Saya melihat ini untuk kesekian kalinya menilai
bahwa kekurang-tepatan dalam implementasi
berdakwahnya kepada masyarakat Indonesia, tadi
disampaikan oleh teman-teman dari FPI
mengatakan ‘kita ini punya 3 (tiga) hukum,
konstitusi (hukum negara), hukum agama dan
hukum adat’ . Diatas hukum agama dan hukum
adat itu ada konstitusi. Ketika kita ini bernegara,
maka kita ini acuannya adalah konstitusi, nah
karena itu sekali lagi acuannya adalah konstitusi.
kalau memang ada masalah-masalah terhadap
individu Ahok, yang perlu dibuktikan ini adalah
nalar konstitusinalitasnya, bukan pada nalar suka
atau tidak suka,
kita ini orang Indonesia yang beragama Islam,
bukan orang Islam yang ada di Indonesia, sekali
lagi saya katakan kita ini orang Indonesia yang
beragama Islam, bukan orang Islam yang ada di
Indonesia. kita lahir, kita sujud, kita shalat di
bumi Indonesia, karena itu kita tidak boleh
mengotori bumi Indonesia karena kita sujud di
bumi Indonesia. karena kita sujud di bumi
Indonesia maka harus kita jaga Indonesia ini.
cara menjaganya bagaimana? dengan toleran,
ada panduan-panduan yaitu Ud’u Ilaa Sabili
Rabbika bil-Hikmah wal Mauidlotil Hasanah, kalau
memang ada masalah dengan Ahok, kenapa tidak
disampaikan dengan uswatun hasanah, dengan
bil-hikmah, saya kira orang seperti Ahok itu orang
yang senang berdebat, bukan anti debat, tadi
dikatakan mulutnya ‘cablak’, orang ‘cablak’ pasti
dia suka debat, suka dikritik, iya kan?! karena itu
yang kita tekankan adalah apa yang dilanggar
dalam undang-undang dasar oleh Ahok. Itu
dibuktikan secara konstitusinalitasnya. Perkara
dia kemudian ditetapkan oleh konstitusi menjadi
Gubernur atau tidak menjadi Gubernur, itu urusan
konstitusi, tugas konstitusional, bukan tugas suka
atau tidak suka. kalau kita ingin menerima
karena alasan agama gak mau dipimpin, karena
mayoritas umat Islam gak mau dipimpin orang
minoritas dan sebagainya, pada satu sisi kita
melihatnya ‘ini Indonesia’. Di Indonesia tidak
mengenal dominasi mayoritas maupun tirani
minoritas.
Di NTT, saya sebutkan hari ini, ketua DPRD-nya
muslim, saudara Anwar.., saya kenal baik karena
orang golkar tapi tidak dipecat kayak saya.
harusnya Romo Beni protes gimana mayoritas
umat Katolik dipimpin oleh ketua DPRD-nya
muslim, tetapi karena di Indonesia ini
berdasarkan konstitusinya adalah Pancasila dan
UUD’45, kita melihatnya adalah meritokrasi,
siapapun di Indonesia ini sepanjang dia itu
mumpuni, dia itu mampu melaksanakan tugas-
tugasnya, sepanjang dipilih oleh rakyat dan ada
konstitusinalitasnya, ya sudah.. mau apalagi?!
kalau bicara suka/tidak suka, kita gak mungkin
suka dengan semua orang, hari ini pun kita gak
suka dengan pak Desmot, bisa.., contoh ya.
Tetapi kita gak masalah suka atau tidak suka, ini
ranah publik, ini hukum publik bukan hukum
privat, gak bisa didekati dengan pendekatan-
pendekatan privat. Nah lagi pula nanti mungkin
bisa ditambah, kalau bagi kami pak Karni Ilyas,
ini kita serahkan kepada wilayah
konstitusinalitas-nya, Ahok nanti kita nilai ketika
dia menjadi Gubernur atau ditetapkan sebagai
plt. Gubernur, apakah dia mampu
mensejahterakan rakyat atau tidak.
kalau ada maulid Nabi yang dipimpin oleh Habib
Muchsin dan teman-teman FPI, dilarang oleh
Ahok, kita sama-sama datang, Ahok salah itu..,
kalau misal ada peringatan haul Habib luar
batang dilarang oleh Ahok, Ahok pun harus kita
tegur, tidak boleh itu…, karena itu adalah ritus-
ritus amaliyah yang baik, kenapa dilarang?!. dan
itu dilindungi oleh undang-undang , tasharraful
imam manuutun bil maslahah, keabsahan seorang
pemimpin itu diukur dari kemampuan dia
menyejahterakan rakyatnya, bukan dilihat dari
agama, suka atau etnisnya, bukan disitu. mau dia
itu cina, mau itu jawa, mau itu betawi, sepanjang
dia itu adil dan dia mampu mensejahterakan
rakyatnya bumi Indonesia, ya sudah.. itulah
pemimpinnya, kita tidak boleh mempersonifikasi
melihat orang itu dari perspektif-perspektif
privatnya, dia agamanya apa, sukunya apa, tidak
akan selesai, kecuali kalau dia pemimpin rumah
tangga, ini pemimpin negara, ada undang-undang
negara tentang itu,
Saya kira itu pak Karni, terima kasih