TIDAK hanya dalam hal menerima suap, Ketua DPRD Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin Imron juga sedang dibidik Komisi Pemberantas Korupsi perihal keterkaitan dia di Perusahaan Daerah (PD) Sumber Daya, sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) yang berlokasi di Surabaya, yang diduga fiktif.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fuad Amin yang juga mantan Bupati Bangkalan telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli gas untuk pembangkit listrik tenaga gas di Kabupaten Gresik dan di Desa Gili Timur, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dalam operasi tangkap tangan.

"Perusahaan itu perlu diverifikasi, apakah benar-benar ada atau abal-abal. Hal ini menjadi permasalahan serius dalam pencegahan tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Jakarta, kemarin.

Berkaca dari kasus-kasus yang ditangani KPK sebelumnya, pernah ditemukan koruptor yang memiliki posisi politik di daerah sengaja mendirikan perusahaan fiktif untuk kepentingan aksi korupsinya. "Dari perkara yang kita tangani, memang banyak terlihat yang fiktif."

Zulkarnain juga mengatakan KPK akan melirik penyuplai gas untuk pengembangan pemeriksaan lebih lanjut. "Ya, nanti kita dalami, nanti kita pilah setelah kita mengetahui itu dalam anatomi secara keseluruhan," lanjutnya. Dia pun membenarkan bahwa dalam pemeriksaan penyidik, Fuad Amin kurang kooperatif memberikan keterangan. "Iya. Masih banyak yang harus ditanyakan kepada yang bersangkutan," tandasnya.

Sementara itu, Bupati Bangkalan Moh Makmun Ibnu Fuad menyatakan penangkapan Ketua DPRD Fuad Amin Imron oleh KPK pada 2 Desember 2014 tidak mengganggu sistem dan jalannya pemerintahan di Bangkalan. Bupati Bangkalan yang juga anak Fuad Amin Imron itu menyatakan hal tersebut seusai bertemu dengan politikus PDI Perjuangan asal Sumenep yang juga anggota DPR asal Dapil XI Madura, MH Said Abdullah. Menurut Makmun, program-program yang telah dicanangkan Pemkab Bangkalan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Sebelumnya banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa tertangkapnya Fuad Amin akan berpengaruh pada tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bangkalan. Kekhawatiran muncul karena selama ini banyak kendali pemerintahan di Kabupaten Bangkalan masih dipegang Fuad Amin yang juga pernah menjadi bupati dua periode. Fuad juga tercatat sebagai staf ahli Bupati Bangkalan saat ini.