Merdeka.com - Kementerian Perhubungan telah melakukan audit di lima bandara besar di Indonesia. Dari hasil audit tersebut, sebanyak 61 penerbangan dari 5 maskapai terbukti melanggar. Baik itu maskapai yang berkelas mahal ataupun maskapai yang selama ini mengobral tiket murah.

"Berdasarkan audit tersebut sebanyak 61 penerbangan dari 5 maskapai yang melanggar perizinan yang telah ditetapkan," ujar Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (9/1).

Jonan menegaskan, pihaknya bakal memberlakukan sistem dan mekanisme baru untuk mengatur penerbangan.

"Kami akan menyelesaikan bulan ini dengan penerbangan sistem online, nantinya terkait slot penerbangan dan izin rute," ujarnya.

Dia memilih menggunakan sistem online untuk mencegah interaksi langsung antara otoritas pengatur penerbangan dengan pelaku bisnis penerbangan. Dengan begitu tidak akan ada perdebatan panjang soal izin rute dan slot penerbangan. "Sistem online ini akan selesai bulan ini," tandasnya.

Merdeka.com - Dari hasil audit di lima bandara besar di Indonesia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menemukan 61 rute penerbangan dari lima maskapai yang melakukan pelanggaran izin terbang. Dari lima maskapai tersebut, rute penerbangan Lion Air terbanyak melanggar izin.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyebut, 35 rute penerbangan milik Lion Air terbukti tidak sesuai izin dari Kemenhub. Masih dari grup Lion, maskapai Wings Air melakukan pelanggaran izin terhadap 18 rute penerbangannya.

Maskapai Garuda Indonesia juga tidak luput dari pelanggaran izin terbang untuk 4 rute penerbangannya. Maskapai Trans Nusa melakukan pelanggaran izin satu rute penerbangan, dan maskapai Susi Air melanggar untuk 3 rute penerbangannya.

"Kami akan memberikan sanksi atas pelanggaran dan meminta maskapai penerbangan tersebut untuk mengajukan izin dengan persyaratan yang lengkap," kata Jonan di kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (9/1).

Merdeka.com - 61 Rute penerbangan dari lima maskapai melakukan pelanggaran izin terbang. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku sudah menyiapkan sanksi untuk maskapai yang melanggar izin tersebut.

"Kami akan memberikan sanksi atas pelanggaran dan meminta maskapai penerbangan tersebut untuk mengajukan izin dengan persyaratan yang lengkap," ujarnya di kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (9/1).

Kementerian Perhubungan sebelumnya telah membekukan rute terbang Surabaya-Singapura milik maskapai penerbangan Indonesia AirAsia. Keputusan itu diambil lantaran maskapai tersebut disebut-sebut melakukan pelanggaran izin terbang.

Ternyata, tidak hanya AirAsia yang melakukan pelanggaran izin terbang. Plt Dirjen Perhubungan Udara Djoko Murjatmodjo mengakui, banyak maskapai lain kerap 'bermain' dalam persoalan izin ataupun slot terbang.

"Kita curiga, airlines lain (selain AirAsia) ada kesalahan seperti itu. Bila dalam penyelidikan ditemukan ada yang salah, rute penerbangan lain akan kita bekukan juga," tegasnya.

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi menaikkan tarif batas bawah untuk tiket penerbangan. Dengan kata lain, mulai sekarang tidak ada lagi tiket penerbangan murah.

Ketetapan tarif baru ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 91 Tahun 2014. Aturan tarif baru ini hanya berlaku untuk penerbangan dalam negeri. Aturan ini sudah ditandatangani Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada 30 Desember 2014.

Direktur Angkutan Udara Mohammad Alwi mengakui revisi tarif batas bawah maskapai penerbangan ditujukan agar maskapai lebih memperhatikan biaya-biaya untuk menunjang aspek keselamatan dalam penerbangan.

"Ada revisi keputusan menteri tarif batas bawah ini, semula kurang dari 30 persen (dari batas atas) saat ini keputusan baru sekurang-kurangnya 40 persen," ujarnya saat konferensi pers di Kemenhub, Jakarta, Kamis (8/1).

Sedangkan Staf Khusus Menteri Perhubungan, Hadi M Djuraid menjelaskan, selama ini batas bawah yang diberlakukan dalam bisnis penerbangan nasional adalah 30 persen dari tarif batas atas. Semisal, jika tarif Jakarta - Surabaya Rp 1 juta, maka batas bawahnya adalah Rp 300.000. Namun, masih ada celah bagi maskapai untuk memberlakukan harga lebih rendah tarif bawah.

"Ada klausul yang menyebut maskapai boleh mengajukan tarif di bawah itu sehingga jor-joran di bawah 30 persen sangat banyak," ujarnya.