Harga BBM
Effendy: Semoga Tuhan Ampuni Jokowi-JK
Selasa, 18/11/2014 18:01 WIB


Protes dan demonstrasi menjadi efek domino dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh Presiden Joko Widodo. Penolakan kenaikan harga ternyata tidak hanya datang dari luar, melainkan dari dalam pemerintahan Jokoko, dari partai pengusungnya PDI Perjuangan.

“Secara pribadi, sebagai anggota DPR menyesalkan dan minta maaf kepada konstituen, saya telah melukai hati mereka dan mendoakan agar Tuhan mengampuni mereka (pemerintah),” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon di Gedung DPR RI, Selasa (18/11).

Selama dua periode di DPR RI, khususnya di bidang energi, Effendi melihat apa yang dilakukan Jokowi-JK dengan menaikan harga BBM ibarat jauh panggang dari api. Bahkan dirinya memberi garansi, kebijakan itu bercita rasa liberal.

“langkah politik saya ya berdoa semoga Tuhan mau mengampuni Pak Jokowi dan Pak JK,” Effendi kembali menegaskan.

Apakah akan menginisiasi hak interpelasi DPR atas kenaikan harga BBM? Enggan menjawab, dirinya hanya dengan lantang siap untuk ditugaskan sebagai apapun termasuk dipecat dari kepengurusan partai banteng itu.

“Saya tinggal tunggu kapan di hire, kapan dipecat. Tidak apa apa. Kita bukan owner, bukan stakeholder.” jelas Effendi.

Presiden Joko Widodo pada Senin malam (17/11) akhirnya menaikan harga BBM untuk jenis premium dan solar. Besaran kenaikan harga dari keduanya yaitu sama sebesar Rp 2.000 per liter.
http://www.cnnindonesia.com/politik/...puni-jokowi-jk


Rieke-PDIP: Jokowi Naikkan BBM Akibat SBY Salah Urus Negara
"Saya masih meyakini 'Jokowi adalah Solusi'," kata Rieke.
Kamis, 6 November 2014, 17:40


Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka. Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka.(Zahrul Darmawan)

VIVAnews - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dalam waktu dekat.

Menurut politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, kebijakan yang akan diambil Jokowi-JK adalah warisan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Rieke memberi perumpamaan kebijakan tidak populis itu sebagai "lagu lama kaset baru".

"Betulkah kas negara kosong (defisit)? Berapa angka defisit yang ditinggalkan Pemerintahan SBY? Rp80 T atau Rp109 T? Jika defisit benar adanya, artinya di akhir pemerintahannya, SBY telah menegaskan "salah urus" negara plus keuangannya," ujar Rieke dalam keterangan pers yang diterima VIVAnews, Kamis 7 November 2014.

Namun, kata Rieke, semua pihak harus tetap menggunakan asas praduga tak bersalah. "Tanyakan saja langsung kepada Pak SBY dan para menterinya, terutama Menteri Keuangan Chatib Basri, betulkah ada defisit? Berapa angka defisit yang sesungguhnya?" tutur Rieke.

Pertanyaan itu, kata Rieke, sangat penting. Bukan untuk menjelek-jelekkan pemerintah SBY, melainkan supaya jelas kondisi keuangan negara saat ini.

Rieke menegaskan, Pemerintah Jokowi tidak bertanggung jawab atas indikasi salah kelola keuangan negara yang terjadi pada pemerintah SBY. "Namun juga tak boleh lepas tangan dari akibat "salah urus" yang terjadi. Saya masih meyakini 'Jokowi adalah Solusi'," ucapnya.
http://nasional.news.viva.co.id/news...ah-urus-negara


Krisis BBM Subsidi
3 Kali Turunkan Harga BBM Subsidi, SBY Dianggap Lakukan Kesalahan
Rabu, 27/08/2014 12:12 WIB

Jakarta -Jelang Pemilu 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebanyak dua kali. Kebijakan ini dianggap sebagai kesalahan terbesar yang menyebabkan Indonesia terjebak dalam jerat subsidi BBM yang membebani APBN.

"Menurunkan harga BBM waktu itu adalah kesalahan utama yang dilakukan pemerintahan SBY. Kalau saja waktu itu tidak diturunkan, kita akan memiliki postur anggaran yang berbeda. Kita tidak akan terbebani dengan beban subsidi yang sebesar ini," ujar Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan dalam diskusi di Kantor INDEF, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Ia mengatakan, saat itu pemerintah SBY gagal memanfaatkan APBN sesuai dengan fungsinya. Harusnya, penggunaan APBN harus dilandasi pada tiga fungsi yakin sebagai fungsi Alokasi berupa efisiensi dan efektivitas perekonomian, fungsi Distribusi berupa pemerataan pembangunan dan fungsi Stabilisasi berupa penjaga keseimbangan fundamental perekonomian.

Diakuinya, penurunan harga BBM kala itu memang didorong adanya penurunan harga minyak dunia. Namun ia berpendapat, seharusnya Pemerintah SBY kala itu dapat mempertahankan harga sebagai antisipasi apabila harga minyak dunia kembali mengalami kenaikan.

"Itu lah yang disebut fungsi stabilitas APBN. Sayang waktu itu kan APBN tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Saat itu APBN justru lebih digunakan sebagai pencitraan dan bersifat politis," tuturnya.

Ia menambahkan, kondisi itu telah mengakibatkan anggaran belanja Indonesia tersandera dalam beban subsidi BBM hingga saat ini.

Celakanya, harga BBM yang murah dan pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak terkendali kemudian juga mendorong peningkatan konsumsi dan berakibat pada pemborosan konsumsi BBM. Akibatnya, impor BBM pun menjadi hal yang tak bisa dielakkan

"Impor minyak yang besar menjadi salah satu penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan," tuturnya.

Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang tentu tidak menyenangkan bagi pemerintah selanjutnya karena harus menanggulangi permasalahan ini.

"Subsidi BBM yang besar ini menjadi ranjau dan bom waktu yang harus ditanggulangi segera oleh pemerintah yang baru. Memang tidak adil kalau diminta pemerintah yang selajutnya untuk bertanggung jawab. Tapi langkah ini memang harus ditempuh dan menjadi ujian kredibilitas pemerintah baru untuk menjalankan komitmen memperbaiki kondisi ekonomi meskipun kebijakan yang diambil tidak populis," tandasnya.

Catatan detikFinance, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menaikkan 4 kali harga BBM subsidi, dan menurunkan 3 kali harganya.

SBY pernah mengatakan sejak Indonesia merdeka, harga BBM subsidi telah naik 38 kali, termasuk tujuh kali pada masa reformasi setelah masa orde baru selesai.

"Dalam era saya, 3 kali kenaikan dan 3 kali penurunan," ungkapnya SBY usai sidang kabinet di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).

Namun pada 22 Juni 2013, SBY kembali menaikkan harga BBM subsidi, atau hingga kini SBY sudah menaikkan harga BBM 4 kali dan menurunkannya 3 kali.

Penurunan harga BBM antaralain pada 1 Desember 2008, kemudian terjadi pada 15 Desember 2008, disusul pada 2009.
http://finance.detik.com/read/2014/0...ukan-kesalahan

---------------------------

Tuhan pun bertanya: "Emang salah Jokowi, apa? Bukankah semua ini salah SBY?"