Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota dari provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini memiliki wilayah seluas 694,96 km² dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan elevasi mencapai 1.853 mdpl. Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang tahun 2014 merinci jumlah penduduk sebanyak 1.000.096 jiwa.Hampir 70% dari luas Kota Padang berupa perbukitan dan kawasan hutan lindung. Hanya sekitar 205,007 km² wilayah yang merupakan daerah efektif perkotaan.

I. Awal Mula
Tidak ada data yang pasti siapa yang memberi nama kota ini Padang. Diperkirakan kota ini pada awalnya berupa sebuah lapangan atau dataran yang sangat luas sehingga dinamakan Padang. Dalam bahasa Minang, kata "padang" juga dapat bermaksud pedang. Menurut tambo(cerita rakyat) setempat, kawasan kota ini dahulunya merupakan bagian dari kawasan rantau yang didirikan oleh para perantau Minangkabau dari Dataran Tinggi Minangkabau (darek). Tempat pemukiman pertama mereka adalah perkampungan di pinggiran selatan Batang Arau di tempat yang sekarang bernama Seberang Padang.

Sungai Batang Arau

II. Masa Pra-Kolonial

Ilustrasi

Pada Abad ke-14 (1340—1375) di Minangkabau ada sebuah kerajaan dibawah pemerintahan Adityawarman yang bernama Malayapura. Pada masa itu wilayah Padang cuma dikenal sebagai kampung nelayan, orang menyebutnya Kampung Batung. Ketika itu Padang diperintah oleh Penghulu Delapan Suku dengan sistim pemerintahan nagari. Aktivitas perdagangan tidak terlalu 'hidup' di pesisir barat Sumatera,karena perdagangan masih terpusat di bagian tengah Sumatera dan Selat Malaka. Sekitar abad ke-15 dan 16 kerajaan Aceh dibawah pemerintahan Iskandar Muda meluaskan wilayah ke-kuasaan dan perdagangannya sampai ke pesisir pantai barat Minangkabau seperti Tiku, Pariaman, dan Indrapura. Padang sebagai daerah pantai masa itu telah disinggahi oleh pedagang–pedagang dari daerah lain yang akan terus ke Aceh. Pada masa inilah perdagangan di pesisir barat Sumatera mulai ramai,sehingga Padang menjadi kota pelabuhan yang cukup makmur.

III. Masa Kolonial
Akhir abad ke-16 masa jaya Kerajaan Aceh mulai turun, daerah-daerah yang dikuasai kerajaan Aceh mulai melepaskan diri, dan pada waktu bersamaan di nusantara ini mulai beroperasi perusahaan dagang Belanda, dikenal dengan nama VOC(Verenigde Ost Indisehe Company). VOC menerapkan politik devide at impera (politik adu domba) dalam perluasan perdagangan dan kekuasaannya. Akibatnya timbul ketegangan masyarakat di kota-kota pesisir pantai Sumatera. Kerajaan Aceh dipropaganda oleh VOC seolah akan menguasai Padang. VOC berdalih membantu masyarakat menghadapi Aceh. VOC menyadari dan melihat Padang sangat strategis dan dijadikan pusat perdagangan dan pemerintahan. Pulau Cingkuak, dan Batang Arau lebih baik dijadikan sebagai daerah pelabuhan. Melalui penghulu terkemuka Padang yang bernama Orang Kayo Kaciak VOC dapat izin mendirikan loji pertama pada tahun 1667 di kota Padang.

Inilah titik awal Padang tumbuh sebagai sebuah kota. Tidak cuma sebagai pelabuhan tetapi juga sebagai pusat perdagangan. Gudang-gudang besar mulai dibangun untuk tempat pengumpulan barang. Pelabuhan Muara begitu sibuk melayani arus perdagangan, sehingga wilayah ini tumbuh menjadi pusat pemukiman.
Belanda tidak saja meluaskan perdagangannya melalui VOC, tetapi mulai dapat memerintah masyarakat. Dari Muara Padang ini pusat pemerintahan dan perdagangan Belanda digerakkan ke seluruh pelosok Sumatera bagian tengah.
Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan dikalangan rakyat. Rakyat merasakan bahwa Belanda tidak lagi berdagang, tetapi sudah menjajah. Rakyat mulai melakukan perlawanan. Puncaknya terjadi pada tanggal 7 Agustus tahun 1669 di mana masyarakat Pauh dan Koto Tangah berhasil menguasai loji-loji Belanda di Muara serta banyaknya Belanda yang dibunuh. Peristiwa ini kemudian diabadikan sebagai tahun kelahiran Kota Padang. Namun,pergerakan ini berhasil diredam Belanda.

Lukisan Pelabuhan Muara,Padang Abad ke 18

Ketika tahun 1780, pecah perang antara Inggris dan Belanda yang dikenal dengan Perang Inggris-Belanda Keempat. Perang ini tidak hanya terjadi di Eropa,tapi menjalar sampai ke wilayah koloni-koloni Inggris dan Belanda. Akibatnya, pada tahun 1781,Kota Padang dikuasai oleh Inggris yang menyerang dari Benkulen(Bengkulu). Pada tahun 1784 ditandatanganinya Perjanjian Paris yang mengakhiri Perang Inggris-Belanda Keempat dan kota Padang dikembalikan ke Belanda(VOC).

Pada tahun 1793 kota ini sempat dijarah dan dikuasai oleh seorang bajak laut Perancis yang bermarkas di Mauritius bernama François Thomas Le Même, yang keberhasilannya diapresiasi oleh pemerintah Perancis waktu itu dengan memberikannya penghargaan. Kemudian pada tahun 1795, Kota Padang kembali diambil alih oleh Inggris. Namun, setelah peperangan era Napoleon, pada tahun 1819 Belanda mengklaim kembali kawasan ini yang kemudian dikukuhkan melalui Traktat London, yang ditandatangani pada 17 Maret 1824. Pada tahun 1837, pemerintah Hindia-Belanda menjadikan Padang sebagai pusat pemerintahan wilayah Pesisir Barat Sumatera (Sumatra's Westkust) yang wilayahnya meliputi Sumatera Barat dan Tapanuli sekarang.

Daerah Batang Arau dan sekitarnya abad ke-19

IV. Masa Pendudukan Jepang dan Kemerdekaan

Menjelang masuknya tentara pendudukan Jepang pada 17 Maret 1942, Kota Padang telah ditinggalkan begitu saja oleh Belanda karena kepanikan mereka. Pada saat bersamaan Soekarno sempat tertahan di kota ini karena pihak Belanda waktu itu ingin membawanya turut serta melarikan diri ke Australia. Kemudian panglima Angkatan Darat Jepang untuk Sumatera menemuinya untuk merundingkan nasib Indonesia selanjutnya. Setelah Jepang dapat mengendalikan situasi, kota ini kemudian dijadikan sebagai kota administratif untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum.

Berita kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 baru sampai ke Kota Padang sekitar akhir bulan Agustus. Namun pada 10 Oktober 1945 tentara Sekutu telah masuk ke Kota Padang melalui pelabuhan Teluk Bayur, dan kemudian kota ini diduduki selama 15 bulan.

Balai Kota tahun 1948

V. Masa Pasca-Kemerdekaan

A. Masa PRRI/Permesta
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia,biasa disingkat PRRI merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat(Jakarta). Gerakan ini dideklarasikan oleh Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang, Sumatera Barat. Dan kemudian gerakan ini mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, dimana pada tanggal 17 Februari 1958 kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI. Kota Padang pada masa ini menjadi ibukota PRRI wilayah barat,sedangkan Permesta di wilayah timur beribukota di Manado.Ketika Soekarno kembali dari kunjungan kerja luar negeri, Soekarno mengambil keputusan untuk menggunakan kekerasan senjata untuk menghadapi Dewan Kabinet PRRI. Presiden Soekarno memerintahkan untuk menangkap tokoh-tokoh PRRI. Hubungan darat maupun udara dengan Sumatra Tengah dihentikan.
Untuk meredam pergerakan ini,dilancarkan beberapa operasi,salah satunya Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani untuk mengambil alih Sumatera Barat, terutama Kota Padang dan Bukittinggi. Pada tanggal 16-17 April tentara pusat,biasa disebut APRI menyerang kota Padang dari pantai Air Manis,Tabing, dan Batang Arau. Pasukan terjun payung juga didaratkan di kota Padang. Tidak ada perlawanan yang cukup berarti dari PRRI,namun kota Padang mengalami beberapa kerusakan karena serangan udara dan serangan dari kapal perang APRI di daerah Tabing. Akhirnya pada tanggal 17 April 1958 Kota Padang diambil alih oleh tentara pusat.

Foto Kabinet PRRI


Uang Rupiah versi PRRI


B. Perkembangan Status Kota Padang
Pada tanggal 9 Maret 1950, Kota Padang dikembalikan ke tangan Republik Indonesia setelah sebelumnya menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) melalui surat keputusan Presiden RIS nomor 111. Kemudian, berdasarkan Undang-undang Nomor 225 tahun 1948, Gubernur Sumatera Tengah waktu itu melalui surat keputusan nomor 65/GP-50, pada 15 Agustus 1950 menetapkan Kota Padang sebagai daerah otonom. Wilayah kota diperluas, sementara status kewedanaan Padang dihapus dan urusannya pindah ke Wali kota Padang. Pada 29 Mei 1958, Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 1/g/PD/1958, secara de facto menetapkan Padang menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat, dan secara de jure pada tahun 1975, yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974. Pemerintah pusat kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980, yang menetapkan perubahan batas-batas wilayah Kota Padang sebagai pemerintah daerah. Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional 2015–2019, pemerintah pusat menetapkan Kota Padang, bersama Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman untuk pengembangan wilayah metropolitan Palapa (Padang–Lubuk Alung–Pariaman).

Daerah Batang Arau Sekarang


Kota Padang Sekarang