JAKARTA, KOMPAS.com — Puluhan tukang ojek yang menamakan diri FrontJak, siang ini, Kamis (8/1/2015), menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. Aksi ini sebagai bentuk perlawanan terhadap rencana perluasan pelarangan sepeda motor.

Dalam orasinya, para tukang ojek menyatakan, pasca-pemberlakuan pelarangan pengendara sepeda motor untuk melintas di Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat per 17 Desember yang lalu, penghasilan mereka semakin menurun. Mereka khawatir, hal itu akan semakin bertambah parah seiring dengan rencana perluasan pelarangan sepeda motor hingga ke Jalan Sudirman.

"Kita sebagai rakyat semakin merugi, yang diuntungkan para kapitalis pengelola parkir. Kalau seperti ini, nanti bagaimana nasib kami," kata Didi (47), salah satu tukang ojek yang biasa mangkal di sekitar Halte Tosari, Jalan Sudirman.

Sementara itu, tukang ojek lainnya, Jamhuri (58), mengatakan bahwa mereka adalah para warga DKI Jakarta yang aktif membayar pajak daerah. Oleh karena itu, ia merasa pelarangan sepeda motor adalah peraturan yang merampas haknya.

"Kami bayar pajak. Pajaknya itu dipakai untuk bayar gaji Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) dan pejabat-pejabat lainnya. Sekarang lahan untuk dapat uang agar kami bayar pajak dirampas," ujar tukang ojek yang biasa mangkal di Stasiun Sudirman itu dalam orasinya.

Seperti diberitakan, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi masa satu bulan diberlakukannya pelarangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat pada 17 Januari mendatang. Apabila dinilai efektif dalam mengurai kemacetan, pelarangan sepeda motor akan diperluas ke Jalan Sudirman.

Keren