KOMUNITAS
Home / FORUM / All / News / Melek Hukum /
(ask) Perbedaan Upaya Hukum dan Upaya Administrasi
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/54700ce4108b468e728b456b/ask-perbedaan-upaya-hukum-dan-upaya-administrasi

(ask) Perbedaan Upaya Hukum dan Upaya Administrasi

Selamat pagi/siang/sore/malam agan2 yg terhormat.
Ane mau nanya kepada pada sepuh bidang hukum dan juga hukumonline.com mengenai perbedaan apa yg dimaksud upaya hukum dan upaya administrasi.
kalo bisa sih penjelasannya pake doktrin atau peraturan perundang-undangan yg berlaku biar valid.
semoga penjelasan agan2 bisa memberikan pencerahan ke newbie2 macam ane.
terima kasih emoticon-Smilie
Saya akan mencoba membantu menjawab based on pengetahun saya terkait hukum yang berlaku di Indonesia.

Pertama-tama kita sepakat bahwa yang namanya istilah "upaya hukum" adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak memenuhi rasa keadilan. Upaya hukum terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

FYI, sistem peradilan di Indonesia memiliki tingkatan. Sebagai contoh simpe untuk mudah memahami upaya hukum biasa misal,
Anda berdomisili di Surabaya dan ingin menggugat seseorang secara perdata, maka anda tujukan gugatan anda ke pengadilan tingkat pertama (dalam hal ini pengadilan negeri Surabaya). Jika pengadilan negeri surabaya sudah memberikan putusan terhadap gugatan anda dan anda merasa tidak puas atas putusan pengadilan negeri Surabaya, anda dapat mengajukan "Banding" ke pengadilan tinggi surabaya dan apabila anda masih tidak puas dengan putusan yang di berikan oleh pengadilan tinggi surabaya, anda dapat mengajukan "Kasasi" ke Mahkamah Agung sebagai puncak dari upaya hukum. Dan putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung merupakan putusan yg bersifat Final and Binding (tidak ada upaya hukum lagi. Puas tidak puas anda harus menerima).
Jadi proses diatas lah yang dimaksud sebagai upaya hukum biasa (Banding dan Kasasi).

Nah contoh untuk upaya hukum luar biasa bisa di lihat dalam (Pasal 263 KUHAP) yang berbunyi,
Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
Jadi apabila anda sudah menempuh seluruh upaya hukum biasa anda tetap dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yakni yg biasa disebut PK atau Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung namun ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi.

Terkait Upaya Administratif anda dapat melihat UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di atur didalam bab X pasal 75. Singkatnya, Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.
Jadi sebelum anda mengajukan sengketa KTUN ke Peradilan Tata Usaha Negara, anda wajib melakukan upaya administratif terlebih dahulu.

Upaya administratif ada 2. Keberatan dan Banding administratif. Untuk keberatan, di tujukan langsung ke pada badan/pejabat yg bersangkutan yg mengeluarkan KTUN. Apabila anda masih tidak puas dengan hasil dari keberatan anda, anda dapat mengajukan banding administratif ke atasan langsung badan/pejabat yang mengeluarkan KTUN. Perlu di ingat bahwa setiap sengketa tata usaha negara tidak serta merta wajib mengupayakan upaya administratif.
Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa peninjauan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada pengadilan Tata Usaha Negara
Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya adiministratif berupa surat keberatan dan atau mewajibkan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.

Semoga bermanfaat. Terima kasih


×
© 2022 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di