Jakarta: Pengurus Partai Golkar hasil Munas di Bali akan menggugat Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dasar gugatan karena Golkar menilai Yasonna bersikap ambivalen.

“Kami tentu akan gugat sikap ambivalen Menkum HAM yang membahayakan pemerintahan Jokowi-JK itu,” kata Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Dia mengatakan, Golkar hasil Munas di Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie (Ical) sudah menyiapkan materi gugatan untuk dibawa ke PTUN.

Bambang membandingkan sikap Menkum HAM saat memutus konflik PPP. Saat itu, Menkum HAM tak meminta PPP kubu Romahurmuziy (Romi) dan Suryadharma Ali untuk islah. Dalam hitungan jam, Menkum HAM langsung memutuskan PPP versi Romi lah yang sah.

Menurut dia, keputusaan Menkum HAM mengembalikan konflik Partai Golkar ke Mahkamah Internal, melawan Undang-Undang. “Apalagi dengan dalil hukum yang sangat lemah dan kami sangat menyesalkannya,” ujarnya.

Bambang menjelaskan pengurus Golkar hasil Munas di Bali, awalnya berharap Kemenkum HAM jernih dalam memahami duduk persoalan yang sebenarnya.

“Selain itu, Kemenkum HAM tidak merespons apalagi menerima serta mempertimbangkan, semua dan apa pun bentuk dokumen yang diserahkan sekelompok orang yang mengklaim sebagai pengurus Partai Golkar hasil Munas Ancol karena bertentangan dengan AD/ART partai,” tegas Bambang.

Menurutnya, keputusan Kemenkum HAM terkait dualisme kepemimpinan di Golkar bertentangan dengan waktu yang diberikan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu tujuh hari dengan seolah-olah bertindak bijaksana mengembalikan kepada internal partai golkar agar mencari jalan mufakat.

Bambang melanjutkan, Menkum HAM bermain api karena keputusan tersebut bisa diartikan pemerintah melibatkan wewenang dan pengaruhnya dalam kisruh partai politik.

“Padahal wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menjaga jarak dengan Parpol yang sedang diselimuti masalah internal,” cetusnya.


Sumber: http://untuknkri.org/diminta-islah-g...gat-menkum-ham