Langkah Kemenlu yang menolak keberadaan Hamas di Jakarta, dianggap langkah yang sudah tepat. Hal ini dikatakan oleh anggota Komisi 1 dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris. Ia mengingatkan, sampai saat ini, sudah ada perwakilan Palestina di Indonesia yang diakui oleh pemerintah. Dan sudah berkantor perwakilan ini sejak tahun 1989.

"Kami mendukung kemerdekaan bangsa Palestina, tetapi kita tidak boleh ikut terjebak dalam konflik internal Palestina yang melibatkan Hamas dan Fatah. Hal ini sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 yaitu ikut menjaga perdamaian dunia dan sesuai dengan karakter politik luar negeri kita yaitu bebas dan aktif," ujar Charles Honoris, Senin (1/12/2014).

"Kedutaan Palestina di Jakarta sudah mewakili rakyat dan bangsa Palestina. Kalaupun nanti kami sudah bisa mendirikan perwakilan di Palestina tentunya pemerintah akan mendirikannya di Ramallah dan berhubungan dengan Otoritas Palestina yang diakui oleh dunia internasional," Charles menambahkan.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI tegas menolak akses untuk Hamas mendirikan kantor perwakilannya di Indonesia. Pemerintah beralasan, yang diakui pemerintah RI adalah Negara Palestina, bukan faksi-faksi di negara tersebut.

"Jadi, Kedutaan Palestina di Jakarta itu sudah mewakili seluruh bangsa dan rakyat Palestina," kata Direktur Jenderal Multilateral Kemlu RI, Hasan Kleib. Hasan menilai kelompok-kelompok di negara Palestina merupakan persoalan negera tersebut. Meski begitu, lanjut dia, pihaknya tak mempermasalahkan Hamas masuk ke dalam Kedutaan Palestina.

"Negara Indonesia hanya mengakui negara bangsa Palestina yang diwakili Kedubes di Jakarta. Bahwa ada perwakilan unsur dari kedutaan, ya silahkan saja. Tapi tidak secara terpisah membuat kantor perwakilan (Hamas)," tegasnya.

Menteri Luar Negeri sendiri, kata Hasan, akan memberikan pandangan yang sama bila DPR meminta penjelasan terkait hal tersebut. Sebab, kata Hasan, Indonesia tidak memihak kepada salah satu faksi, melainkan memihak pada pemerintah yang resmi.

"Pokoknya kami tidak bisa mendukung, karena bagi kami Kedubes Palestina sudah mewakil seluruh rakyat dan Bangsa Palestina. Apakah itu dari Faksi manapun, yang penting rakyat Palestina," imbuhnya.

Jumat lalu, DPR RI didatangi oleh delegasi Hamas. Mereka meminta ijin DPR membuka kantor perwakilan Hamas di Jakarta. Untuk diketahui, saat ini Palestina memiliki dua faksi kuat, Fatah dan Hamas. Keduanya, kata Gubu Besar Hukum Internasional, Hikmahanto memiliki perbedaan yang signifikan. Terutama soal bagaimana seharusnya Palestina merdeka.

Fatah melihat Israel sebagai negara, berdampingan dengan Palestina yang Merdeka. Hal ini berbeda jauh dengan ide kemerdekaan versi Hamas yang lebih militan.
"Dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, Hamas tidak akan mengakui Negara Israel," kata Hikmahanto.