Demo BBM naik depan Istana memanas, massa tiduran tutup jalan
Selasa, 18 November 2014 14:59



Merdeka.com - Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Istana Negara semakin memanas. Ini lantaran terdapat beberapa massa bergabung dalam aksi tersebut.

Pantauan merdeka.com, Selasa (18/11), massa sebelumnya terdiri dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Jumlah massa ini mencapai ratusan, sudah menggelar aksi sejak pukul 14.00 WIB.

Tepat pukul 14.45 WIB, puluhan massa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) bergabung di depan Istana Negara. Mereka datang dari ruas Jalan Medan Merdeka Barat.

Kondisi lalu lintas di kawasan Monas, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat terhenti. Ini lantaran massa dari KAMMI menggelar aksi tidur di jalan dan menutup jalan tersebut.
http://www.merdeka.com/peristiwa/dem...tup-jalan.html


Soal Kenaikan Harga BBM, Megawati Gerah Disebut Plinplan
30/08/14, 05:20 WIB

JAKARTA – Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tak ingin partainya dicap tidak konsisten alias plinplan terkait wacana kenaikan harga BBM. Dia menyatakan, sikap penolakan selama sepuluh tahun pemerintahan SBY dan keputusan mendukung –bahkan mendesak– SBY agar menaikkan harga BBM dalam waktu dekat disertai hitung-hitungan realistis.

Presiden ke-5 RI itu mengawali pembelaannya dengan menegaskan bahwa posisi PDIP selama dua periode pemerintahan SBY bukan oposisi. Sebab, kata dia, faktanya masih banyak kader PDIP yang duduk sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Posisi partainya, lanjut Megawati, hanya berada di luar pemerintahan. Pasalnya, tidak ada satu pun kader partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih itu yang duduk di kabinet. ”Sekali lagi, kalian (pihak luar) yang katakan kami oposisi,” tegas Megawati di acara pembubaran tim kampanye nasional (timkamnas) Jokowi-JK di kantor timkamnas, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Jumat (29/8).

Dia kemudian menyatakan, PDIP pernah menolak kenaikan harga BBM saat pemerintahan SBY karena saat itu menilai masih mungkin dilakukan penundaan. Dia menegaskan, penolakan PDIP bukan asal tolak atau hanya karena kepentingan politis. ”Ya, kami katakan, ini loh reason-nya. Bukan berarti ketika (itu) kami asal menolak. Kami berkalkulasi secara nyata, jangan kira kami tidak konsekuen, tidak begitu,” ucap Megawati.

Atas dasar yang sama pula, menurut Mega, pihaknya sekarang menganggap kondisi keuangan negara terkini mengharuskan pemerintah mencabut subsidi BBM. Jika tidak, keuangan negara akan terus memburuk. ”Realitanya, yang namanya pembelanjaan APBN itu mengalami defisit, nah terus mencari pemasukannya gimana?” ujar dia.

Dari kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR Puan Maharani mengaku heran dengan anggapan bahwa PDIP inkonsisten menyikapi masalah subsidi BBM. Menurut dia, protes tersebut tidak pas karena hingga kini Jokowi-JK belum dilantik. ”Bagaimana membangun bangsa ke depan harus diperhatikan, dalam artian kalau kita naikkan (harga BBM) bagaimana. Jadi, saya juga bingung kalau teman-teman mengatakan PDIP dulu menolak (kenaikan harga BBM), sekarang menerima. Presidennya aja masih yang sekarang (SBY),” ucapnya sambil berlalu.

Selama pemerintahan SBY, PDIP memang selalu menolak ketika pemerintah berencana menaikkan harga BBM dengan berbagai alasan. Namun, Jokowi mengaku siap menaikkan harga BBM bersubsidi nanti meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat.

Bagi Jokowi, yang terpenting, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sementara itu, Jusuf Kalla (JK) berpendapat, harga BBM seharusnya sudah dinaikkan karena kelangkaan BBM telah menjalar ke mana-mana.
http://www.jawapos.com/baca/artikel/...sebut-Plinplan


Sebut Jokowi 'Petugas Partai', Mega Disebut Mirip Penguasa Orba
Sabtu, 17 Mei 2014 , 08:29:00

JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sebagai sosok yang tidak reformis. Pasalnya, putri proklamator RI Soekarno itu memposisikan partai di atas suara rakyat.

Hal ini disampaikannya mengomentari pernyataan Mega yang menyebut calon presiden (capres) dari PDIP Joko Widodo alias Jokowi sebagai "petugas partai". Menurut Igor, pernyataan semacam itu mengingatkan pada sikap para penguasa di masa Orde Baru (Orba).

"Terlihat Mega di sini kurang menyelami semangat untuk melaksanakan agenda reformasi. Pola pikir Megawati justru identik dengan jaman Orde Baru dulu, dimana pusat kekuasaan masih dipegang dan terkonsentrasi oleh elite, bukan kepada sistem," kata Igor kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/5).

Ia mencontohkan pernyataan KSAD TNI pada masa orde baru, Jenderal R. Hartono yang menyebut anggota ABRI sebagai kader Golkar. Begitu juga Mendagri Yogi S Memet yang mengatakan bahwa anggota DPR adalah wakil parpol, bukan wakil rakyat.

Igor mengaku tidak habis pikir di zaman reformasi ini masih ada tokoh yang dengan lantang menyuarakan pemikiran semacam itu. Apalagi, tokoh yang dimaksud ternyata pemimpin partai besar pemenang pemilu. "Rakyat harus jeli dan sadar bahwa ada parpol atau sosok figur yang dipandang reformis namun sebenarnya melanggengkan politik status quo," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Igor bahwa pernyataan Mega juga menguatkan anggapan bahwa Jokowi adalah capres boneka. "Publik harus mulai realistis bahwa Jokowi itu memang capres instan yang didorong maju untuk mendulang suara belaka bagi PDIP," tandasnya.
http://www.jpnn.com/read/2014/05/17/...Penguasa-Orba-


Jokowi Presiden, Megawati yang Kendalikan Pemerintahan
Tuesday, 13 May 2014, 16:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jokowi dinilai tidak sepenuhnya memimpin pemerintahan jika terpilih sebagai presiden. Gubernur DKI Jakarta itu hanya akan menjadi pemimpin di atas kertas. Yang mengendalikan pemerintahan nantinya adalah Megawati.

Wasekjen PAN, Kuntum Khairu Basa, menjelaskan, Kalau Jokowi yang jadi presiden maka Republik Indonesia menerapkan pemerintahan bayangan. Secara de facto Jokowi presiden namun secara de jure, sama halnya perdana menteri, Megawati akan berposisi sebagai ratu yang mengendalikan Jokowi. Indonesia akan kembali kepada kepemimpinan seperti ketika Sutan Syahrir menjadi perdana menteri.

"Saya mengibaratkan kelak Jokowi jika terpilih akan menjadi seorang perdana Menteri bayangan," jelasnya, di Jakarta, Selasa (13/5). Sedangkan Megawati ibarat ratu. Dalam dunia permainan catur, Jokowi diibaratkan pion yang hanya bergerak ke depan dan makan pion lawan dengan silang.

Sedangkan posisi partai - partai koalisi PDIP diibaratkan dengan banteng, kuda dan peluncur dengan gerakan yang berbeda. Sesungguhnya kalau diamati maka gerakan tersebut hanya untuk satu tujuan yaitu melindungi si ratu.

Kehebatan ratu jangan dianggap remeh. "Dia bisa melakukan lebih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan," jelasnya. Kuntum menjelaskan Bagaimana Julius Caesar menaklukkan Asia dan Eropa dalam sekejap, akhirnya tunduk di hadapan Cleopatra, si Ratu Mesir.
http://www.republika.co.id/berita/pe...n-pemerintahan

-----------------------------

Salah sasaran kayaknya tuh pendemo. Jarang baca Kaskus sih!