Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku khawatir akan pengembangan budi daya tuna yang dilakukan Australia, Jepang, Taiwan, dan Eropa. Sebab, budi daya tuna menuntut adanya pasokan bayi tuna.

"Bayi tuna ini hanya ada di perairan Indonesia. Kalaupun ada di tempat lain, sangat kecil," kata Susi saat rapat dengan Dewan Kelautan Indonesia di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis, 27 November 2014. Salah satu pusat bayi tuna di Indonesia ada di wilayah Teluk Tomini, Sulawesi Tengah.

Susi khawatir karena negara-negara itu menggunakan rumpon yang dipasang di kedalaman lebih dari 300 meter. Rumpon atau fish aggregating device merupakan salah satu jenis alat bantu penangkap ikan. Rumpon dipakai untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul sehingga mudah ditangkap.

Susi juga kembali mengungkapkan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing yang sudah lama dilakukan di perairan Indonesia. Menurut dia, lima-sepuluh kali lipat 1.200 kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia tidak pernah melaporkan hasil tangkapan mereka. "Itu jumlah yang luar biasa," kata Susi. 

Dalam praktek pencurian ikan, menurut Susi, kapal-kapal yang lebih kecil akan menangkap ikan di perairan Indonesia. Setelah penuh, ikan itu kemudian dipindahkan ke kapal jenis tremper atau pengumpul ikan yang lebih besar. Kapal itu kebanyakan berkapasitas ratusan sampai ribuan gross tonnage.

"Setelah moratorium saya teken sebulan lalu, kapal-kapal tremper itu sekarang berada di zona ekonomi eksklusif," ujar Susi.
Menteri telah mengeluarkan moratorium izin kapal di atas 30 gross tonnage mulai November 2014 hingga enam bulan ke depan. Setelah moratorium berakhir, akan ada aturan baru, yakni investasi penangkapan ikan harus dibarengi investasi pengolahan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan kebijakan yang diterapkan Susi Pudjiastuti tidak akan mengganggu hubungan luar negeri Indonesia. "Apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang juga dilakukan oleh semua negara dalam law enforcement," kata Retno dalam kesempatan sama. "Ini akan menjadi titik awal bagi kemajuan bangsa Indonesia dan bisa dihormati oleh bangsa lain."