Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta. Hadir ratusan kepala daerah, gubernur, walikota dan bupati untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat.

Pada kesempatan itu, Bupati Kepahiang Bengkulu Bando Amin mengajukan pertanyaan soal gaji bupati. Gaji yang diperoleh kepala daerah dinilai masih kecil dibandingkan besarnya tanggung jawab untuk memajukan daerah. Gaji bupati hanya mencapai Rp 5 juta per bulan.

"Pemerintahan SBY sempat menjanjikan kenaikan gaji enam kali tetapi hingga saat ini belum terealisasi," ujar Bando dalam acara Musrenbangnas, Kamis (18/12).

Menanggapi pertanyaan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, kepala daerah, menteri, hingga presiden pasti menginginkan kenaikan gaji. JK sapaan akrabnya, menganalogikan kecilnya gaji yang diterima pejabat daerah dan pejabat pemerintah pusat.

"Siapa yang tidak mau gaji naik. Gaji presiden Rp 60 juta, wapres Rp 40 juta, para menteri Rp 19 juta. Itu buat pergi kondangan saja bisa habis," kata JK.

JK meminta kepala daerah dan pejabat publik mengesampingkan ego pribadi soal kenaikan gaji. Perbaikan kesejahteraan bupati harus menunggu perbaikan kondisi ekonomi nasional.

"Kita sepakat untuk perbaiki ini. Tapi saya aneh, bupati gajinya kecil kok banyak banget ya yang mau jadi bupati. Jangan pikirkan gaji dulu. Kita stabilkan dulu ekonomi," tegasnya.