Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sejumlah reaksi muncul di masyarakat. Dari lawan politik jelas menyerang habis-habisan.

Namun ternyata penolakan juga datang dari internal PDI Perjuangan. Beberapa kader secara terang-terangan berseberangan dengan keputusan pemerintah.

Isu semakin kencang berhembus karena tidak adanya Puan Maharani saat pengumuman. Padahal putri Megawati Soekarnoputri itu menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Meski begitu langkah Jokowi diapresiasi oleh Politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno. Namun Dia mengingatkan kenaikan BBM harus ada langkah konkret oleh pemerintah yang dirasakan masyarakat. Salah satunya dengan cara memburu mafia migas.

"Pemerintah harus meningkatkan efisiensi produksi dan BBM. Nah, program yang pertama ini mafia migas, pemburu rente, kartel harus dikurangi karena kalau dibasmi agak sulit," kata Hendrawan.

Berikut misteri Puan dan para kader PDIP yang menentang kebijakan Jokowi :

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menolak bertemu wartawan untuk memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya dalam pengumuman kenaikan harga Bahan Bakar Minyak di Istana Negara. Padahal, para wartawan telah menunggu kesediaannya sejak pagi.

Penolakan tersebut disampaikan Puan melalui asisten pribadinya, Lista. Saat dihubungi, Lista meminta untuk berkoordinasi dengan Humas Kemenko PMK.

"Harus koordinasi dulu dengan Humas," ujar Lista saat dihubungi, Selasa (18/11).

Padahal, sebelum menghubungi asisten pribadi, awak media telah berkoordinasi dengan Humas. Bahkan, wartawan sempat perlakuan tidak menyenangkan dari pihak keamanan yang memaksa menunggu di ruang tunggu sambil menarik lengan salah seorang wartawan, pertanda mengusir.

"Kalian tidak ada izin dari Humas," ujar petugas keamanan Kemenko PMK, Dodi.

Berdasarkan informasi yang didapat, Puan tidak hadir dalam pengumuman kenaikan harga BBM. Padahal, sebelumnya dia mengikuti rapat kabinet di hari yang sama.

Merdeka.com - Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon geram dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, Jokowi tega menyengsarakan rakyat kecil dengan menaikkan harga BBM.

"Kok bisa tega gitu loh. Katanya dia dari KPU naik Bajaj tunjukkan energi murah. Mana? Tukang Bajajnya sekarang mau bunuh diri frustasi karena malu," kata Effendi di Gedung DPR Jakarta, Selasa (18/11).

Dia menyarankan sebaiknya Jokowi tidak menghapus seluruh subsidi BBM. Sebab, subsidi BBM sangat diperlukan.

"Masa biarkan rakyat konsumsi harga pasar. Memangnya Indonesia anut paham liberal, subsidi wajib dong. Sepanjang komoditi itu strategis dan daya beli yang belum bisa," ujarnya.

Sebagai anggota DPR dari partai yang mendukung pemerintah, Effendi pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengaku hanya bisa menangis setelah Jokowi menaikkan harga BBM.

"Saya 3 periode di DPR, saya 2 periode di komisi energi. Saya menangis. Begitu sombongnya pemerintah tidak berempati kepada nasib rakyat Indonesia," katanya.

" Jadi sangat liberal negeri kita. Jauh panggang dari api. Kalau kabinet ini bukan presidennya dari PDI, bagi saya mungkin biasa saja ya. Tapi ternyata, saya kecewa," imbuhnya.

Merdeka.com - Politikus PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka menyatakan kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang memberatkan rakyat. Tetapi hal ini sudah terlanjur diputuskan oleh pemerintah.

"Kenaikan harga BBM jadi keputusan pemerintah, tentu saja ini kita ketahui menjadi pil pahit. Mau tidak mau kita harus akui ini menjadi pil pahit untuk rakyat," kata Rieke di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Selasa (17/11).

Menurutnya, pemerintah harus bersiap atas dampak dari pencabutan subsidi BBM ini. Dia pun berharap kebijakan pengalihan subsidi BBM dapat mendorong kemandirian energi di Indonesia.

"Ada persoalan dampak juga yang harus diperhitungkan. Tapi tentu saja kita berharap pil pahit ini tidak menjadi racun atau bisa yang mematikan tetapi seperti jamu kemudian memberikan kesehatan ekonomi dan tentu saja sebagai upaya untuk menuju kedaulatan energi," terang dia.

Selain itu, dia mengungkapkan sejumlah daerah akan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) guna mendorong daya beli masyarakat. Hal itu juga sebagai respon atas kenaikan harga BBM saat ini.

"Karena itu dukungan pemerintah terhadap pengupahan perlu segera dilakukan. Sehingga ada keseimbangan antara penghasilan dan inflasi yang sudah terjadi," pungkas dia.

Merdeka.com - Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy) mengaku kecewa berat dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan harga BBM, mulai Selasa (18/11) dinihari. Dia menegaskan untuk tetap menolak keputusan mantan koleganya di Solo tersebut. Bahkan dia mengaku siap turun ke jalan bersama rakyat untuk menunjukkan sikap konsistennya itu.

"Saya sedih dan terkejut, saya tetap akan bergabung dengan rakyat yang turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM tersebut," ujar Rudy, Selasa (18/11).

Kekecewaan Rudy tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya beberapa jam sebelum keputusan kenaikan harga BBM tersebut, dia bertemu dengan Jokowi di Jakarta.

"Kemarin sudah saya sampaikan ke beliau berbagai aspirasi dari bawah yang menolak kenaikan harga BBM. Tapi beliau bilang, kenaikan itu sudah diputuskan dalam rapat kabinet," imbuh Rudy.

Dalam pertemuan itu, lanjut Rudy, dia juga berusaha memberikan masukan agar keputusan menaikkan harga BBM dipertimbangkan lagi. Rudy juga mengaku tidak menyangka jika kenaikan harga BBM diumumkan pada malam harinya.

Dia menuding ada kepentingan kelompok tertentu yang mendorong Jokowi mengambil keputusan kontroversial tersebut. "Ada pat-gulipat kepentingan yang memanfaatkan situasi dengan mendompleng keputusan Pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat," tegasnya.

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Para politikus PDIP yang dahulu gencar menolak kenaikan BBM dan mengecam pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bungkam ditanya soal itu.

Adian Napitupulu salah satu orang yang paling keras mengkritik SBY dulu karena menolak kenaikan BBM. Bahkan Adian yang belum jadi anggota DPR sampai datang ke paripurna pembahasan APBN yang memutuskan kenaikan BBM era SBY dulu.

Kini teriakan lantang Adian tak lagi terdengar setelah menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP yang notabene bagian dari pemerintah. Dia menolak untuk membahas kenaikkan BBM ini.

"Aduh lo jangan nanya yang susah-susah dong sama gue. Pusing kepala gue," ujar Adian di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/11).

Ketika diingatkan aksinya dulu mengecam kenaikan BBM karena melawan neoliberal di pemerintah SBY, Adian juga tak mau komentar. Dia langsung masuk ke ruang rapat Fraksi PDIP hanya dengan melempar senyum dan lambaikan tangan.