Pemerintah akan Hitung Subsidi Tetap BBM Tahun Depan
Tuesday, 18 November 2014, 13:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana menciptakan subsidi tetap untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diperkirakan segera terealisasi. Wapres Jusuf Kalla (JK) menyatakan, akan memperhitungkan subsidi tetap pada tahun depan.
"Nanti tahun depan kita akan memperhitungkan itu subsidi tetap. Ya itu kita tentukan saja. Apakah seribu atau dua ribu nanti kita hitung," kata JK di Jakarta Selatan, Selasa (18/11).
Menurutnya, subsidi tetap dapat membantu pemerintah menciptakan APBN yang lebih stabil. Sehingga subsidi energi dalam APBN tak akan terpengaruh terhadap harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah.
Namun, harga BBM subsidi pun dapat berubah kapan saja guna menyesuaikan perubahan harga minyak dunia. Meski pun begitu, JK menegaskan, untuk menerapkan hal ini pemerintah masih membutuhkan persiapan.
"Bahwa berapa pun naik turunnya seperti itu. Nanti. Tapi butuh persiapan-persiapan," jelasnya.
JK yakin, tahun depan wacana subsidi tetap dapat diterapkan. Meski pun pemerintah masih perlu membahasnya dengan DPR.
Pemerintah memang telah menaikan harga BBM subsidi. Namun kondisi ini dinilai tak cukup untuk memperbaiki kondisi APBN.
Dengan skema subsidi tetap itu diharapkan dapat membantu pemerintah mengelola belanja subsidi dengan baik.
Ia menjelaskan, skema subsidi yang diterapkan saat ini mempengaruhi defisit APBN. Besaran subsidi BBM juga ditentukan oleh fluktuasi harga minyak dunia dan nilai rupiah.
Fluktuasi itu yang menyebabkan subsidi BBM meningkat dan menekan APBN. Subsidi tetap ini merupakan subsidi dengan nilai tetap untuk setiap liter BBM bersubsidi.

Tahun Depan BBM Pakai Subsidi Tetap
Hemat Rp 136 Triliun, Inflasi Bakal Rendah
8/12/14, 05:10 WIB

JAKARTA – Pemerintah memastikan menggunakan sistem fixed subsidy atau subsidi tetap untuk BBM pada 2015. Di samping bisa melonggarkan ruang fiskal, subsidi tetap bakal menyelaraskan harga BBM bersubsidi dengan harga minyak dunia yang kini dalam tren penurunan.

”Nanti (harga BBM) mencerminkan pergeseran harga di internasional. Tahun depan kita terapkan,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Harga minyak dunia saat ini terus melandai. Hal itu dipicu meningkatnya suplai minyak pada negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Penemuan cadangan energi baru, yakni shale oil dan shale gas (migas yang terdapat di lapisan bebatuan) di AS, membuat perang harga energi tidak terelakkan. Negara-negara OPEC enggan mengurangi pasokan minyak agar harga minyak terus murah serta shale oil dan shale gas AS tidak kompetitif.

Merujuk data Bloomberg, harga minyak mentah, baik WTI (acuan harga AS) maupun Brent (acuan harga Eropa), masing-masing anjlok 1,45 persen dan 0,82 persen untuk kontrak 15 Januari 2015. Saat ini harga minyak mentah WTI berkisar USD 65,84 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah Brent berada di angka USD 69,07 per barel.

Melalui skema subsidi tetap, pemerintah akan memutuskan nilai rupiah subsidi per liter. Misalnya, jika ditetapkan subsidi premium dan solar Rp 1.000 per liter, harga premium dan solar di SPBU adalah harga keekonomian dikurangi Rp 1.000. Dengan demikian, harga premium dan solar akan berubah-ubah seperti pertamax, namun tetap mendapatkan subsidi dari negara.

Bambang menerangkan, anggaran subsidi energi pada tahun depan juga bakal jauh berkurang apabila menggunakan subsidi tetap. Pada APBN 2015, subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), BBN, LPG, dan LGV dipatok Rp 276,01 triliun. Sebaliknya, dengan subsidi tetap, penurunan subsidi bahan bakar bisa mencapai 50 persen. ”Pokoknya, (subsidi BBM) turunnya jauh, di bawah Rp 140 triliun,” terangnya. Dengan demikian, penghematan oleh pemerintah bisa mencapai Rp 136 triliun.

Sayangnya, Bambang masih enggan memaparkan angka pasti subsidi BBM dengan penerapan subsidi tetap itu. Yang jelas, kata Bambang, pihaknya akan memasukkan asumsi subsidi tetap dalam pembahasan APBN Perubahan (APBNP) 2015.

Bambang menambahkan, penerapan subsidi tetap di tengah penurunan harga minyak dunia juga menguntungkan masyarakat. Sebab, harga minyak di level konsumen akan ikut turun sehingga tekanan harga barang bisa terkendali. ”Inflasinya relatif terkontrol, sekitar 4,7–4,9 persen. Karena subsidi tetap, lalu harga (minyak) rendah,” ungkapnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mendukung pemerintah untuk menerapkan subsidi fixed. Sebab, pilihan kebijakan dengan menaikkan harga BBM dengan angka yang tidak signifikan justru memberatkan performa fiskal pada tahun-tahun mendatang. ”Yang signifikan itu misalnya Rp 2.500 per liter, tapi fixed,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi VII (bidang energi) DPR Satya Widya Yudha mengungkapkan, DPR tidak menolak sepenuhnya gagasan pemerintah soal subsidi tetap. Namun, pemerintah harus terlebih dahulu berkonsultasi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu menghindari adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan tersebut.

’’Saya sudah minta ke pemerintah supaya langkah ini dikonsultasikan dulu ke MK. Sebab, boleh dibilang ini sama saja dengan melepas harga BBM menjadi harga pasar. Kondisi ini kan pasti membuat beban masyarakat setiap harinya tidak menentu,’’ ujar legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.

Dia mencatat, kasus serupa pernah terjadi saat pemerintah ingin melepas harga jual gas bumi nasional menjadi harga pasar. Saat itu publik menyoroti kebijakan tersebut sebagai aturan yang tidak mengakomodasi rakyat. Akhirnya, kebijakan yang tercantum pada pasal 28 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 itu dicabut MK.

’’Dalam keputusan itu, MK mempertimbangkan pasal 33 UUD 1945 tentang kekayaan negara. Di sana sudah jelas bahwa itu adalah hak konstitusi rakyat yang tak boleh dicabut. Karena itu, MK akhirnya menghapus pasal itu,’’ ungkapnya.

Dia pun mengaku sudah berbicara dengan menteri keuangan. Menurut dia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak negatif yang bakal diterima masyarakat. Salah satunya tidak pastinya pengeluaran masyarakat yang akhirnya mengganggu kondisi ekonomi rumah tangga.

”Pemerintah pastinya enak. Karena sudah pasti subsidinya berapa. Tapi, semisal saya rakyat, hari ini bisa makan dan beli bensin dengan Rp 50 ribu. Tapi, besok malah tidak bisa. Itu perlu dipertimbangkan. Meskipun memang masih ada komponen subsidinya,’’ katanya. (gal/bil/c6/sof)