Merdeka.com - Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan bakal menenggelamkan kapal asing berlayar ilegal di perairan Indonesia. Celakanya, keseriusan itu terbentur peralatan 'tempur' seadanya.

"Kami sudah siap-siap saja menenggelamkan. Tetapi senjata kami punya buat nembak kapal berapa kali juga tidak bakal tenggelam. Paling cuma bolong-bolong saja,"kata Direktur Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Asep Burhanuddin saat bertemu pemimpin media massa, di Jakarta, Senin (1/12).

Sontak, "curhatan" pejabat eselon I itu mengundang tawa peserta pertemuan.

Menurut Asep, penenggalaman kapal juga tidak bisa dilakukan serampangan. Ada undang-undang dan aturan teknis lain mesti dipatuhi.

"Ada aturan tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan kapal."

Dia mengilustrasikan, Jika ada kapal terlihat mencurigakan. Maka petugas patroli harus terlebih dahulu memberikan peringatan agar kapal tersebut berhenti.

"Itu akan diperingati jika secara visual terlihat dengan jarak 5 mil," tuturnya.

Kapal berhenti, lanjut Asep, petugas bisa langsung memeriksa kelengkapan dokumen. Jika tak ada kekurangan, kapal bisa dilepas berlayar kembali.

Namun, masalah muncul jika kapal terus melaju tak mengindahkan peringatan. Kalau sudah begini, petugas harus terlebih dahulu memberikan ancaman kecil-kecilan dengan menembakan peluru hampa.

Tak juga berhenti, petugas menaikkan skala ancaman dengan menembak ke arah kiri dan kanan kapal. "Kalau enggak mau berhenti juga, ya kita tembak kapalnya."

Jika kapal tenggelam, para awaknya harus tetap diselamatkan oleh petugas patroli. Sayangnya kapasitas kapal patroli milik Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya cukup menampung 20 anak buah kapal.

"Sekarang kalau ditenggelamkan di tengah laut, lalu 20 ABK harus menyelamatkan 61 ABK kapal asing, dinaikkan ke kapal kami. Ya tenggelam juga itu kapal karena kelebihan kapasitas," kata Asep.

Dengan segala keterbatasan itu, menurut Asep, penenggalaman kapal asing ilegal harus dipikirkan matang.

"Di laut itu tidak seperti di lalu lintas, angkot disuruh berhenti, ya berhenti. Ini kalau kapal enggak mau berhenti, ngejarnya bisa seharian."

Merdeka.com - Mabes TNI bekerja sama dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk memberantas ilegal fishing di wilayah Maritim Indonesia. Panglima TNI Jenderal Moeldoko, menyambut baik hal tersebut.

Namun untuk merealisasikan itu secara optimal, lanjut Moeldoko, diperlukan evaluasi yang matang, salah satunya terkait persiapan pengamanan perbatasan di Indonesia.

"Eksekusi akan kita lakukan tetapi kegiatan-kegiatan patroli juga ditingkatkan oleh Pangarmada Timur kita terhadap situasi-situasi yang meningkat perkembangannya. Di lokus tertentu, sudah ditingkatkan oleh TNI AL," kata Moeldoko, usai memimpin upacara HUT Korpri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/12).

Hal lainnya, Moeldoko menerangkan, saat ini ada 159 kapal dari TNI AL yang siap memberantas para nelayan yang melakukan ilegal fishing di laut Indonesia. Tapi dalam pelaksanaannya, operasi ini terkendala kebutuhan bahan bakar minyak untuk tiap kapalnya.

"Sebentar lagi akan kami terapkan, penenggelaman kapal nelayan asing yang nakal. Tapi waktu itu sudah kita laporkan ke Pak Presiden, kemampuan kapal kita cukup, ada 159 kapal. Hanya persoalan BBM baru terdukung 27 persen dari seharusnya. Tetapi kita memahami keterbatasan itu, yang penting ada kemauan pemerintah untuk mendukung dan udah menyepakati itu," jelas Moeldoko.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Marsetio memaparkan peranan TNI AL bukan hanya untuk mengawasi ilegal fishing dalam mempertahankan kedaulatan kelautan Indonesia. Menurutnya ada tiga hal penting yang dilakukan TNI AL.

"AL memiliki 3 peran, tidak hanya mengawasi ilegal fishing. Pertama military role dalam konteks penegakan kedaulatan yan kedua peran penegakan hukum, dan ketiga peran diplomasi. Enggak ada kapal kita yang khusus untuk ilegal fishing. Kapal melakukan patroli ketiganya (peran) melekat itu,"jelas Marsetio.

Senada dengan Panglima, Marsetio mengatakan kendala bahan bakar untuk kapal TNI saat ini memang menjadi kebutuhan yang mendasar. Apabila kebutuhan bahan bakar tersebut terpenuhi, menurutnya TNI AL siap melakukan 3 peran tersebut.

"Saat ini memang BBM kita baru terpenuhi 27 persen dari yang kita butuhkan. Apabila itu sudah terpenuhi kita akan bisa ke mana-mana, begitu ada informasi dari KKP, ada kegiatan ilegal, kita bisa langsung ke sana. Sekarang ada hambatan kaitannya dengan bahan bakar," jelasnya.

Marsetio berharap, kendala tersebut bisa diatasi pada anggaran di tahun 2015 mendatang. "Setidaknya dalam setahun kita butuh sekitar 5,6 juta kiloliter, dan sekarang baru terpenuhi sekitar 27 persennya saja. Tapi pada anggaran 2015 ini yang akan dipenuhi," tutup Marsetio.