4 Aktor di Balik Blunder Pemilihan Budi Gunawan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum DPR akhirnya menyetujui pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Dalam rapat pleno selama satu jam, Budi dinilai lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan yang diselenggarakan pada Rabu, 14 Januari 2015, sejak pukul 09.00 sampai siang. (Baca: 4 Risiko Budi Gunawan Jika Ngotot Jadi Kapolri)

Padahal sehari sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi saat dia menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier di Mabes Polri. Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu ditengarai memiliki rekening gendut dengan transaksi mencurigakan.

Tempo merangkum empat blunder yang dilakukan perorangan dan lembaga dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka:


1. Presiden Joko Widodo

Jokowi memilih Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Polri dengan proses super cepat bahkan menabrak janji kampanye untuk menciptakan pemerintahan bersih. Dia tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam memilih Budi. (Baca: Budi Gunawan Tersangka, Tiga 'Dosa' Ini Melilitnya)


Padahal, saat memilih menteri Kabinet Kerja, Jokowi melibatkan dua lembaga tersebut. Anehnya, Budi Gunawan yang sudah mendapat tanda merah oleh KPK saat pemilihan menteri tetap dipilih. Jokowi juga tidak segera membatalkan pencalonan Budi meski sudah berstatus tersangka di KPK. "Menunggu proses di DPR," kata Jokowi, berkilah.

Jokowi bahkan terang-terangan menyebutkan transaksi keuangan dalam rekening Budi Gunawan wajar. Pernyataan bekas Gubernur DKI Jakarta ini dilandasi pada surat yang dikeluarkan oleh Badan Reserse dan Kriminal Polri. Surat tersebut menyebutkan Budi Gunawan sebagai calon yang "bersih". (Baca: 3 Blunder Jokowi Pilih Komjen Budi Gunawan)


2. Megawati Soekarnoputri

Partai koalisi pendukung Jokowi menggelar pertemuan membahas Budi Gunawan di kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dalam pertemuan yang dihadiri Megawati dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh tersebut disepakati bahwa partai pengusung harus mendukung Budi Gunawan. (Simak: Mega Perintahkan Fraksi PDIP Terima Budi Gunawan)

Bahkan, para anggota koalisi beranggapan ada skenario dibalik penetapan tersangka oleh KPK. Dukungan dari koalisi partai pendukung diduga menjadi penyebab Jokowi belum menarik pencalonan Budi Gunawan. (Baca: Budi Gunawan Bermasalah, Ini Saran untuk Jokowi)

Peneliti Indonsian Coruption Watch Agus Sunaryato mengatakan seharusnya Jokowi berani keluar dari bayang-bayang pajak. "Jangan mau kalau di setir seperti ini," katanya. Ia mengingatkan bahwa jabatan Jokowi sekarang adalah amanah rakyat bukan partai.

3. Dewan Perwakilan Rakyat


DPR tetap menggelar uji kelayakan dan kepatutan meskipun Budi Gunawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. DPR beralasan uji kelayakan adalah sebuah keharusan karena Presiden Jokowi sudah mengirimkan nama. Mereka berpendapat proses di DPR tidak mempengaruhi jalannya pengusutan kasus korupsi yang membelit Budi.

Bahkan, Komisi Hukum secara aklamasi menyatakan persetujuannya mendukung Budi Gunawan ebagai calon tunggal yang disorongkan oleh Jokowi. Keputusan DPR ini akan dibawa ke dalam rapat paripurna pada Kamis, 15 Januari 2014, untuk disahkan. (Baca: DPR Setuju Budi Gunawan Jadi Kapolri)


Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan langkah DPR keliru. "Kalau sudah jadi tersangka ya jelas tidak layak, masa tetap fit and proper tes," katanya. Dia menilai pemilihan Budi Gunawan cacat hukum dan etika.


4. Mabes Polri

Mabes Polri sempat mengeluarkan surat yang menyatakan rekening Budi Gunawan bersih. Kepolisian menghentikan kasus penyelidikan rekening gendut Budi Gunawan. Bahkan, surat tersebut dijadikan pegangan oleh Jokowi untuk memilih Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Polri. (Baca juga: Alasan Mabes Polri Kerahkan Pasukan ke KPK)

Setelah penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, isu "cicak vs buaya jilid II" kembali merebak. Apalagi, begitu Budi Gunawan jadi tersangka, pada malam harinya, puluhan polisi berkumpul di sekitar gedung KPK di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. (Baca: Jokowi Sodorkan Budi Gunawan: Ini Mimpi Buruk)

Situasi serupa pernah terjadi saat KPK menetapkan Djoko Susilo, eks Kepala Korps Lalu Lintas Polri, sebagai tersangka kasus suap simulator pada 2012 . Saat itu, puluhan polisi berseragam preman berkumpul di KPK. Bahkan, mereka merangsek masuk dan mencoba menarik salah satu penyidik kasus Djoko yaitu Novel Baswedan, yang juga anggota kepolisian. (Baca: Mabes Polri Benarkan Kerahkan Pasukan ke KPK.)

Sumber Suci Nastak: Tempo.co

Masa Presiden dan Antek nya di bilang Blunder??? Jokowi Selalu Benar..

Tempo dah jadi panasbung neh..
Kurang Dosis Kobokan..