KOMPAS.com - Setelah 10 tahun "berpuasa", Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 2014 semestinya "berpesta". Pemilu DPR ataupun Pemilu Presiden berhasil dimenangi. Namun, kemenangan itu justru melahirkan sejumlah kekecewaan pada kader.

PDI-P cuma kebagian empat dari 34 jabatan menteri Kabinet Kerja. Banyak posisi justru dipercayakan kepada kader partai lain atau nonpartai.

Kader PDI-P yang masuk kabinet hanyalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Kekecewaan itu pun diungkapkan kader PDI-P secara terbuka di media nasional dan internasional. Ada juga sejumlah kader yang secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak yang diputuskan pemerintah belum lama ini.

Meski demikian, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mempunyai pandangan lain mengenai hal itu. Berikut petikan wawancara Kompas, Sabtu (29/11/2014), di Jakarta.

Apa komentar Anda terhadap kader yang merasa kecewa?

Kader PDI-P yang kecewa atas jumlah menteri di Kabinet Kerja itu hanya didasarkan pada subyektivitas kepentingan masing-masing. Kekecewaan itu tidak jelas. Jika berhitung dari jumlah kursi yang kami dapatkan atau persentasenya, saya kira tidak ada persoalan.

Bagi saya, partai adalah alat perjuangan untuk merebut kekuasaan secara konstitusional dan kami sudah memenangi pileg dan pilpres.

Presiden Joko Widodo juga kader PDI-P. Jadi, selain sudah ada presiden, ada pula menteri koordinator, beberapa menteri, dan para pejabat negara lainnya. Jadi, kekecewaan itu sumir.

Apalagi kalau kita melihat pemerintahan yang baru berjalan sekitar satu bulan ini. Berbagai kalangan di dalam dan luar negeri sudah memberikan apresiasi cukup tinggi terhadap pemerintahan baru.

Apakah kekecewaan itu bisa menimbulkan riak di internal?

Tidak ada riak. Yang kecewa dan bersikap subyektif itu hanya beberapa orang. Anggota partai adalah petugas partai yang harus siap ditunjuk atau juga tidak ditunjuk menempati posisi yang kami sebut ”tiga pilar”, yakni struktur partai, legislatif, dan eksekutif.

Hasto Kristiyanto (Pelaksana Tugas Sekjen PDI-P) ini juga sempat digadang-gadang menjadi menteri. Namun, saya perintahkan dia tetap bertugas di partai. (Hasto adalah salah seorang dari empat bekas deputi Tim Transisi, yang diketuai Rini Soemarno, yang dibentuk setelah kemenangan duet Jokowi-JK. Dua eks deputi lainnya yang nonpartai, Anies Baswedan dan Andi Widjajanto, saat ini pun masuk dalam kabinet).

Terserah jika ada media nasional/internasional yang membuat analisis atau berspekulasi apa pun. Mesti dicamkan juga bahwa keputusan memilih menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Yang merasa kecewa dipersilakan menuangkan unek-unek ke DPP PDI-P atau kelak ke Kongres IV di Bali, April 2015.

Apa saja agenda Kongres IV mendatang?

Kongres IV mendatang akan difokuskan pada konsolidasi sumber daya manusia di partai sesuai amanat kongres sebelumnya. Sebagai langkah awal, PDI-P sudah melakukan tes psikologi terhadap sekitar 17.000 kader yang kelak diharapkan dapat meningkatkan mutu pengetahuan (knowledge) sehingga memenuhi syarat untuk menjadi utusan di kongres.

Kami menerapkan perekrutan yang bottom-up, menyaring utusan dari tingkat terbawah sampai ke pusat. Dari segi ideologis, militansi, dan loyalitas, tidak ada persoalan.

Namun, kami merasakan masih perlunya peningkatan knowledge. Untuk itu, kami juga sedang merencanakan akan membuka dua sekolah, yakni sekolah partai dan sekolah kader. (BAS)