TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan sedang mengupayakan beberapa solusi untuk mengatasi krisis listrik nasional. Dalam tiga tahun mendatang, kata Jokowi, pemenuhan kebutuhan listrik nasional akan dikebut. "Industri dan sektor manufaktur tak akan tumbuh tanpa listrik, sekarang kita sudah alami deindustrialisasi," kata Jokowi di Universitas Gadjah Mada. Selasa 9 Desember 2014.

Salah satu strategi Jokowi adalah mengkaji terhambatnya perizinan pembangunan sejumlah pembangkit listrik. Menurut Jokowi, sebagian izin proyek pembangkit listrik ternyata sudah molor sampai empat tahun. "Akan kami kejar, siapa yang menjadi penyebab lamanya perizinan," ujar Jokowi.

Masalah lain, menurut Jokowi, adalah pembebasan lahan. Karena itu, Jokowi akan mengkaji aturan-aturan yang bisa menghambat pembebasan lahan. Jokowi juga akan mengkaji masalah pasokan batu bara. Sebab, pemenuhan kebutuhan listrik nasional bergantung kepada suplai batu bara yang memadai. "Negara penerima batu bara kita terang benderang, sementara listrik listrik byar pet," kata Jokowi.

Dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) beberapa waktul lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan Indonesia berpeluang terjebak krisis listrik beberapa tahun mendatang. "Tidak dipungkiri, mungkin sebentar lagi kita dihadapkan dengan krisis listrik," katanya.

Menurut Sudirman, krisis listrik terjadi karena konsumsi masyarakat semakin tinggi tapi tidak dibarengi dengan pertumbuhan pasokan. Sudirman menuturkan cadangan listrik di Jawa saat ini rata-rata 25-30 persen dan di Sumatera tidak sampai 10 persen. Terlebih di Indonesia timur. "Keadaan listrik seperti itu laik membuat kita khawatir," ujarnya.

Untuk itu, menurut dia, dalam lima tahun ke depan, pemerintah memiliki ambisi yang cukup tinggi untuk menambah pasokan listrik. Pemerintah berencana membangun pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt.

Tempo