Pengamat Politik Populi Center, Nico Harjanto melihat, karut marut penggantian Kapolri tidak lepas dari kepentingan politik.

Nico mengatakan, saat ini, tidak ada alasan obyektif untuk mengganti Kapolri. Namun, partai terbesar pendukung pemerintah, yakni PDI Perjuangan, dinilai ingin mengarahkan banyak hal agar sesuai dengan kepentingan partai berlambang banteng tersebut.

"Kita harus pahami yang bermain formal sahamnya partai politik, yang terbesar kita tahu (PDI Perjuangan), ingin men-drive banyak hal agar sesuai kepentingan mereka. PDIP, ada kepentingan subjektif partai yang bermain," ucap Nico di Jakarta, Sabtu (17/1).

Nico melihat, masa pergantian Kapolri masih lama lantaran masa jabatan Kapolri Jenderal Sutarman baru berakhir bulan Oktober mendatang. Selain itu, kinerja Sutarman sebagai Kapolri juga dinilai baik, dilihat dari pengamanan saat pemilu berlangsung tahun 2014 lalu dimana tidak ada konflik yang berarti.

Kondisi pemilihan calon Kapolri, menurut Nico menempatkan Presiden Jokowi di posisi terjepit. "Alasan objektif sekarang ini tidak ada. Yang ada adalah alasan subjektif, kepentingan politik. Membuat posisi presiden terjepit di antara 4 penjuru: Istana, DPR, Kuningan (KPK), Teuku Umar (Megawati Sukarnoputri). Jangan sampai Mega marah atau jasmerah," ucap Nico.

http://www.merdeka.com/peristiwa/jok...ega-marah.html

Kalo udah jadi Presiden bukan lagi tanggung jawab ke partai tapi ke rakyat. Awas MOTHER OF GOD marah bisa di makzulkan nanti