REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mabes TNI akan mengikuti semua kebijakan politik yang direncanakan Pemerintah, termasuk dengan rencana dialog antara pemerintah pusat dengan berbagai kelompok masyarakat di Papua. Dialog ini rencananya juga akan melibatkan kelompok-kelompok separatis yang ada di Papua dan luar negeri.

Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Fuad Basya menyebutkan, TNI akan selalu mendukung dan mengikuti kebijakan politik yang akan dilakukan pemerintah.

"Dialog antara pemerintah pusat dengan kelompok masyarakat di Papua, termasuk dengan kelompok-kelompok separatis merupakan salah satu kebijakan dan langkah politik yang diambil pemerintah," ujarnya.

Karena itu, sejauh kebijakan politik itu tidak mengancam keutuhan negara, kedaulatan negara, dan pengamanan di wilayah perbatasan, TNI akan mendukung pemerintah. ''Kami ikut dengan kebijakan politik pemerintah. Nanti kami tinggal menyesuaikan (dengan pemerintah),'' kata Fuad kepada Republika, Kamis (1/1).

Sebelumnya, pemerintah pusat sempat mengungkapkan rencana terkait upaya dialog dengan kelompok-kelompok masyarakat di Papua. Upaya dialog itu juga diharapkan akan melibatkan kelompok-kelompok separatis di Papua, baik yang ada di tanah Papua ataupun di luar negeri.

Selain itu, salah satu tuntutan yang muncul dari masyarakat Papua adalah adanya demiliterisasi dan desekuritisasi di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Namun, Fuad justru mempertanyakan konsep demiliterisasi yang digunakan oleh kelompok-kelompok tersebut. Menurut Fuad, hingga saat ini tidak terjadi operasi militer di Papua.

Sehingga, tidak perlu ada penarikan pasukan dari Papua. Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam menerapkan demiliterisasi. ''Semua pasukan yang ada di Papua adalah pasukan organik dan pasukan penjaga perbatasan. Jadi tidak ada operasi militer di sana,'' katanya.

Pasukan organik TNI, lanjut Fuad, bertugas untuk ikut membantu menjaga keamanan dan situasi di Papua. Fuad menjelaskan, konsep demiliterisasi merujuk kepada kondisi penarikan pasukan dari sebuah wilayah yang tengah menjalani operasi militer atau tengah berada dalam status darurat militer.