Presiden Jokowi diyakini tidak akan tergesa-gesa dalam menentukan siapa yang akan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), pengganti Marciano.

Hal itu dikatakan anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris kepada RMOL, Senin (24/11) menyikapi Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq yang meminta agar Jokowi tidak terburu-buru mengganti Marciano.

Wakil Sekjen DPP PKS itu beralasan pergantian Kepala BIN sebaiknya menunggu situasi dan kondisi di DPR kondusif. Dengan demikian fit and proper test terhadap kandidat Kepala BIN bisa lancar. Begitu juga dengan situasi kondisi yang belum stabil setelah pemerintah menaikkan harga BBM.

Charles Honoris menilai alasan yang disampaikan Mahfudz Siddiq sangat masuk akal dan Jokowi pun memahami situasi dan kondisi di DPR yang belum berfungsi 100 persen, sebelum revisi UU MD3 sesuai yang disepakati pimpinan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) rampung. Namun dia tidak sepakat kalau dikatakan situasi dan kondisi politik belum stabil.

"Kita memang baru saja melalui berbagai proses politik yang sangat dinamis, termasuk di DPR. Pak Jokowi pun pasti menyadari hal itu dan tidak akan terburu-buru mengganti Kepala BIN," ujar Charles.

Namun untuk menentukan siapa yang akan dipilih mengisi jabatan Kepala BIN, ‎sekali lagi politisi muda PDI Perjuangan kembali menegaskan kalau Presiden Jokowi akan sangat hati-hati dan bijaksana.

"Tentunya presiden akan memilih Kepala BIN yang profesional, dan berintegritas dan loyal terhadap kepentingan bangsa," tegas Charles lagi.

Sejumlah nama kandidat Kepala BIN muncul. Mereka adalah mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin, TB Hasanuddin (politisi PDI Perjuangan), mantan Wakil Kepala BIN Assad Ali, termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta Soetiyoso.

Ketika ditanya siapa dari empat kandidat tersebut yang pantas menjadi Kepala BIN dan akan dipilih Jokowi, Charles tak mau berspekulasi.

"Itu hak prerogatif presiden," demikian Charles.