Makin Kuat Indikasi Hubungan Jokowi dan PDIP Tidak Harmonis
Minggu, 16 November 2014 , 19:36:00 WIB

RMOL. Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon dengan tegas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mereshuffle tiga menteri bidang ekonomi karena keberadaan mereka di kabinet dapat membahayakan negara dengan menimbulkan mafia baru di bidang energi.

Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri BUMN Rini Sumarno.

Dalam hemat pengamat politik senior Muhammad A S Hikam, tuntutan reshuffle kabinet yang disuarakan Effendi tersebut bisa dianggap lebay atau call tinggi belaka. Tetapi setidaknya, menurut dia, fenomena ini merupakan indikator betapa seriusnya ketidak harmonisan hubungan antara Jokowi dengan sebagian tokoh partai pengusungnya.

Apalagi belakangan, selain Effendi, ada beberapa politisi PDI Perjuangan lainnya yang menentang kebijakan Jokowi.Terkait rencana kenaikan harga BBM misalnya, ada nama Rieke Diah Pitaloka.

"Ketidakserasian ini juga merupakan resonansi dari perasaan tidak puas yang muncul di daerah-daerah. Jelaslah bahwa ini merupakan sebuah kendala politik yang harus diselesaikan oleh Presiden Jokowi," kata Hikam dalam akun facebook miliknya, (Sabtu. 16/11).

Jika ketidakpuasan ini berlarut-berlarut dan bahkan menguat, menurut doktor politik lulusan Hawai University ini, maka akan mengganggu Jokowi dalam menjalankan pemerintahan.

"Ini akan semakin membebani presiden Jokowi dan kabinet kerja yang saat ini juga masih belum bisa bekerja normal karena krisis di DPR antara Koalisi Indonesia Hebat versus Koalisi Merah Putih," katanya.

Sebelumnya, Effendi Simbolon meminta Presiden Jokowi agar Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri BUMN Rini Sumarno agar dilukir alias direshuffle. Dia menuding Rini Soemarno yang dikenal sebagai orang dekat Megawati Soekarnoputri dan kroni-kroninya sebagai orang-orang yang "hendak menguasai tujuh bidang energi di Indonesia." Menurut dia, mempertahankan tiga menteri ini di kabinet hanya akan membebani sekaligus merusak pemerintahan Jokowi-JK.
http://politik.rmol.co/read/2014/11/...idak-Harmonis-

Jokowi: Siapa yang Mau Dikte Saya?
SENIN, 07 APRIL 2014 | 17:35 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang kini maju menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ihwal menjadi pemimpin jangan mau didikte. Jokowi menegaskan dirinya tidak bisa didikte. "Yang mendikte saya itu siapa? Kenapa mesti mendikte saya? Apa saya model orang yang gampang didikte? Selama ini, saat di DKI atau selama menjadi wali kota, apa saya orang yang gampang didikte?" kata Jokowi di Balai Kota, Senin, 7 April 2014.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan rakyat jangan terburu-buru menilai Joko Widodo bakal mampu memimpin bila terpilih menjadi presiden. Menurut SBY, masih ada kekhawatiran rakyat terhadap Jokowi, termasuk soal intervensi pihak lain kepada Jokowi.

SBY mengaku merasa lumrah saat mendengar ada kekhawatiran rakyat terhadap Jokowi, terutama ketakutan bakal tidak sanggup menolak intervensi pihak lain. "Justru itu menjadi tantangan bagi Jokowi atau siapa pun yang akan terpilih nanti. Jangan mau didikte siapa pun, termasuk pemilik modal atau pihak asing," katanya.
http://pemilu.tempo.co/read/news/201...Mau-Dikte-Saya


Pemerintahan Jokowi tak mau ikut dikte pasar
Minggu, 02 November 2014 | 13:58 WIB

JAKARTA. Pemerintahan Presiden Joko Widodo bertekad untuk tidak akan mengikuti semua dikte yang diberikan oleh pasar, khususnya keuangan, dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itulah, Pemerintahan Jokowi tidak akan ambil pusing dengan reaksi negatif dari pasar atas kebijakan yang diambilnya.

Adrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas mengatakan bahwa Pemerintahan Jokowi akan membangun ekonomi Indonesia secara berkualitas. Pemerintahan Jokowi tidak ingin membangun ekonomi yang hanya didasarkan pada dikte segelintir orang di pasar keuangan. "Perlu dicatat, pemerintah sekarang tidak bekerja untuk urusan jangka pendek, kucing- kucingan dengan fluktuasi pasar, ini yang perlu dipahami komentator yang tidak menyambut positif pemerintahan sekarang," kata Adrinof akhir pekan lalu.

Adrinof mengatakan, fokus Pemerintahan Jokowi akan berpusat kepada pembangunan ekonomi yang berbasis kepada peningkatan produktifitas rakyat. Oleh karena itulah, Pemerintahan Jokowi akan memusatkan pembangunan ekonominya untuk membangun infrastruktur, membenahi produktifitas petani, nelayan, guru, buruh sehingga ekonomi dalam negeri ke depan bisa lebih kokoh. "Pemerintahan Jokowi tidak akan biarkan ekonomi hanya berputar liar di pasar keuangan, Pak Jokowo akan membuat ekonomi dan uang berputar dan lengket di petani, nelayan, guru, buruh, biar, pasar tidak merespond tidak apa- apa," katanya.
http://nasional.kontan.co.id/news/pe...ut-dikte-pasar


Fraksi PDI Perjuangan Kecewa dengan Jokowi
Senin, 27/10/2014 17:17 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merasa kecewa dengan keputusan Presiden Joko Widodo terkait proporsi menteri. Mereka merasa tidak puas karena partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu hanya dijatah empat kursi menteri.

Kuota untuk PDIP sama dengan jumlah menteri untuk kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa. "Kami sebagai teman-teman PDIP barangkali kecewa," ujar Ketua Fraksi PDIP Ahmad Basarah di depan Ruang Rrapat Fraksi PDIP di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (27/10).

Padahal partai berlambang banteng moncong putih itu menguasai parlemen dengan 109 kursi, sementara PKB hanya memiliki kekuatan 47 kursi.

Hal senada disampaikan Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanuddin. Menurut Hasanuddin, kader arus bawah tidak puas dengan komposisi yang tidak proporsional tersebut. Mereka merasa berhak mendapat jumlah yang lebih banyak dibanding partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu.

"Masukan dari daerah-daerah. Mereka tidak puas dengan komposisi yang seperti itu. Maunya proporsional. Saya jujur ya, apa yang saya sampaikan berdasarkan masukan-masukan sejak kemarin sampai lima menit yang lalu dari seluruh kader di Indonesia," dia mengungkapkan.

Kendati demikian, Ahmad Basarah mengatakan kader PDIP sadar bahwa Jokowi telah berjanji untuk memberikan tempat lebih banyak untuk kalangan profesional yang kompeten dan berintegritas untuk duduk di Kabinet Kerja.

Basarah juga menegaskan, meski kecewa kader PDIP tetap menghormati hak prerogatif yang dimiliki Jokowi dalam membentuk kabinet. "Para kader PDIP adalah orang yang memiliki jiwa kenegarawanan mengikhlaskan diri kepada Presiden Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada kader bangsa di luar kader PDIP untuk menjadi anggota kabinet," jelas Basarah.

Keempat menteri yang berasal dari fraksi PDIP adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga.

Di Kabinet Kerja, PKB memiliki empat kader, yakni Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Djafar.

Sementara Partai NasDem memiliki tiga kader di Kabinet Kerja. Mereka adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang juga mantan KSAL, Tedjo Edhy Purdijatno.
http://www.cnnindonesia.com/politik/...dengan-jokowi/

--------------------------------

Hingga kini kayaknya banyak elit PDIP (termasuk Megawati) tak pernah menyadari kalau Jokowi itu bukan 'anak ideologis' dari PDIP, seperti elit PDIP umumnya. Jokowi hakekatnya hanyalah seorang 'pembonceng' di PDIP, memanfaatkan perahu partai PDIP untuk mengantarkannya ke jabatan yang diingininya selama ini, seperti kebanyakan Kepala Daerah di Indonesia selama ini di setiap ada Pilkada. Itu juga sama saja dengan para Jenderal dan Jaksa yang kini menjadi punggawa Jokowi seperti Ryamrizard Ryacudu, Prasetyo, dan Tedjo Edhy Purdijatno, Makanya, begiru dilantik jadi punggawanya, Jokowi segera meminta mereka semua untukmelepas anggota kepartaiannya.