Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) punya target membangun pembangkit listrik dengan kapasitas total 35.000 MW. Ini dibutuhkan agar semakin banyak penduduk Indonesia yang bisa menikmati listrik.

Mengutip dokumen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Selasa (18/11/2014), saat ini total kapasitas pembangkit listrik nasional adalah 50,7 GW. Rasio elektrifikasi tercatat 81,5%.

Jokowi punya target mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7%. Dengan begitu, kapasitas pembangkit listrik Indonesia pada 2019 ditargetkan bisa mencapai 85,7 GW dengan rasio elektrifikasi 96,6%.

Tambahan kapasitas 35.000 MW tersebut akan disediakan oleh PT PLN (Persero) dan swasta. PLN mendapat tugas membangun 15.100 MW berikut transmisi 41.000 kms, gardu induk 82.000 MVA, dan distribusi 221.000 kms.

Sedangkan swasta diminta membangun pembangkit dengan kapasitas total 19.900 MW. Berikut transmisi 360 kms.

Kebutuhan investasi untuk proyek 35.000 MW ini adalah Rp 980 triliun. PLN diperkirakan butuh dana Rp 545 triliun, sedangkan swasta Rp 435 triliun.

Untuk PLN, kemampuan investasi BUMN kelistrikan ini diperkirakan Rp 250 triliun dalam 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah cara untuk menyehatkan dan meningkatkan kemampuan PLN yaitu:

• Penyesuaian tarif dasar listrik mencapai nilai keekonomiannya pada tahun 2017, dengan tarif yang mencerminkan kemampuan investasi PLN secara mandiri.
  
• Peningkatan injeksi Penanaman Modal Negara (PMN) sekitar Rp 134 triliun selama 2015-2019.
  
• Subsidi yang semakin tepat sasaran, hanya untuk pengguna di bawah 60 KWh per bulan.
  

SUMBER