Anggota DPRD DKI Curigai Ada Permainan Angka Dalam RAPBD

JAKARTA (Pos Kota) – DPRD DKI Jakarta mencurigai adanya permainan angka dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015. Wakil rakyatpun meminta Pemprov DKI menghitung ulang anggaran tersebut.

Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, mengungkapkan bahwa keterlambatan penandatanganan kesepakatan pembahasan RAPBD yang seyogyanya dilakukan awal pekan lalu harus molor. Pasalnya masih terdapat beberapa koreksi yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

“Seharus kesepakatan pembahasan APBD pada Senin (5/1). Tapi Pemprov DKI justru mengoreksi KUA-PPAS. Karena itulah, diputuskan untuk melakukan pembahasan ulang,” ujar Taufik.

Politisi Gerindra ini mengungkapkan, eksekutif dua kali mengoreksi KUA-PPAS itu. Yakni, pada 16 Desember dan 5 Januari. Angkanya pun banyak berubah. Yang pertama pendapatan ditetapkan Rp 69,6 triliun.

Kemudian dikoreksi menjadi Rp57,7 triliun dan pada 5 Januari berubah lagi menjadi Rp67,4 triliun. “Perubahan yang terakhir kami nilai tidak realistis. Apalagi realisasi pendapatan 2014 cuma Rp 52 triliun alias minus Rp 20 triliun dari APBD,” ujarnya.

Selain dari pendapatan, DPRD juga menetapkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran APBD 2014 sebesar Rp 8 triliun dan dana perimbangan sebesar Rp 11 triliun. “Jadi total APBD 2015 Rp 77,070 triliun atau naik Rp 88 miliar dari tahun sebelumnya,” jelasnya.

Kendati demikian, Taufik memastikan pembahasan RAPBD 2015 dimulai Kamis besok. Hal itu diawali dengan ditandatanganinya MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran antara dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

“Kamis pimpinan DPRD akan menandatangani KUA-PPAS dengan Gubernur. Kami menyepakati RAPBD 2015 sebesar Rp 77,070 triliun,” tandas politisi Partai Gerindra ini.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan DPRD memutuskan anggaran semaksimal mungkin digunakan untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Karena itulah, hanya diputuskan untuk memberikan penyertaan modal kepada MRT.

“Eksekutif mengusulkan menyuntik modal ke BUMD sebesar Rp11 triliun. Namun, kami tolak. MRT saja yang mendapat suntikan Rp 4,55 triliun karena itu perintah Undang-undang dan menyangkut kepentingan umum,” katanya.

Inggard menyarankan eksekutif agar lebih hati-hati menyampaikan KUA-PPAS kepada DPRD. Sebab, dari tiga kali usulan tampak asal-asalan. “Kami melihatnya mereka cuma mengotakatik angka. Bukan pengitungan matang. Anggaran yang diajukan kami curigai hanya permainan ” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Heru Budi Hartono membenarkan, bahwa peneriaan pendapatan tahun 2014 tidak mencapai target. “Penerimaannya Rp 52,17 triliun. Tidak sampai target dari Rp 72 triliun. Jadi totalnya hanya 71 persen dari yang ditargetkan,” kata Heru kemarin.

Tidak tercapainya pendapatan tersebut, lantaran beberapa pajak daerah tidak sesuai yang ditargetkan. Penerimaan daerah tahun 2014 terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 27 trilun dan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 32 triliun. “Beberapa pajak memang tidak tercapai. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu nilai rupiahnya meningkat,” ujarnya.

Dia menyebutkan, untuk pengeluaran atau anggaran yang terserap tahun 2014 mencapai Rp 43,4 triliun. Artinya masih ada Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 8,7 trilun. Silpa tersebut akan dimasukan dalam penghitungan APBD 2015 yang saat ini masih dibahas oleh DPRD DKI Jakarta.

Pajak daerah yang tidak tercapai seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hanya terealisasi Rp 49 triliun dari target Rp 51 trilun. Kemudian hotel terealisasi Rp 1,3 trilun dari target 1,4 triliun, pajak restoran dari target Rp 2 triliun hanya tercapai Rp 1,8 triliun.

“Untuk ke depan saran saya sih tidak terlalu tinggi targetnya supaya nanti di 2016 kita masih punya ruang untuk tidak melanggar RPJMD (Rencana Panjang jangka Menengah Daerah). Tahun ini target kita memang terlalu tinggi,” kata mantan walikota Jakarta Utara itu.(guruh)

Sumber : http://poskotanews.com/2015/01/07/an...a-dalam-rapbd/