Jakarta, Aktual.co — Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan bahwa tiga 'kartu sakti' pemerintah menimbulkan masalah di daerah-daerah.

Terburu-burunya Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sehingga tidak memeprhatikan terlebih dahulu yang di daerah.

"harus membereskan daerah dahulu, baru mengeluarkan kebijakan nasionalnya. Sayangnya yang di nasional sudah muncul, di daerahnya belum dirapihkan," kata Danang, di Jakarta, Sabtu (22/11).

Persoalan terjadi karena adanya pelayanan serupa namun tak sama. Hal ini membuat banyak pertentangan dari pemerintah daerah yang mempunyai kartu yang sama, seperti Jakarta, Solo, Bali.

"Bagaimana, apa kami harus menutup pelayanan yang di pemerintah daerah, tunjangan kesehatan yang ada di daerah?"

"Kalau ini dibiarkan maka Presiden dan jajarannya melakukan mal administrasi. Mal administrasi adalah menerbitkan kebijakan yang mengakibatkan double anggaran, mengakibatkan pemborosan anggaran," kata Danang.

http://www.aktual.co/politik/kartu-s...emik-di-daerah


protes aja ini orang
yang penting kerja...kerja...kerja