KMP Mulai Kumpulkan Dukungan Interpelasi Pekan Depan
Jumat, 21 November 2014 18:38 WIB

JAKARTA, Jaringnews.com - Koalisi Merah Putih di parlemen mulai bergerak mengumpulkan dukungan untuk menggunakan hak interpelasi atau bertanya kepada Pemerintahan Joko Widodo. Ini terkait penaikkan BBM bersubsidi awal pekan ini.

Salah satu partai yang akan bergerak adalah fraksi Golkar. Mereka akan mengumpulkan tandatangan pada Senin (24/11). Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menjelaskan Golkar tak setuju penaikan karena itu kebijakan tak tepat untuk saat ini. "Jelas itu nggak jelas. Kita gulirkan penandatanganan dukungan untuk hak interpelasi Senin depan. Sekarang lagi kumpulkan argumen sebagai dasar," kata Bambang di Gedung DPR Jakarta, Jumat (21/11).

Dia menargetkan ada 300 tandatangan yang terkumpul. Dengan begitu, parlemen akan mengetahui alasan jelas penaikkan BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 itu. Sampai saat ini DPR belum mendapatkan penjelasan resmi. "Langkah selanjutnya apakah hak angket atau yang lain, itu bisa diketahui nanti. Bagaimana penjelasan pemerintah," paparnya.

Ajakan untuk mengajukan hak interpelasi dari Fraksi Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon sudah memastikan langkah itu akan ditempuh. Sebbelumnya juga, Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto memberi catatan jika memang kebanyakan anggota dewan setuju pengajuan interpelasi, maka akan diajukan pembentukan pansus hak interpelasi.
http://jaringnews.com/politik-perist...si-pekan-depan


Gerindra Ajak Fraksi di DPR Interpelasi Jokowi
Selasa, 18 November 2014 17:09 WIB
21 Agustus 2014, 21:42 WIB

JAKARTA, Jaringnews.com - Fraksi Gerindra di DPR akan mengajukan hak interpelasi atau hak bertanya ke Pemerintahan Joko Widodo. Interpelasi ini untuk menanyakan soal kebijakan penaikan BBM bersubsidi, Senin (17/11) malam. Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon akan mengajak fraksi lain untuk menggunakan hak interpelasi. Menurut Fadli, penaikan harga BBM ini aneh. "Nanti itu akan kita tanyakan ke fraksi lain. Tapi kalau dari Gerindra pasti akan menggunakan hak konstitusi kita," jelasnya di Gedung DPR Jakarta, Selasa (18/11).

Fadli menjelaskan saat ini harga minyak dunia terus turun sampai USD 75 perbarel. Dia membandingkan di UU APBN 2014, BBM bisa dinaikkan jika minyak mentah dunia di atas USD 105 perbarel. Kata dia, penaikan ini akan menambah jumlah orang miskin. "Setiap kenaikan harga BBM pasti akan diikuti kenaikan jumlah masyarakat miskin. Kemiskinan dibentuk oleh komoditas kebutuhan pokok," kata dia. Maka itu Fadli memastikan pemanggilan pemerintah akan dilakukan dalam waktu dekat. “Dalam waktu dekat kita panggil pemerintah,” tutupnya.
http://jaringnews.com/politik-perist...rpelasi-jokowi

Yusril: Jokowi Bisa Diimpeach
21 November 2014 | 07:59

Rimanews - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa Hak Interpelasi yang akan digunakan DPR kepada pemerintah terkait isu kenaikan BBM dapat berujung pada pemakzulan atau impeachment Presiden Joko Widodo. “Kalau DPR tak puas dengan jawaban pemerintah, dapat berlanjut ke Hak Menyatakan Pendapat. Ini bisa berujung pada impeachment,” katanya melalui telepon dari Bali, Jumat (21/11).

Yusril mengomentari ini terkait desakan dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang segera menginisiasi penggunaan Hak Interpelasi atas kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Ya betul. Demokrat ingin menginisiasi bahwa kita ingin mendengarkan penjelasan dari pemerintah kenapa BBM ini naik, dan kenapa naiknya sekarang, dan kenapa naiknya Rp2.000 dan sebagainya," kata Penasihat Fraksi Demokrat Agus Hermanto, di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (20/11).

Sebelumnya, partai pendukung KMP yang lain juga sepakat bakal melakukan hal serupa. "Fraksi PKS akan menggalang langkah-langkah konstitusional terkait dengan kebijakan pemerintah seperti mendorong DPR menggunakan hak interpelasi," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, dalam konferensi pers di ruang rapat F-PKS, Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (18/11).

Jazuli menjelaskan dalam UU APBN-P 2014 menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan hak pemerintah karena itu hak interpelasi merupakan ruang yang tersisa bagi DPR untuk mempertanyakan kebijakan tersebut. "Saat ini kami tidak mau ikut campur. Ketika tidak ada kewenangan, kami memiliki hak bertanya," ujarnya.

Menurut Yusril, jika kenaikan harga BBM tersebut dianggap bertentangan dengan undang-undang, Jokowi harus siap-siap menghadapi DPR dengan Hak Menyatakan Pendapat. Yusril secara pribadi menyebut kebijakan Jokowi tidak tepat jika dibandingkan dengan pemerintahan SBY karena saat ini harga minyak dunia tengah turun.

Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air, maupun di kancah internasional.
http://nasional.rimanews.com/politik...Bisa-Diimpeach

PREDIKSI PENGAMAT:
Pemerintahan Jokowi - JK Hanya Bertahan Dua Tahun
21 Agustus 2014, 21:42 WIB

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Jokowi-JK diprediksi hanya akan berlangsung singkat dan tak lebih dari masa 2 tahun sa ja.Kalau pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak berhati-hati dalam mengelola perekonomian negara maka periode pemerintah bisa berlangsung dua tahun mengingat tantangan yang dihadapi lebih besar dari pemerintahan sebelumnya.

Demikian dikemukakan oleh mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dalam diskusi bertema “Membedah RAPBN 2015” di Gedung DPR, Kamis (21/8/8/2014). Selain Rizal, pembicara lain dalam diskusi itu adalah anggota DPR Hendrawan Supratikno yang merupakan anggota tim ekonomi pasangan capres Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pembicara lainnya adalah pengusaha nasional John Riyadi.

Menurut Rizal, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengawali kekuasaanya, secara umum perekonomian Indonesia diuntungkan oleh permintaan komoditas yang cukup tinggi dari luar negeri. China dan India, misalnya, membutuhkan bahan mentah seperti batu bara dan minyak bumi juga minyak sawit dalam jumlah besar.

Dalam beberapa tahun terakhir, ujar Rizal, permintaan atas komoditas ekspor Indonesia itu cenderung menurun. Sedangkan dari sisi politik, kekuatan oposisi pemerintahan mendatang juga jauh lebih konfrontatif mengingat kenyataan rivalitas saat kampanye. Sedangkan di parlemen kekuatan oposisi mencapai dua pertiga yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan. “Kalau pemerintah baru mendatang tidak hati-hati, umurnya bisa dua tahun saja,” ujar Rizal.

Rizal menggarisbawahi berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia yang dia ibaratkan seperti jebakan batman atau batman trap. Persoalan quatro defisit atau empat defisit, menurutnya, menjadi isu utama yang harus diselesaikan. Selain menghadapi defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan, Indonesia dihadapkan pada defisit neraca pembayaran dan defisit anggaran, ujarnya.

Pemerintahan mendatang juga diwarisi “bom waktu” yang siap meledak kalau Jokowi tidak canggih mengelola ekonomi. Rizal menyebutkan salah satu jebakan bom waktu itu adalah postur APBN yang tidak memberi ruang gerak yang luwes bagi Jokowi untuk membenahi perekonomian. Sementara itu, John Riyadi menegaskan salah satu ancaman terhadap perekonomian nasional dari segi eksternal adalah soal kebijakan bank sentral AS yang dipastikan akan menaikkan tingkat bunga.

Dengan kebijakan itu, ujarnya, capital outflow dari Indonesia akan tinggi mengingat daya tarik suku bunga di AS lebih tinggi. Kondisi itu juga diperburuk dengan perkiraan nilai rupiah yang dipatok sebesar Rp13.000 kalau pemerintah tidak berbuat apa-apa (status quo). Dia merujuk pada prediksi lembaga keuangan global Goldman Sachs. Namun demikian, John menegaskan bahwa dalam kondisi demikian Indonesia tidak akan bangkrut mengingat pelemahan rupiah di satu sisi juga menguntungkan ekspor.

Hanya saja, John sependapat dengan Rizal bahwa tantangan yang dihadapi Jokowi saat memulai pemerintahannya dinilai lebih berat dibandingkan tantangan yang dihadapi SBY ketika mulai berkuasa sepuluh tahun lalu.
http://semarang.bisnis.com/read/2014...ahan-dua-tahun

------------------

Pada gila kekuasaan semuanya yak!