Reporter: Christie Stefanie, CNN Indonesia

Kamis, 04/12/2014 20:01





Jakarta, CNN Indonesia-- Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan Partai Golkar akan ditinggalkan masyarakat pada Pemilihan Presiden 2019 apabila bersikeras menolak perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurutnya, di zaman reformasi seperti ini, sistem pemerintahan yang demokrasi harus dikedepankan. "Golkar itu kalau mereka tetap ngotot, saya yakin 2019 mereka akan ditinggalkan (masyarakat),” ujar Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12).

Ruhut lantas menjadikan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Tri Rismaharini sebagai contoh pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat.

"Kita tidak dapat lagi negarawan seperti Jokowi yang berkilau. Kita tidak dapat negarawan lagi seperti Ahok. Kita juga tidak akan dapat lagi seperti Ibu Risma di Surabaya. Mereka ini kan produk rakyat," kata anggota DPR ini.

Oleh sebab itu, Ruhut memastikan Partai Demokrat akan tetap mempertahankan dan memperjuangkan Perppu Pilkada yang menjadi peninggalan dari bekas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelumnya ia turut mempertanyakan alasan di balik penolakan Partai Golkar. Menurutnya, penolakan terhadap Perppu Pilkada sama dengan larangan kepada rakyat untuk berpesta demokrasi.

"Golkar sudah menjilat ludahnya kembali. Golkar katanya sama dengan kami sebagai penyeimbang juga. Tapi kalau saya lihat jangan- jangan ada agenda lain. Kami ingin merebut hati rakyat masa kami larang rakyat berdemokrasi," tegasnya.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebelumnya memutuskan untuk menolak perubahan Perppu Pilkada pada saat Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali, Selasa (2/12). Penolakan tersebut menjadi salah satu produk dari Munas IX.

Kemudian, politikus Partai Golkar Aziz Syamsuddin mengatakan keputusan Partai Golkar untuk menolak Perppu Pilkada yang diterbitkan oleh Presiden SBY beberapa waktu lalu sudah bulat.

Ada sejumlah alasan dari penolakan tersebut. Salah satunya adalah penolakan tersebut merupakan hasil dari forum tertinggi partai yakni Musyawarah Nasional. Selain itu, menurutnya, penolakan tersebut juga dilakukan untuk menghindari konflik-konflik yang mungkin terjadi apabila Pilkada tidak melalui DPRD.

"Supaya tidak menimbulkan konflik horizontal di masyarakat, tidak ada konflik kepala dinas yang menimbulkan konflik internal masyarakat bawah, ini bisa terjadi pertumpahan darah," jelas Ketua Komisi Hukum DPR ini.