News / Megapolitan
Kompensasi Subsidi BBM Idealnya untuk Perbaiki Angkutan Publik
Rabu, 19 November 2014 | 14:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah pengusaha angkutan menuntut kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Tanpa campur tangan pemerintah, angkutan umum bakal kesulitan mengimbangi kenaikan biaya operasional dan semakin ditinggalkan penumpang.

Kepala Operasi Koperasi Wahana Kalpika (KWK) Jakarta Utara Farid Effendi dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan, Selasa (18/11), mengatakan, kompensasi bisa diberikan, antara lain, dalam bentuk keringanan biaya uji kendaraan, bantuan peremajaan, dan subsidi harga onderdil.

Menurut Farid, pengusaha angkutan umum tak bisa serta- merta menaikkan tarif karena kini harus bersaing dengan sepeda motor. Selama ini target setoran sering tak tercapai, sementara ongkos operasional naik seiring naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

Gemilang menambahkan, khusus angkutan barang, pengusaha berharap pemerintah mengalokasikan subsidi untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan mengatasi kemacetan. ”Tanpa jalan rusak dan macet saja kami sudah akan terbantu karena perjalanan jadi lebih efektif,” ujarnya.

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro, mengatakan, subsidi BBM idealnya dialokasikan untuk membangun transportasi publik. Anggaran bisa disalurkan, antara lain, untuk meremajakan kendaraan tua, mengintegrasikan moda, dan memperbaiki layanan.

Perbaikan layanan yang dinilai mendesak adalah soal ketepatan jadwal, penambahan kapasitas angkut, dan integrasi antarmoda. Selain ketidakpaduan antarmoda, kekusutan pengaturan rute angkutan umum di Jabodetabek dinilai turut memicu biaya tinggi sehingga membebani penumpang.

Penyesuaian tarif

Terkait kenaikan harga BBM, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mendesak pemerintah segera menyesuaikan tarif angkutan publik agar pengguna tidak rugi. Ketua DTKJ Edi Nursalam menyatakan, sebelum ada pengumuman pemerintah, sebagian operator sudah menyesuaikan tarif sendiri.

Penyesuaian tarif sepihak itu merugikan pengguna. Kalaupun nantinya ada penyesuaian tarif, pemerintah perlu memastikan agar angkutan publik tidak ditinggalkan penggunanya.

Salah satu caranya adalah dengan mempermudah pengadaan kendaraan untuk angkutan publik.

”Perlu program pendamping yang berpihak pada kepentingan publik,” kata Edi.

Kemarin, tim gabungan Dinas Perhubungan dan DTKJ melakukan survei lapangan untuk penyesuaian tarif angkutan. Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan DKI Jakarta Emmanuel Kristianto mengatakan, pihaknya perlu mengumpulkan data terkait komponen yang berpengaruh.

Apa pun hasil surveinya, kata Emmanuel, pemerintah tetap mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum. Sementara skema program itu akan dirumuskan lebih jauh dengan tim terkait.

”Kami minta operator tidak menaikkan tarif lebih dahulu sebelum ada keputusan. Bagi mereka yang menaikkan tarif sepihak, kami sita kendaraannya. Beberapa kendaraan yang melanggar ketentuan tarif sudah kami kandangkan,” katanya.

Berdasarkan pantauan Kompas pada hari pertama pemberlakuan harga baru BBM bersubsidi, jumlah penumpang KRL dan bus transjakarta relatif normal. Koordinator Suara Transjakarta, David Tjahjana, mengatakan, secara umum kondisi halte dan terminal transjakarta masih normal pada pagi kemarin. Perputaran bus juga relatif cepat dengan adanya sterilisasi jalur.

Direktur Komersial PT KAI Commuter Jabodetabek Dwiyana SR mengatakan, jumlah penumpang KRL masih terpantau normal. ”Rata-rata penumpang KRL hingga pukul 10.00 sekitar 290.000 orang. Pada Selasa pagi, tercatat sekitar 250.000 penumpang,” katanya.

Sementara itu, Kepala Stasiun Duri, Jakarta Barat, Badrus, yang dihubungi terpisah kemarin mengatakan, perbandingan antara jumlah penumpang dan kapasitas KRL yang tersedia di Stasiun Duri masih layak.

Hal tersebut tecermin dari tidak adanya penumpang yang tertinggal saat keberangkatan KRL pada jam-jam sibuk, seperti pukul 07.00-08.00 dan pukul 17.00-19.00. (BRO/NDY/ART/WIN/MKN)