- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
[NGANTRI woiiiiiii!!!]Dana Desa Diperebutkan Menteri, JK Tunggu Keputusan Jokowi


TS
wakawaka2012
[NGANTRI woiiiiiii!!!]Dana Desa Diperebutkan Menteri, JK Tunggu Keputusan Jokowi
Dana Desa Diperebutkan Menteri, JK Tunggu Keputusan Jokowi
JAKARTA -- Dana untuk pembangunan desa kini menjadi polemik dan tengah dipersoalkan oleh dua kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Menyikapi polemik itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak banyak bicara. Ia mengaku menunggu keputusan dalam bentuk aturan yang akan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Saya tidak punya pandangan. Undang-undang saja," kata JK di kantor wapres, Selasa malam, (6/1).
Dana dan segala urusan tentang desa kini dipertanyakan kepengurusannya mengingat dua kementerian itu memiliki tugas dan fungsi yang serupa. Kementerian Desa jelas memiliki fungsi itu. Tapi di sisi lain di Kementerian Dalam Negeri juga memiliki bagian yang mengurus soal administrasi desa. Khawatir tumpang tindih dalam pengurusannya, maka masalah ini telah dipertanyakan oleh parlemen. Terutama dari kubu fraksi PKB di Senayan.
JK sendiri enggan banyak bicara mengenai hal itu. Menurutnya, peraturan untuk mengatur masalah desa ini tengah dikerjakan presiden.
"Ya sedang diatur oleh presiden dengan UU yang ada," tandasnya. (flo/jpnn)
http://www.jpnn.com/index.php?mib=be...tail&id=279813
ga sabar nih pgn dapet jatah

JAKARTA -- Dana untuk pembangunan desa kini menjadi polemik dan tengah dipersoalkan oleh dua kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Menyikapi polemik itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak banyak bicara. Ia mengaku menunggu keputusan dalam bentuk aturan yang akan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Saya tidak punya pandangan. Undang-undang saja," kata JK di kantor wapres, Selasa malam, (6/1).
Dana dan segala urusan tentang desa kini dipertanyakan kepengurusannya mengingat dua kementerian itu memiliki tugas dan fungsi yang serupa. Kementerian Desa jelas memiliki fungsi itu. Tapi di sisi lain di Kementerian Dalam Negeri juga memiliki bagian yang mengurus soal administrasi desa. Khawatir tumpang tindih dalam pengurusannya, maka masalah ini telah dipertanyakan oleh parlemen. Terutama dari kubu fraksi PKB di Senayan.
JK sendiri enggan banyak bicara mengenai hal itu. Menurutnya, peraturan untuk mengatur masalah desa ini tengah dikerjakan presiden.
"Ya sedang diatur oleh presiden dengan UU yang ada," tandasnya. (flo/jpnn)
http://www.jpnn.com/index.php?mib=be...tail&id=279813
ga sabar nih pgn dapet jatah

0
792
3


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan