Apigas: Spekulan Sebabkan Kelangkaan Gas Bersubsidi


Skalanews - Kelangkaan elpiji bersubsidi diyakini disebakan permainan spekulan yang memanfaatkan perbedaan harga untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kata Ketua Asosiasi Pengusaha Pengguna Gas Indonesia John Brien.

Meski ada praktik spekulan tersebut, tetapi pihaknya tidak dapat berbuat banyak karena tidak memiliki kewenangan penindakan, katanya di Medan, Senin.
"Kami bisa merasakan, tetapi tidak bisa menunjuk," katanya.

Menurut dia, praktik spekulan dalam perdagangan elpiji tersebut dapat dilihat dari seringnya masyarakat kesulitan mendapatkan gas bersubsidi itu.

Padahal, PT Pertamina (Persero) selaku BUMN yang mengeluarkan elpiji itu menyatakan telah menidustribusikan sumber energi tersebut dalam jumlah cukup.

Untuk itu, Pertemina dan aparat yang berwenang diharapkan dapat mengusut dan menindak tegas praktik yang merugikan dan meresahkan masyarakat tersebut.

"Aparat diminta tegas supaya ada efek jera. Selama ini belum ada (efek jera)," katnya.

External Relation PT Pertamina (Persero) marketing Operation Region I Sumatera Bagian Utara Brasto Galih Nugroho mengatakan pihaknya telah menerapkan sistem yang cukup ketat untuk engantisipasi penyelewengan distribusi gas bersubsidi.

Dengan Sistem Monitoring Elpiji Tiga Kilogram (Simolek) yang menerapkan konsep perangkat lunak (software), pihaknya penyaluran hingga ke tingkat pangkalan setiap hari.

Di tingkat pangkalan, juga ada disiapkan semacam buku konsumen (logbook) untuk mengetahui konsumen yang membeli gas bersubsidi tersebut untuk mengantisipasi penyelewenangan.

Kemudian, seluruh pangkalan juga diimbau untuk mengutamakan masyarakat sebagai konsumen akhir dibandingkan pengecer.

Namun pihaknya tidak membantah kemungkinan adanya kelemahan dalam distribusi. "Mungkin rantai distribusi terlalu panjang. Apalagi kebijakan harga di tingkat pengecer juga bukan kewenangan Pertamina," katanya.

Ia menambahkan, kelemahan lain yang mungkin dimanfaatkan adalah belum adanya kartu kendali distribusi gas seperti yang diberlakukan dalam penjualan minyak tanah. (ant/mar)