http://nasional.kompas.com/read/2014...n.Jadi.Pejabat

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengaku belum tahu soal surat keluhan dari pegawai negeri sipil Sekretariat Negara yang memprotes kebijakan hidup sederhana. Yuddy mengingatkan, surat edaran hidup sederhana yang dikeluarkan bermaksud menjadikan birokrat sebagai teladan.

"Saya belum lihat," kata Yuddy di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Yuddy mengatakan bahwa surat edaran itu adalah pesan dari Presiden Joko Widodo bahwa birokrat seharusnya bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Semua pejabat, kata Yuddy, juga harus menerima risiko untuk bisa hidup sederhana.

"Kalau enggak mau hidup sederhana, kan pesan Presiden birokrat itu harus jadi guru dan teladan, kalau enggak bisa jadi guru dan teladan, jangan jadi pejabat," tukas politisi Partai Hanura itu.


Surat PNS

Sebelumnya, sempat beredar surat dari seorang PNS di Sekretariat Negara yang memprotes kebijakan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana. PNS itu memprotes surat edaran yang membatasi PNS dalam mengadakan pesta.

Surat edaran itu mencantumkan jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan serta membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1.000 orang.

"Kritik saya adalah pemerintah harusnya tidak perlu mencampuri urusan pribadi seseorang (misal pernikahan, terlebih urusan tersebut tidak menggunakan uang negara. Saya bisa memahami surat edaran tersebut dikeluarkan dalam rangka menggiatkan gerakan revolusi mental. Namun, menurut saya, revolusi mental bukanlah semata upaya mengubah mentalitas individu tetapi juga termasuk mengubah mentalitas pemerintah yang masih mencampuri urusan pribadi/privat, di mana hal semacam ini seharusnya dihilangkan," tulis PNS itu.

Surat ini ditujukan kepada Yuddy dan diembuskan kepada Presiden Joko Widodo.


sementara di LN pejabatnya udah mulai biasakan diri dengan gaya hidup sederhana, di indonesia malah pada ketar ketir sama kebijakan ini


bener kata orang orang, di indonesia yang penting itu 2 aja : status sosial sama agama, moral ato teladannya? urusan belakangan