Reporter: Christie Stefanie, CNN Indonesia




Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) hasil Musyawarah Nasional Bali Aburizal Bakrie (Ical) menarik rekomendasi untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Ical berbalik dan mendukung Pilkada langsung yang menjadi tujuan dari Perppu Pilkada tersebut. Hal tersebut disampaikan Ical melalui kicauan di media sosial twitter pribadinya @aburizalbakrie.

Dia menceritakan kembali awal mula ketika Partai Demokrat walkout pada sidang paripurna hingga Perppu Pilkada dicanangkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pilkada melalui DPRD, diusulkan oleh pemerintah SBY kepada DPR. Usulan ini dibicarakan dalam pansus, yang selalu diikuti kader-kader Partai Demokrat. Pada sidang paripurna terakhir, fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walkout. Karena itulah RUU Pilkada lewat DPRD disetujui dengan suara terbanyak," kata Ical melalui tweet-nya, Selasa (9/12).

Ical mengatakan, Fraksi Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Demokrat membuat kesepakatan untuk menyukseskan pemilihan pimpinan DPR dan seluruh alat kelengkapannya. Kesepakatan dibentuk pada 1 Oktober di kamar 3112 Hotel Mulia, Senayan, Jakarta.

Bukan hanya mengenai pimpinan dan alat kelengkapan dewan, dalam kesepakatan tersebut juga Koalisi Merah Putih (KMP) setuju mendukung Perppu Pilkada. Ical memberikan bukti foto dari kesepakatan yang telah ditandatangani tersebut.

"Dalam kesepakatan itu, pada Pasal 2 menyatakan: Kami bersepakat untuk mendukung Perppu usul pemerintah terhadap UU Pilkada. Ini dokumen perjanjian tersebut," ujar Ical dengan menyertakan link dokumen perjanjian.

Ical mengungkapkan, penolakan yang dia lontarkan di Bali merupakan rekomendasi yang diusulkan oleh 547 pemilik hak suara dan 1.300 peninjau dalam Munas Golkar di Bali.

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan idealisme Golkar yang berjuang agar prinsip Pancasila tetap dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kita tahu di dalam sila ke-4 Pancasila, disebutkan: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Karena itu, peserta Munas beranggapan yang paling cocok dengan sila ke-4 tersebut adalah Pilkada melalui perwakilan, yaitu DPRD,” demikian tweet Ical.

Melalui tweet selanjutnya, Ical menyadari pernyataan penolakan Perppu Pilkada yang dia sampaikan di Bali menarik perhatian dari banyak kalangan masyarakat dan politisi.

Ada tiga hal utama yang mendorong Ical mendukung Perppu Pilkada yakni keinginan masyarakat yang besar untuk melakukan Pilkada langsung, kesepakatan yang telah ditandatangani, hingga komunikasi politik yang telah dilakukan bersama partai KMP.

"Maka Partai Golkar akan mendukung Perppu usul Pemerintah tentang UU Pilkada tersebut. Demikianlah penjelasan saya tentang Perppu Pilkada. Terima kasih atas perhatiannya," kata Ical mengakhiri kultwit-nya.