Desmond J. Mahesa, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, mengatakan bahwa alasan kubu Koalisi Merah Putih/KMP secara aklamasi menyetujui permohonan dari Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman adalah karena KMP bermaksud melempar bola panas kepada Jokowi. Betapa tidak, dengan persetujuan DPR tersebut, maka tidak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak melantik Jenderal Budi Gunawan, padahal jenderal tersebut sudah dijadikan sebagai tersangka oleh KPK karena kasus rekening gendut dan ditolak dengan keras oleh para pendukung Jokowi.

Entah apakah Desmond berkata jujur atau hanya sekedar mencari pembenaran atas keputusan KMP menyetujui pengangkatan seorang jenderal bermasalah sebagai Kapolri namun dampak keputusan tersebut tampak sekali membuat Jokowi kaget, bingung dan stress setengah mati, yang bisa dilihat dari aksinya mengadakan rapat selama berhari-hari dengan Wapres Jusuf Kalla sampai utusan Megawati, Pramono Anung untuk membahas polemik pelantikan Jenderal Budi Gunawan. Tidak lupa, Menkopolhukam juga menjalankan taktik mencari kambing hitam atas dilema ini, yaitu menyalahkan Kompolnas, padahal yang mendesak Kompolnas mencalonkan Budi Gunawan secara terburu-buru juga adalah Jokowi dan adalah hak preogratif Jokowi sebagai presiden untuk mengirim nama Budi Gunawan ke DPR atau tidak.

Akhirnya tadi malam Jokowi mengambil keputusan yang justru menimbulkan lebih banyak tanda tanya yang sudah beredar seputar pelantikan Jenderal Budi Gunawan di masyarakat, antara lain mengapa Jenderal Sutarman yang baru akan pensiun pada bulan Oktober 2015 harus terburu-buru dicopot dan mengapa Jenderal Budi Gunawan dijadikan calon tunggal? Keputusan Jokowi tersebut adalah menunda pelantikan Jenderal Budi Gunawan sampai batas waktu yang tidak ditentukan namun memecat Jenderal Sutarman serta mengangkat wakil Kapolri sebagai Plt Kapolri. Saya melihat keputusan politik ini telah membuktikan bahwa Jokowi bukan pemimpin yang tegas dan pemberani sebagaimana digembar-gemborkan dirinya, melainkan sekedar politisi pengecut yang tidak berani mengambil keputusan ketika didesak berbagai pihak yang saling berseberangan dalam kepentingan.

Mengapa menurut saya keputusan Jokowi sehubungan dengan Jenderal Budi Gunawan menunjukan bahwa dia adalah seorang penakut, yang bahkan lebih parah daripada SBY?

1. Keputusan menunda bukan membatalkan atau melantik berarti Jokowi tidak berani mengambil keputusan melawan Megawati dengan membatalkan pelantikan atau justru melawan relawan/pendukungnya dengan melantik sehingga keputusan semalam jelas adalah sebuah tindakan mengulur-ulur waktu dan bukan sebuah keputusan yang definitif dan menyelesaikan masalah.

2. Bila Jokowi memang menunda pelantikan Budi Gunawan, maka apa urgensi mencopot Jenderal Sutarman sebelum waktunya? Jokowi sama sekali tidak memberikan penjelasan apapun mengenai hal ini sehingga masyarakat semakin bertanya-tanya, jangan-jangan pencopotan tersebut bukan masalah kinerja melainkan sekedar politik, misalnya karena menganggap Sutarman adalah "orangnya SBY" atau Sutarman telah menolak permintaan Jokowi yang melanggar hukum?

3. Keputusan pencopotan Sutarman bertambah aneh karena pada hari yang sama, orang nomor 3 di jajaran polri, yaitu Kabareskrim dicopot dan diangkat sebagai Gubernur Lemhanas, lagi-lagi tanpa penjelasan memadai dan satu-satunya komentar berasal dari sms yang bersangkutan kepada wartawan, yaitu: "Saya difitnah..."

4. Beberapa jam sebelum keputusan menunda pelantikan Budi Gunawan dibacakan, Jokowi membacakan keputusan menurunkan harga BBM dan harga elpiji 12 kg. Bukan kah ini menunjukan bahwa Jokowi itu hobi pencitraan yang lebih parah daripada SBY? Giliran keputusan menaikan BBM dibacakan menteri dan keputusan menaikan elpiji dibuat diam-diam, namun ketika menurunkan, harus dia yang membacakan. Benarlah pernyataan Prijanto, mantan wagub DKI Jakarta, bahwa sifat Jokowi adalah kabar buruk ditanggung bawahan, kabar baik diambil alih oleh Jokowi.

Penurunan harga BBM dan elpiji menurut saya adalah usaha Jokowi menurunkan tensi di dalam masyarakat yang sedang ada di puncak tertinggi karena polemik Budi Gunawan sebelum dia membacakan keputusan menunda dan bukan membatalkan, dengan demikian juga terbukti bahwa rezim Jokowi-JK mempolitisasi harga BBM dan elpiji, dua barang pokok yang terkait dengan nasib dan hidup rakyat. Ketika membutuhkan pencitraan kepada lembaga seperti IMF, Jokowi-JK menaikan, demikian pula ketika butuh pencitraan kepada rakyat, Jokowi-JK menurunkan. Menyedihkan sekali rakyat Indonesia hidup di bawah rezim yang demikian.

Yang sama menyedihkan, tapi tidak separah fakta rezim Jokowi-JK politisasi harga BBM dan elpiji demi kepentingan pribadi adalah fakta bahwa keputusan menurunkan harga dibacakan sendiri oleh Presiden Republik Indonesia, yang mana ketika Orde Baru, hal demikian adalah porsi Menteri Penerangan Harmoko dan bukan presiden. Dengan demikian secara langsung Jokowi telah mengakui bahwa kapasitas dia sesungguhnya tidak lebih daripada Harmoko, dan mengenai hal ini sudah pernah saya tulis di Kompasiana beberapa bulan lalu, bahwa Jokowi adalah Harmoko baru. Ironis, zaman reformasi malah mengangkat reinkarnasi Harmoko sebagai presiden.

Siapa Harmoko? Harmoko adalah wartawan muda yang menjadi boneka Jenderal Ali Moertopo dan CSIS ketika bermaksud menguasai organisasi wartawan saat itu, PWI dan kemudian secara pelahan diangkat sebagai menteri penerangan dan akhirnya menghianati Soeharto yang telah mengangkat nasibnya ketika reformasi bergulir. Secara nasib, Jokowi jelas memiliki kesamaan dengan Harmoko, bukan saja mereka sama-sama berasal dari Solo, tapi juga karena seperti Harmoko, Jokowi adalah boneka Luhut Panjaitan dan CSIS untuk menguasai NKRI kembali dan hampir dapat dipastikan bahwa Jokowi akan menghianati Megawati dan kawan-kawannya bila keadaan memerlukan. Khas Harmoko!


Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah apakah Jokowi akan meneruskan atau membatalkan pelantikan Budi Gunawan? Mengingat Pramono Anung akhirnya mengakui apa yang sudah diketahui publik, yaitu Budi Gunawan titipan Megawati karena dekat dengan Mega, maka dapat dipastikan juga bahwa pelantikan akan tetap berjalan, hanya saja Jokowi dan kawan-kawan menunggu waktu yang tepat, misalnya ketika tensi politik sudah turun atau para relawan yang menolak sedang lengah. Strategi semacam ini mungkin bisa memenuhi keinginan Megawati dan Jokowi melantik Budi Gunawan, namun pertanyaannya adalah apakah taktik umpet-umpetan ala Tom and Jerry ini menunjukan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang tegas dan berani bertanggung jawab atas keputusannya? Anda yang menilai!

http://politik.kompasiana.com/2015/0...ut-717432.html