Sebab, biasanya sengketa di tubuh parpol yang mengklaim diri ‘rumah besar umat Islam’ itu selalu antara faksi Nahdlatul Ulama (NU) dengan faksiPartai Muslimin Indonesia (Parmusi), dua faksi terbesar yang membangun PPP pada 5 Januari 1973.

Sebagaimana kita tahu, PPP terbentuk sebagai fusi dariempat partai Islam, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.

Sementara Parmusi sendiri terbangun dari 16organisasi Islam, yakni yaitu Muhammadiyah, Jami’atul Washliyah, Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO), Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Wathan, Mathla’ul Anwar, Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII), Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM), Persatuan Umat Islam (PUI), Al-Ittihadiyah, Persatuan Organisasi Buruh Islam se Indonesia (PORBISI), Persatuan Guru Agama Islam Republik Indonesia (PGAIRI), Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Al-Irsyad Al-Islamiyah dan Wanita Islam. Dengan gabungan tersebut, praktis dua faksi terkuat di PPP adalah faksi NU dan Parmusi.

Di balik semua itu, ide fusi parpol Islam sendiri datang dari Jailani Naro, sebagaimana sempat diakuinya dalam wawancara dengan majalah Temponomor 16/XXVIII/21 Juni - 27 Juni 1999. “Fusi partai Islam ke PPP itu murni ide saya,” kata Naro, menolak banyaknya spekulasi bahwa ide itu datang dari Soeharto atau Ali Moertopo. Ali adalah pimpinan Asisten Pribadi (Aspri) presiden dan Operasi Khusus (Opsus), lembaga yang dipegang Soeharto saat itu. Sementara Naro adalah orang dekat Soeharto yang sering disebut-sebut disusupkan ke kalangan Islam.

Sesungguhnya fusi partai Islam yang menandai kelahiran PPP pun penuh sengketa dan pertikaian. Apalagi fusi itu kemudian mengilhami Orde Baru untuk merampingkan parpol peserta Pemilu lewat UU 3 tahun 1975 yang membuat peserta Pemilu 1977 hanya diikuti PPP, Golkar dan PDI. Perampingan itu bagi kalangan Islam tak lebih dari upaya pengebirian politik kaum santri.

Langkah Naro di politik memang seringkali mengejutkan. Pada 1970 dia mengudeta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Parmusi yang dipimpin Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun. Muktamar Parmusi pun digelar di Malang.

Menurut wartawan Australia Hamish McDonald dalam buku ‘Soeharto's Indonesia’, sebagai teman dekat Ali Moertopo, Naro ditunjuk menggelar muktamar guna memilih pengurus Parmusi. Djarnawi tidak terima. Muktamar ricuh. Soeharto pun turun tangan dengan menunjuk Mintaredja, seorang menteri negara yang pernah menghuni penjara Kalisosok karena korupsi, sebagai ketua.

Setelah PPP terbentuk, tiga tahun kemudian Naro menjadi salah seorang ketua DPP. Lima tahun sesudahnya, ia tiba-tiba diangkat Mintaredja (ketua umum yang ditunjuk Soeharto) menjadi ketua umum partai tanpa melalui muktamar. Banyak pihak menilai sepak terjang Naro didalangi pemerintah untuk kepentingan politik menjelang Pemilihan Umum 1982. Dia menjadi ketua umum PPP selama dua periode: 1978-1984 dan 1984-1989.

Kenyataan itu di satu sisi membuat posisi Naro di mata internal partai dan publik begitu rendah. Namun ia tentu berprestasi di mata Soeharto. Apalagi kemudian pada1984 NU secara resmi menyatakan kembali ke khitah 1926 untuk berdiri netral di atas semua golongan dan otomatis keluar partai. Itu semua tak lain karena NU—saat itu dimotori KH Yusuf Hasyim, melihat pihaknya terus dirugikan.

Pada 1989, Ismail Hasan Metareum terpilih sebagai ketua Umum PPP. Itu pun tidak melalui pemilihan yang mulus. Orde Baru yang saat itu sudah tak lagi mesra dengan Naro karena pengajuan dirinya sebagai wakil presiden di Sidang Umum MPR 1988, berusaha memasukkan calon yang diajukan Soeharto, Mahdi Tjokroaminoto. Namun ia ditolak peserta muktamar.

Tak ingin Naro atau orang-orangnya kembali menguasai PPP, sebagai jalan tengah terpilihlah Ismail Hasan Metareum. Sebenarnya saat itu ada calon lain, Hartono Mardjono, yang sering dipersepsikan memiliki garis ideologis Masyumi. Tapi tentu saja mustahil dia direstui pemerintah saat itu.

“Buya Metareum itu hasil kompromi antara saya dan Rudini (menteri dalam negeri waktu itu). Sebab, kami sudah tidak melihat calon lain,” kata Naro, kepada Tempotahun 1999. Naro sendiri mengakui, Muktamar PPP 1989 itu bentuk infiltrasi Rudini.

Reformasi tak lantas membuat PPP aman dari konflik. Bila sebelumnya kisruh diakibatkan infiltrasi penguasa, setelah reformasi lebih karena intrik internal.

Pada 2002, saat kepemimpinan Hamzah Haz yang memimpin dalam dua periode (1998-2003 dan 2003-2007) kembali terjadi sengketa internal. Kala itu Zainuddin MZ yang kecewa, bersama beberapa tokoh PPP mendirikan PPP Reformasi. Partai baru itu pada 2003 berubah nama menjadi Partai Bintang Reformasi. Namun nasibnya di dunia politik tak tergolong mujur.

Pada 2007 kepemimpinan beralih kepada Suryadharma Ali. Kembali lagi konflik meletus. Dan benar-benar tradisional, yakni antara Bachtiar Chamsyah, ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP yang berasal dari Parmusi, dengan Suryadharma yang NU. Semua dipantik pemecatan kader kesayangan Bachtiar Chamsyah di Parmusi, Irgan Choirul Mahfiz, dari kursi Sekjen DPP PPP oleh Suryadharma,September 2008.

Kita tahu, karier politik Bachtiar tak hanya meredup. Ia juga sempat masuk penjara.

Jadi kembali, perpecahan—yang kadang sampai menarik putus gerbong massa dari PPP, adalah wajar bagi partai itu. Yang tidak wajar itu tadi, kok kini NU justru melawan NU? Kalau begitu benarkah kabar angin bahwa sengkarut itu tak berkaitan dengan urusan prinsipil dan ideologis, namun semata soal tak transparannya pembagian ‘kue’? [dsy]

==========================================================