sumber

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Partai Golkar belum tentu akan menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mengatur pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.

Menurut dia, instruksi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Bali kepada Fraksi Golkar di DPR untuk menolak Perppu Pilkada yang dikeluarkan saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat presiden, hanya sebuah rekomendasi bukan mutlak.

"Pak Aburizal kan hanya merekomendasikan, tidak (keputusan) mutlak," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Pusat, Kamis (4/12/2014).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu berujar, Perppu Pilkada baru akan dibahas oleh DPR di masa sidang selanjutnya pada Januari 2015 mendatang. Sebelumnya, Koalisi Merah Putih (KMP) akan duduk bersama-sama untuk menentukan sikap.

"Nanti akan kita bahas, masih ada waktu lebih dari satu bulan," ujar Fadli.

Nantinya, kata Fadli, bisa saja KMP mendukung Perppu Pilkada dan kepala daerah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebaliknya, bisa pula KMP menolak perppu tersebut dan tetap konsisten dengan keinginan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD.

Ical sebelumnya dalam Munas IX Partai Golkar di Bali menginstruksikan kepada anggota fraksinya di DPR untuk menolak Perppu Pilkada Langsung. Jika perppu ditolak, maka pilkada akan dipilih melalui DPRD, yang sesuai dengan cita-cita KMP.

==============================================================
Gerindra Tetap Tolak Perppu Pilkada Langsung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, dalam pidatonya di Munas Golkar di Bali meminta agar anggota partainya menolak Perppu Pilkada langsung.
Sikap hampir serupa pun diungkapkan oleh Ketua DPP Gerindra, Desmond J. Mahesa. Ia menegaskan hingga kini dukungan Gerindra terhadap Pilkada oleh DPRD belum berubah. Artinya, Gerindra tetap menolak Perppu Pilkada langsung.
Menurutnya, Gerindra masih meyakini Pilkada langsung memiliki banyak mudharat.
"Gerindra sampai sekarang masih belum berubah," kata wakil ketua komisi III ini, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).
Ia mengatakan, suara dukungan atau penolakan Perppu Pilkada merupakan hak anggota dewan. Dinamika politik di DPR pun bisa berubah ketika saat Perppu dibahas.
Rencananya, Perppu Pilkada akan dibahas oleh DPR pada masa sidang berikutnya yaitu pada Januari 2015.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie dalam pidatonya di Munas Golkar di Bali, meminta anggota partai untuk menolak Perppu Pilkada langsung.

================================================================

Gerindra sebut pilkada oleh DPRD memihak rakyat

JAKARTA. Anggota Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat menolak anggapan yang menilai bahwa Koalisi Merah Putih merupakan penentu berjalannya pilkada langsung atau pilkada melalui DPRD. Menurut Martin, Gerindra dan Koalisi Merah Putih hanya bersikap sesuai dengan besarnya manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
"Jangan berpikir UU Pilkada atau perppu ini kewenangan dari koalisi siapa, koalisi A atau koalisi B. Tapi harus dilihat apakah berpihak pada rakyat atau tidak," kata Martin, dalam sebuah diskusi, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/10).
Martin menuturkan, selama sekitar 10 tahun mekanisme pilkada langsung berjalan, banyak dampak buruk yang dilahirkan. Di antaranya adalah ekses sosial, pemborosan anggaran, dan terjeratnya 332 kepala daerah dalam kasus dugaan korupsi.

=============================================================

Partai Golkar Tolak Perppu Pilkada Langsung

Pertimbangannya, kata Ketua Komisi Organisasi, Rully Chaerul Azwar, pemberlakuan UU Pilkada yang telah disahkan bersama DPR dan pemerintah telah selaras dengan UUD 1945 terutama pasal 18 tentang otonomi daerah.

Menurut Rully, pilkada langsung yang cenderung liberal telah menyuburkan kecenderungan transaksional yang masif. Selain itu, DPRD dapat lebih berfungsi dalam pengawasan dibandingkan bila kepala daerah dihasilkan dari pilkada langsung.

================================================================

Susah kalo yang begini mau dipercaya