REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisaksi, Nirwono Joga mengatakan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang sangat rendah berpotensi terulang di tahun 2015. Ia menilai hal tersebut larena masih buruknya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ketidakstabilan pembangunan.

"Meskipun nantinya RAPBD 2015 akan dinaikkan menjadi Rp 76,5 triliun, permasalahan penyerapan anggaran ini dikhawatirkan terulang," ujarnya.

Nirwono menjelaskan, sedikitnya ada tiga factor yang memicu rendahnya penyerapan anggaran pemerintah DKI Jakarta. Hal tersebut yakni disebabkan ketidaksiapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menggunakan //e-budgeting//. Sebab, konsep tersebut masih dalam proses pembelajaran dan sosialisasi. Sementara, para SKPD cenderung masih menggunakan sistem anggaran yang lama.

Penyebab lainnya yakni sistem birokrasi di SKPD di mana setiap anggaran yang disediakan harus diserap maksimal. Seharusnya, kendala sekecil apapun dapat segera dikomunikasikan ke sekretaris daerah atau gubernur.

"Kalau penyerapan anggaran jelek, seharusnya gubernur bisa mengganti mereka yang tidak mampu memaksimalkan penyerapan anggaran itu," katanya.

Faktor yang tak kalah vital yakni disebabkan gaya kepemimpinan Gubernur DKI sendiri, yakni Ahok yang dinilai temperamental. Hal itulah yang mesti diubah jika pada 2015 ingin memperbaiki penyerapan anggaran dan kibnerja anak buahnya.

Ia menilai, SKPD menjadi ragu-ragu bahkan takut bekerja, karena setiap rapat selalu dibarengi ancaman pemecatan. Ketika selalu diancam, lanjut dia, SKPD memilih untuk tidak menggunakan anggaran karena lebih baik uang tersebut dikembalikan ke Negara.

"Siapa yang mau kerja di bawah ancaman pemecatan?" ucapnya.

Maka seharusnya seorang pemimpin itu mengayomi, memberi semangat, bukannya mengintimidasi. Seharusnya, pemimpin memberikan jaminan dan apresiasi kepada bawahan, ketika ia bekerja baik, sesuai aturan dan transparan.

Seperti diketahui, pada penghujung 2014, penggunaan APBD di DKI baru terserap 30 persen saja dari total anggaran yang disediakan yakni sebanyak Rp 71,5 Triliun.

Sumber : Barokah

TS : Fix pakarnya panasbung ini...

kalau ada yang gagal itu kesalahan cuma sampai level kadis.... diatas itu enggak salah !!!

jakarta enggak dibangun enggak pa-pa.... asal enggak dikorupsi...

enggak ada yang perlu diubah dari gubernur.... yang perlu diubah itu PNS-nya yang perlu dipecat-pecatin semua....

pengembangan SDM itu bukan tanggung jawab pemimpin

gubernur tanggung jawabnya cuma sampe ide doang sama ngomong ke media. Kalau enggak terlaksana itu salahnya bawahan