REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan akan melarang penyebaran kupon Palang Merah Indonesia (PMI) di setiap kelurahan dan kecamatan yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Saya sedang menggerakkan agar tidak ada lagi penyebaran kupon PMI di kantor kecamatan dan kelurahan, sekarang kan sudah ada bank, bisa transfer," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/12).
Ia melanjutkan, apabila masih ditemui pegawai di kantor kelurahan dan kecamatan yang melakukan penarikan kupon PMI, tidak segan-segan akan ia pecat pegawai tersebut. "Kalau ada pegawai begitu langsung pecat, asal ada yang lapor, sekarang masih banyak yang takut," ucapnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu akan memberikan solusi dengan menggunakan sistem autodebet. Ia mengatakan sudah memberitahukan kepada Ketua PMI DKI Jakarta, Rini Sutiyoso, kalau sekarang pakai autodebet saja.

Ahok menambahkan, bila sistem autodebet gagal, ia tetap akan melarang pengumpulan dana menggunakan kupon. Ia pun berharap kepada para penyumbang dana agar tidak hanya menyumbang saja, tetapi juga harus mengetahui tentang transparansi anggarannya. "Indonesia bisa lebih baik asal ada transparansi," tutupnya.

Sumber : http://nasional.republika.co.id/beri...on-pmi-mengapa

TS : kasihan PMI.... dengan kupon sebenernya tujuannya untuk menjangkau masyarakat lebih luas karena kupon cuma 2.000 sampe 3.000 per lembar. Masyarakat yang diminta nyumbang pmi dengan harga segitu biasanya gampang ngeluarin uang-nya..

kalau disuruh transfer ?? ke ATM atau bank atau buka ebanking/mbanking-nya aja susah, apalagi nilai donasinya pasti enggak sebesar 2.000 - 3.000