengan partai-partai politik Islam seperti Hamas. Mereka juga mengecam Presiden Palestina untuk membuat aliansi dengan Hamas dan membentuk pemerintah persatuan.

Di sisi lain, tiga partai kiri (Gerakan Lima Bintang, Communist Refoundation Party, Kebebasan Ekologi Kiri) mengusulkan draft resolusi untuk mengakui negara Palestina yang menyebabkan diskusi panas karena berbeda pendapat antara anggota Parlemen yang memimpin sidang hingga akhir pertemuan.

Duta Besar Palestina mengatakan, parlemen akan mengadakan siding lanjutan pada 21 Januari mendatang untuk mendengar presentasi dari Ketua Komite Politik Dewan Legislatif Palestina Abdallah Abdallah yang diundang oleh parlemen, Duta Besar Palestina untuk Italia Mai Al-Kaila bersama dengan Alon Liel yang menulis dokumen pada akhir 2014 atas nama intelektual Israel mendesak pemerintah Inggris untuk Mengakui Palestina, dan Aster Mardoc Profesor di Tel Aviv University yang juga menandatangani dokumen Liel itu.(T/R05/R11)

MENTERI Luar Negeri Swedia, Margot Wallstrom, mengatakan Israel membuat kesal sekutu-sekutunya karena bereaksi berlebihan atas langkah Stockholm mengakui negara Palestina.

Margot Wallstrom mengatakan bahwa pernyataan Israel terkait isu ini melewati segala batas. “Tidak bisa diterima bagaimana mereka membicarakan kami dan pihak lain,” kata Wallstrom dalam wawancara dengan harian Dagens Nyheter. “Mereka tidak hanya membuat kami sesal, tetapi juga Amerika Serikat dan semua negara yang berhubungan dengan negara itu saat ini.”

Hubungan antara Isral dan Swedia mencapai titik terendah setelah dalam pidato pelantikannya Perdana Menteri Stefan Lofven, dari Demokrat Sosial, mengumumkan negaranya akan mengakui negara Palestina.

Israel menyebut langkah itu tidak dipertimbangkan masak-masak, dan tidak akan mendorong perdamaian serta memanggil pulang duta besarnya untuk perundingan lebih lanjut. Amerika Serikat sendiri mengatakan pengakuan Palestina terlalu dini.

Dalam wawancara itu, Wallstrom mengatakan Swedia mendukung Israel, Palestina dan Perdamaian tetapi mengkritik tajam kebijakan Israel.

“Israel berlaku sangat agresif,” katanya. “Mereka melanjutkan kebijakan pemukiman, mereka terus melakukan penghancuran, mereka terus melaksanakan kebijakan penjajahan yang pada akhirnya mempermalukan warga Palestina sehingga proses (perdamaian) menjadi sulit,” seperti dilansir CNN, Sabtu (17/1/2015).

Wallstrom dijadwalkan berkunjung ke Israel minggu ini, tetapi menunda perjalanan ini. Pemerintah Swedia mengatakan keputusan itu disebabkan oleh masalah penjadwalan, namun radio Swedia mengutip seorang pejabat di kementerian luar negeri Israel yang mengatakan Wallstrom tidak akan disambut secara resmi oleh Israel.

“Kami mengatakan sulit melaksanakan pertemuan itu, pertemuan diplomatik dan semacamnya, karena kami akan melaksanakan pemilihan umum,” ujar Paul Hirschson, juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, kepada Reuters.

“Perlu saya tambahkan bahwa atmosfir antara Israel dan Swedia sedang tidak dalam keadaan baik saat ini, dan hal itu menjadi faktor keputusan tersebut. Tetapi masalah utamanya adalah waktu.” | POL

Parlemen Eropa dan parlemen Luksemburg pada hari Rabu (17/12) bersama dengan beberapa negara Eropa lainnya mengakui Negara Palestina dalam pengakuan simbolik menuju perdamaian abadi.

Anggota parlemen Uni Eropa sebanyak 498 suara mendukung 88 menolak, sementara anggota parlemen Luksemburg dengan 34 suara mendukung 3 menolak, dengan 23 abstain dari pemungutan suara.

“Parlemen Luksemburg, seperti halnya parlemen Eropa lainnya, mendesak pemerintah untuk mengakui negara Palestina,” kata sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Parlemen Luksemburg.

Langkah ini datang setelah Swedia sebelumnya pada bulan Oktober secara resmi mengakui negara Palestina, sehingga menjadi negara ke 135 yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

Parlemen Inggris, Perancis, Portugal, Irlandia dan Belgia juga secara simbolis mengakui negara Palestina.

Masalah Palestina telah mendapatkan dukungan seluruh dunia yang bertujuan untuk memulai kembali proses perdamaian yang macet karena tindakan terbaru Israel di wilayah Palestina dan kurangnya kepatuhan terhadap hukum internasional.

Uni Eropa memutuskan untuk meluncurkan “Parlemen inisiatif perdamaian yang bertujuan menyatukan Anggota lintas partai Eropa, Parlemen Israel dan Palestina untuk membantu memajukan agenda perdamaian dan untuk melengkapi upaya diplomatik Uni Eropa.”

Resolusi menggarisbawahi bahwa “pemukiman adalah ilegal berdasarkan hukum internasional” dan meminta kedua pihak untuk “menahan diri dari tindakan yang dapat merusak kelangsungan hidup dan prospek solusi dua-negara.”

Sementara itu, Anggota Komite EksekutifPLO, Nabil Shaath, menyambut baik keputusan parlemen Eropa, mengingat sebuah ‘gerakan bersejarah’. Dia mengatakan langkah ini membuktikan bahwa sikap politik terhadap masalah Palestina telah berubah di arena Eropa.

Shaath memuji peran faksi Politik Eropa, khususnya Sosialis, Eropa kiri dan Greens, untuk mendukung masalah Palestina meskipun upaya terus-menerus Israel untuk menggagalkan gerakan mereka.

Keputusan Uni Eropa parlemen juga mengecam pembangunan pemukiman Israel yang terus dilakukan, menegaskan dukungan terbaik untuk solusi dua negara berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota negara Palestina.

Lebih lanjut memperingatkan dari dampak kekerasan terhadap tempat-tempat suci di Yerusalem, yang katanya mengancam merubah konflik politik saat ini menjadi konflik agama. (ELF)

Partai oposisi Sin Fein pada Selasa (9/12) mengajukan mosi kepada pemerintah Irlandia mengenai desakan untuk segera mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka. Keputusan partai ini muncul setelah Parlemen Irlandia pada Oktober lalu mewacanakan pengakuan kedaulatan Palestina.

“Secara resmi mengakui Negara Palestina, berdasarkan batas-batas administratif tahun 1967 yakni Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina. Demikian pula, sebagaimana resolusi PBB, yang berkontribusi dalam membina negosiasi perdamaian antara kedua negara, Palestina dan Israel.” Demikian seperti dilansir dari media The Algemeiner.

Irlandia merupakan negara terkini yang mengikuti jejak kebanyakan pemerintah di benua Eropa yang mendesak pengakuan Palestina. Sebelumnya, pada pekan lalu parlemen Perancis mengadakan voting yang menghasilkan dukungan sebanyak 339 suara terhadap pengakuan kedaulatan Palestina.

Pemerintah Denmark juga mengadakan voting serupa pada awal Januari. Demikian pula dengan parlemen Inggris Raya dan Spanyol. Bahkan, negara seperti Swedia dengan resmi telah mengakui kedaulatan Palestina di hadapan publik internasional, termasuk Israel yang geram akan keputusan ini. Pada pertengahan bulan ini, diharapkan seluruh parlemen Eropa mengikuti jejak Swedia.

“Mayoritas pemimpin Eropa menyayangkan sikap keras Israel, bukan Palestina, yang kerap menghalang-halangi terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah,” kata Dr Emanuele Ottolenghi, pakar hubungan internasional dari Yayasan Pertahanan Demokrasi, pada pekan lalu.

Ottolenghi juga menengarai, pengakuan kedaulatan Palestina akan berimplikasi pada perubahan kebijakan politik yang represif oleh Israel.

“Bagi Palestina, geliat dukungan terhadapnya oleh sebagaian besar negara-negara Eropa ini pun sebagai imbauan. Yakni, agar Palestina bersedia meruangkan kompromi untuk resolusi konflik. Demikian pula, hal yang sama ditujukan bagi Israel, bahwa Eropa merupakan pihak yang netral dalam pertikaian di Timur Tengah,” ungkap Daniel Schwammenthal, Direktur Komisi Yahudi-Amerika pada Institut Transatlantik di Brussels, Belgia, Selasa (9/12).

Swedia bakal menjadi negara Uni Eropa yang pertama yang mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Perdana menteri Swedia, Stefan Lovren mengatakan kalau peperangan antara Israel dan Palestina akan dapat diselesaikan dengan peundingan hukun internasional. karena dua negara tersebut butuh pengakuan dan hidup dengan damai, dan jika ini bisa dilaksanakan maka kami akan mengakui Palestina sebagai negara Berdaulat.

Meskipun dua tahun lalu PBB secara resmi mengumumkan dan mengakui Palestina sebagai negara de facto namun beberapa negara yang berada di Uni Eropa belum mau mangakuinya secara resmi.

Beberapa negara sebelum masuk jadi bagian Uni Eropa seperti Hungaria, Polandia, dan Slovakia juga pernah mengakui kedaulatan Palestina.





Pada bulan November tahun lalu, dalam jumpa pers di Ibu Kota Warsawa Menteri luar negeri Polandia Radoslaw Sikorski telah menyatakan dukunganya terhadap kemerdekaan Palestina.

Sikorski mengatakan kalau Polandia telah mengakui kemerdekaan Palestina sejak tahun 1980, kami juga mendukung rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri.

Sikorski juga mengatakan kalau pembangunan pemukiman Israel di tanah milik palestina adalah Ilegal.





Meskipun draf belum diajukan secara resmi namun Rusia sebagai salah satu negara anggota tetap dewan keamanan akan mendukung resolusi kemerdekaan Palestina.

Wakil Menteri Lar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov juga mengatakan kalau rakyat palestina berhak menentukan nasibnya sendiri dengan mendirikan negara sendiri.





Sejak dua tahun lalu, prancis memang sudah mendukung Palestina, meskipun Palestina merupakan negara yang berstatus sebagai bukan anggota PBB.

Pada bulan November dua tahun lalu, Menteri luar Negeri Prancis, Laurebt Fabius mengatakan kalau prancis akan memilih untuk mendukung Palestina merdeka.

Prancis juga merupakan negara anggota dewan tetap keamanan negara Eropa pertama yang mendukung kemerdekaan Palestina





Tadi malam parlemen Inggris menggelar pemungutan suara terkait penyebutan status Palestina, yang hasilnya rakyat Inggir setuju dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Sebanyak 274 anggota parlemen rendah (house of commons) mengakui kedaulatan Palestina.Sedangkan hanya ada 12 legislator yang menolak.

Pengakuan ini juga berkat lobi partai buruh Inggris yang sejak tahun 1980 sudak aktif menyebutkan kalau Palestina dijajah oleh Israel.

Inggris memang salah satu pendukung awal pendirian Israel setelah Perang Dunia II. Bahkan tanah di dekat dataran tinggi Golan yang jadi modal awal Israel adalah pemberian otoritas Britania Raya.

Namun ottoway melihat, kalau pemimpin Negara Zionis tersebut saat ini tidak mau mencarai perdamaian. Meskipun hampir semua negara du dunia sepakat kalau berdiri dua negara sejajar di kawasan Yerusalem.

Ottoway juga menjelaskan kalau dirinya harus katakan pada Israel. Jika mereka kehilangan dukungan orang seperti saya, maka mereka akan kehilangan sangat banyak pendukung lainnya.

Politikus Partai Buruh Grahame Morris Morris mengakui, ada sebagian politikus tak suka pada kekuasaan Hamas di Gaza, sehingga pengakuan kedaulatan tidak pernah terjalin.