Merdeka.com - "Tidak ada makan siang gratis." Slogan ini rasanya cocok buat mengingatkan janji Presiden Joko Widodo saat kampanye pertengahan tahun lalu. Jokowi, sapaan akrabnya, sesumbar jika terpilih tidak ada bagi-bagi kursi di kabinet dia buat. Dia mengaku tidak ada transaksi dalam koalisi partai penyokong saat memenangkan pemilihan presiden tahun lalu.

Tapi coba lihat sekarang. Satu-satu penyokongnya mulai dapat jabatan. Ada yang menjadi menteri, komisaris, kepala lembaga, atau staf ahli. Contohnya Rini Mariani Soemarno. Dari Kepala Rumah Transisi hingga menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara. Rini dikenal dekat dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputeri. Ihwal kedekatannya lantaran ayah Rini pernah menjadi anggota kabinet di era Soekarno, bapak dari Megawati.

Rini pernah menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan ketika Megawati berkuasa. Selain Rini, Jenderal Luhut Panjaitan juga telah mendapat jatah Kepala Staf Kepresidenan. Dia baru dilantik dua pekan lalu oleh Jokowi di Istana Negara. Ada juga Teten Masduki, Alexander Lay, dan Jaleswari Pramodhawardhani. Ketiganya dilantik menjadi staf khusus dari Sekretaris Kabinet.

Teten, Alexander Lay, dan Jaleswari merupakan tim sukses Jokowi saat pemilihan presiden. Ketiga orang ini masuk dalam Tim 11 bentukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun Andi Widjajanto mengatakan sah-sah saja kalau ada kesan bagi-bagi kursi buat relawan.

"Tak apa juga kalau ada kesan itu, lalu apa salahnya," kata Andi di Istana Negara dua pekan lalu. Andi Wijayanto tadinya salah satu deputi di rumah transisi. Menurut dia, penunjukan ketiga orang bekas relawan Jokowi itu merupakan kewenangan bagi menteri dan Sekretaris Kabinet.

Lain Andi Wijayanto, bekas tim transisi diangkat setara dengan menteri, mantan tim sukses Jokowi pada pemilihan presiden Juli tahun lalu juga dapat posisi menteri. Mereka adalah Tjahjo Kumolo duduk sebagai Menteri Dalam Negeri, Khofifah Indar Parawangsa sebagai Menteri Sosial, dan Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menteri Politik Hukum dan Keamanan.

Saat pemilihan presiden lalu, Tjahjo Kumolo duduk sebagai ketua pemenangan duet Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla. Sedangkan Khofifah masuk dalam tim sukses Jokowi, namun namanya tidak ada dalam susunan tim pemenangan Jokowi-JK. Sedangkan Tedjo Edi masuk dalam susunan tim pemenangan sebagai pengarah, sama seperti mantan Kepala Badan Intelijen Jenderal Purnawirawan AM Hendropriyono.

Bekas salah satu relawan Jokowi, Boni Hargens, ogah mengomentari soal bagi-bagi jabatan buat para relawan. Apalagi bagi-bagi jabatan itu merupakan orang berperan mendukung Jokowi menang menjadi Presiden. "Tidak mau berkomentar, Mas," kata Boni kepada merdeka.com melalui pesan BlackBerry.

Juru bicara PDIP Eva Sundari angkat bicara soal banyaknya relawan mendapat jatah posisi. Dia menjelaskan penunjukan menteri atau kepala lembaga untuk membantu pemerintahan di Kabinet Kerja merupakan hak prerogatif presiden. "Itu sah-sah saja, apalagi orang ditunjuk Pak Jokowi memang punya kapasitas di bidangnya," kata Eva saat dihubungi melalui telepon selulernya semalam.

Nada suaranya langsung meninggi ketika ditanya soal janji Jokowi tidak ada bagi-bagi kursi saat pemilihan presiden tahun lalu. "Kalau bukan relawan dan dia memang berkompetensi, lalu siapa?. Orang tidak suka dengan Jokowi?. Menurut saya penunjukan itu logis."